Katonyo.com, Prabumulih - Komunitas Anti Korupsi Indonesia (KMAKI) mendesak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan BPK terkait pembelian dua unit Toyota Land Cruiser 300 senilai total Rp5,24 miliar oleh Pemerintah Kota Prabumulih. 

Koordinator KMAKI, Boni Belitong, menilai ketidakberesan yang tercatat dalam laporan pemeriksaan cukup menjadi dasar untuk didalami lebih jauh.

"Temuan BPK menunjukkan ada persoalan serius sejak awal perencanaan, spesifikasi yang melebihi standar, perubahan peruntukan yang mencurigakan, hingga tidak adanya analisis kebutuhan. Ini bukan sekadar soal administrasi yang kurang rapi," ujar Boni Belitong, Sabtu (10/10/2026). 

Ia menegaskan, masyarakat berhak mengetahui apakah di balik pengadaan tersebut hanya sekadar kelalaian atau memang ada rekayasa yang merugikan keuangan daerah.

"KMAKI meminta Kejaksaan dan Kepolisian tidak menunggu laporan baru. Dokumen hasil pemeriksaan BPK sudah cukup menjadi dasar untuk melakukan penyelidikan. Periksa prosesnya, telusuri siapa yang bertanggung jawab, dan pastikan tidak ada uang rakyat yang hilang atau disalahgunakan," tegasnya.

Boni juga menyoroti perubahan status kendaraan dari kendaraan jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi kendaraan operasional tamu, yang dinilai tidak masuk akal tanpa dokumen pendukung yang jelas.

"Jika memang untuk tamu, di mana bukti kebutuhannya? Mengapa harus dua unit dengan harga miliaran rupiah? Mengapa spesifikasinya berlebihan? Pertanyaan-pertanyaan ini wajib dijawab oleh penegak hukum, bukan hanya oleh pemkot," tambahnya.

KMAKI berharap kasus ini tidak berhenti pada rekomendasi administratif semata. Jika ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang atau kerugian negara, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sementara itu, temuan BPK mencatat total nilai pembelian mencapai Rp5,2427 miliar. Kapasitas mesin 3.346 cc pada kedua kendaraan tersebut terbukti melampaui batas maksimal yang diatur dalam Permendagri. 

Pengadaan juga tidak didukung analisis kebutuhan dan mengalami perubahan peruntukan di tengah proses tanpa alasan yang jelas. Wali Kota Prabumulih sebelumnya telah menyatakan akan menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi BPK.

 

 

Reporter: Redaksi