Guru Tertekan, Iuran Bimtek Tembus Rp500 Ribu: Ke Mana Pengawasan Bupati?
Katonyo.com, Palembang — Dugaan pungutan terhadap guru dalam kegiatan Professional English Training Goes to Yogyakarta di Kabupaten Banyuasin menuai sorotan. Ketua AIPI Sumatera Selatan sekaligus Pengamat Kebijakan Sosial dan Politik, Dr (c) Ade Indra Chaniago, M.Si, mempertanyakan sikap Bupati Banyuasin yang dinilainya perlu segera merespons keresahan tenaga pendidik tersebut.
Ade menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan persoalan yang telah menjadi perhatian publik. Menurut dia, kepala daerah perlu memastikan duduk perkara dugaan pembebanan iuran kepada guru, termasuk dasar penetapan biaya, mekanisme pengumpulan uang, dan pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
"Jangan sampai sekolah dijadikan tempat mencari untung. Sekolah itu tempat mencari ilmu, bukan tempat mencari keuntungan," tegas Ade, Palembang, Minggu 25 Oktober 2026.
Sorotan tersebut muncul setelah seorang guru di Kecamatan Tanjung Lago mengaku diminta membayar iuran Rp370 ribu meskipun tidak mengikuti kegiatan ke Yogyakarta. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, besaran iuran yang disebutkan narasumber dapat mencapai Rp500 ribu per orang, bergantung pada jumlah guru di sekolah masing-masing.
Guru tersebut mengaku keberatan dengan pembebanan biaya itu. Namun, ia memilih tidak menyampaikan penolakan secara terbuka karena khawatir berdampak terhadap urusan administrasi pekerjaannya.
Bagi Ade, keluhan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menilai Bupati Banyuasin perlu mengambil langkah konkret untuk memastikan apakah dugaan pungutan itu memiliki dasar yang jelas atau justru dilakukan melalui instruksi informal yang membebani guru.
"Persoalan ini sudah masuk ke ruang publik. Tidak mungkin pemerintah daerah mengabaikan keresahan yang muncul di bawah. Bupati harus bersikap dan memastikan persoalan ini diperiksa secara jelas," ujarnya.
Ade juga mempertanyakan sejauh mana pengawasan kepala daerah terhadap organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Dinas Pendidikan yang membawahi urusan pendidikan di kabupaten tersebut. Menurut dia, pemerintah daerah perlu menjelaskan langkah yang telah atau akan dilakukan untuk menelusuri dugaan pembebanan iuran itu.
Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Pemerintah daerah perlu memastikan apakah kegiatan bimtek tersebut merupakan program resmi, bagaimana pembiayaannya ditetapkan, serta apakah terdapat dasar yang sah untuk meminta guru yang tidak berangkat ikut menanggung biaya peserta lain.
Ke mana Bupati Banyuasin?
Pertanyaan mengenai sikap Bupati Banyuasin menjadi sorotan karena keluhan guru telah mencuat melalui pemberitaan publik. Ade meminta kepala daerah tidak berhenti pada sikap diam, tetapi mengambil langkah nyata untuk memberikan kepastian kepada para tenaga pendidik.
Menurut dia, pemeriksaan internal diperlukan untuk menelusuri alur pengumpulan dana, pihak yang memberikan arahan, serta penggunaan uang yang dihimpun dari para guru. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ade juga mempertanyakan mengapa pembiayaan kegiatan peningkatan kompetensi guru harus dibebankan kepada tenaga pendidik yang bahkan tidak mengikuti kegiatan tersebut. Ia mendorong pemerintah daerah menjelaskan apakah anggaran yang tersedia telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan apakah kegiatan itu semestinya dibiayai melalui mekanisme anggaran resmi.
Selain Bupati Banyuasin, Dinas Pendidikan, koordinator wilayah, kepala sekolah, dan penyelenggara kegiatan perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar pembiayaan serta mekanisme pengumpulan iuran. Klarifikasi tersebut diperlukan untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab dan menghindari berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Bupati Banyuasin maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin terkait keluhan guru dan desakan agar persoalan tersebut ditelusuri.
Redaksi Katonyo.com membuka ruang bagi Bupati Banyuasin, Dinas Pendidikan, pihak sekolah, koordinator wilayah, dan penyelenggara kegiatan untuk menyampaikan klarifikasi serta hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.