Katonyo.com, Palembang - Organisasi masyarakat sipil Eksponen 98 secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan belanja sewa kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2025 dan 2026 ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan.
Laporan bernomor 112/EKS-98/XI/2026 tersebut tercatat telah diterima oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumsel pada 10 November 2026.
Ketua Eksponen 98, Panji Kresna, menjelaskan bahwa pengaduan tersebut merujuk pada informasi hasil pemeriksaan auditor negara yang mengungkap adanya dugaan ketidaksesuaian nilai pembayaran sewa empat unit kendaraan operasional dengan standar biaya yang ditetapkan Pemerintah Kota Palembang.
Berdasarkan Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 228/KPTS/BPKAD/2025, standar biaya sewa kendaraan operasional jenis minibus ditetapkan sebesar Rp5.850.000 per bulan.
Namun, dalam realisasi belanja pada Setda Kota Palembang TA 2025, pembayaran sewa bulanan untuk empat unit kendaraan tercatat berada di kisaran Rp13,2 juta hingga Rp13,5 juta per unit.

Keempat kendaraan yang tercantum dalam dokumen laporan tersebut masing-masing bernomor polisi BG 1XX3 AO dengan nilai sewa Rp13.400.000 per bulan, BG 1XX2 AAL sebesar Rp13.200.000 per bulan, BG 1XX AAC senilai Rp13.500.000 per bulan, serta BG 1XX8 AAN senilai Rp13.500.000 per bulan.
Dari perbandingan nilai pembayaran tersebut dengan standar biaya yang berlaku, terdapat selisih atau indikasi kelebihan pembayaran mencapai Rp364.400.208.
"Perbedaan nilai sewa kendaraan yang mencapai lebih dari dua kali standar biaya yang dijadikan pembanding merupakan persoalan yang tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan. Publik berhak mengetahui bagaimana harga tersebut ditetapkan, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana proses pembayaran dilakukan, serta apakah terdapat pihak yang memperoleh keuntungan secara tidak sah dari penggunaan APBD," tegas Panji dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Kamis (19/11/2026).
Selain meminta penyelidikan awal atas realisasi anggaran TA 2025, Eksponen 98 turut mendesak Kejati Sumsel menelusuri seluruh kontrak dan alokasi belanja sewa kendaraan dinas di lingkungan Setda Kota Palembang pada Tahun Anggaran 2026 guna mencegah terulangnya pola pengadaan serupa.
Pihaknya juga meminta penyidik memeriksa pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hingga pihak penyedia jasa.
"Kami juga menegaskan bahwa penanganan laporan ini harus dilakukan secara objektif dan profesional, tanpa prasangka terhadap pihak tertentu. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Panji.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang maupun Kepala Bagian Umum Setda Kota Palembang terkait klasifikasi kendaraan yang disewa dan dasar penetapan tarif sewa tersebut guna keberimbangan pemberitaan.