Bangunan Diduga Tanpa Izin di Jakabaring Disorot, Pemprov Sumsel dan Pemkab Banyuasin Dinilai Lakukan Pembiaran

Bangunan diduga tidak berizin di Jakabaring. (Foto: dok.katonyo.com).
Penulis: Redaksi
Jumat, 23 Oktober 2026 | 13:09:00 WIB

Katonyo.com, Banyuasin - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin disorot terkait dugaan pembiaran pembangunan bangunan tanpa izin di kawasan Jakabaring, yang lahannya tengah menjadi objek sengketa antara Zainal Tan dan Edi Junaidi. 

Kuasa hukum Zainal Tan, Advokat Risma Situmorang, mempertanyakan sikap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari kedua pemerintahan yang dinilai belum mengambil tindakan tegas terhadap bangunan yang diduga tidak mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Bangunan tersebut diduga milik Oeji Bing Lam alias Alam, yang juga disebut sebagai salah seorang tergugat dalam perkara perdata Nomor 39/Pdt.G/2026/PN Pkb tertanggal 6 Oktober 2026.

Risma mengatakan, berdasarkan konfirmasi pihaknya kepada instansi pelayanan perizinan di Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang, bangunan yang dipersoalkan tidak tercatat memiliki PBG. Ia juga merujuk surat peringatan yang disebut telah disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, kepada pihak terkait mengenai persoalan perizinan bangunan. Menurut Risma, informasi tersebut semestinya menjadi dasar bagi instansi berwenang untuk memeriksa legalitas bangunan dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Mengapa bangunan yang diduga tidak memiliki izin justru dibiarkan terus dibangun? Persoalan sengketa kepemilikan tanah seharusnya tidak serta-merta menjadi alasan untuk mengabaikan aturan perizinan,” kata Risma kepada wartawan, di PN Pangkalan Balai, Kamis, 22 Oktober 2026.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah tiga kali menyoroti persoalan tersebut kepada Satpol PP Kabupaten Banyuasin dan Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan. Namun, menurut dia, hingga kini belum ada penyegelan ataupun pembongkaran terhadap bangunan yang dipersoalkan.

Risma juga mempertanyakan alasan penundaan penertiban yang disebut berkaitan dengan sengketa kepemilikan lahan. Ia merujuk Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 19/Pdt.G/2026 tertanggal 2 Oktober 2026, yang menurut keterangannya menyatakan gugatan terkait kepemilikan tanah tidak dapat diterima. Sementara itu, dalam perkara Nomor 39/Pdt.G/2026/PN Pkb tertanggal 6 Oktober 2026, Oeji Bing Lam alias Alam disebut sebagai salah seorang tergugat. 

Risma menegaskan, status kepemilikan lahan dan kepatuhan terhadap perizinan bangunan merupakan persoalan yang perlu diperiksa berdasarkan ketentuan hukum masing-masing. Ia juga menyebut pihaknya telah melaporkan persoalan administrasi penertiban kepada Ombudsman dan berencana membawa persoalan tersebut ke instansi pengawasan lainnya, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Atas kondisi tersebut, Risma mendesak Pemprov Sumsel dan Pemkab Banyuasin memberikan penjelasan terbuka mengenai status perizinan bangunan, tindak lanjut surat peringatan, serta alasan Satpol PP belum melakukan penertiban. Ia meminta dugaan pelanggaran administrasi diperiksa secara transparan. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan maupun Satpol PP Kabupaten Banyuasin.

Reporter: Redaksi