Defiyan Cori Kritik Definisi Korupsi Luhut yang Dinilai Sederhanakan Masalah
Katonyo.com, Jakarta - Ekonom Konstitusi Defiyan Cori mengkritik keras pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang dinilai menyederhanakan definisi korupsi sebatas tindakan penyuapan saja.
Menurut Defiyan, simplifikasi tersebut bertolak belakang dengan komitmen antikorupsi yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto serta mengabaikan fakta hukum mengenai kerugian negara akibat kejahatan keuangan.
Perbedaan pandangan di tingkat elite pemerintahan ini dinilai memicu potensi benturan kepentingan dalam pengelolaan anggaran publik di awal masa pemerintahan baru.
Defiyan menilai alasan yang merujuk pada ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) untuk mempersempit arti korupsi merupakan pemahaman hukum yang tidak utuh.
Pengertian korupsi di Indonesia, menurutnya, sudah jauh lebih luas dan mencakup penyalahgunaan wewenang guna memperkaya diri maupun kelompok tertentu melalui jabatan resmi.
Kritik ini muncul setelah adanya wacana di ruang publik yang membedakan persepsi mengenai tindakan kejahatan keuangan negara.
"Dalam rapat paripurna kabinet 21 Oktober lalu, Presiden RI secara tegas dan tanpa tedeng aling-aling menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah lama dipermalukan oleh bangsa asing akibat praktik korupsi dan perampokan Sumber Daya Alam (SDA). Lantas, mengapa definisi korupsi tiba-tiba dipersempit hanya sebatas suap?" tegas Defiyan Cori dalam keterangannya, Sabtu, (23/10/2026).
Lebih lanjut, Defiyan menjelaskan bahwa kerangka hukum internasional sebenarnya mengatur persoalan pengayaan tidak sah atau illicit enrichment. Hal tersebut berfokus pada pelacakan kekayaan pejabat publik yang melonjak secara tidak wajar.
"Illicit enrichment mengatur tentang peningkatan signifikan harta kekayaan seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar dibanding pendapatan resminya. Fokus utamanya adalah mempermudah penelusuran, penyitaan, dan perampasan aset (asset recovery) hasil korupsi," papar Defiyan.
Dari kacamata teori perilaku organisasi, perbedaan narasi yang dilontarkan oleh Ketua DEN digolongkan sebagai konflik disfungsional yang sengaja dimunculkan ke publik demi sasaran tertentu.
Defiyan memperingatkan adanya bahaya laten seperti nepotisme dan penyalahgunaan izin pengelolaan dana investasi negara yang luput dari jerat hukum akibat penyempitan makna korupsi ini.
"Memunculkan isu tertentu agar terjadi silang pendapat publik atas rumusan baku UU dapat dikategorikan sebagai konflik tugas. Dalam pola ini, ada indikasi pimpinan justru 'menikmati' konflik definisi korupsi yang mengalami degradasi dan simplifikasi demi melancarkan sasaran tertentu," kata Defiyan.
Ia juga menyoroti fenomena pemberian keistimewaan kepada kerabat pejabat dalam mengelola dana publik tanpa verifikasi ketat, serta tindakan penggelembungan anggaran (mark up) pada proyek pemerintah yang jelas merugikan negara.
"Jika terjadi deviasi atau kegagalan dalam investasi tersebut, apakah itu bukan tindakan korupsi? Atas dasar apa anak pejabat mendapat keistimewaan mengelola uang rakyat tanpa melalui verifikasi kelayakan yang ketat?" cetusnya.
Kendati demikian, Defiyan menyebut Presiden Prabowo bertindak cepat dengan langsung mematahkan terminologi penyederhanaan tersebut lewat analogi keras mengenai kejahatan terhadap sektor sumber daya alam.
"Analogi perampokan kekayaan SDA oleh Presiden adalah penegasan atas kejahatan terhadap nasionalisme. Perampokan SDA hanya bisa terjadi jika ada pejabat yang menyalahgunakan wewenang dan izin kepada korporasi tertentu," tuturnya.
Di akhir keterangannya, Defiyan meminta publik tetap kritis memantau pergeseran definisi ini agar tidak memberi ruang aman bagi perilaku koruptif para aparatur sipil maupun pejabat negara.
"Baik suap maupun mark up bukanlah perilaku administratur negara maju, melainkan tindakan primitif. Jangan sampai keriuhan konflik definisi ini hanya dimanfaatkan untuk melapangkan kepentingan pribadi dan kerabat yang tengah menjabat di sektor publik," pungkas Defiyan.