Kasus Gratifikasi Pemkot Bengkulu: KPK Periksa Anggota DPRD

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (foto:istimewa)
Penulis: Tama
Kamis, 29 Oktober 2026 | 10:49:00 WIB
Sebagai langkah awal pengusutan, tim penyidik memanggil salah satu anggota DPRD Kota Bengkulu berinisial VLA untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
“Dari penyidikan tersebut, hari ini, Kamis (29/10), penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi VLA selaku Anggota DPRD Kota Bengkulu. Pemeriksaan dijadwalkan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (29/10/2026).
Budi menerangkan bahwa perkara ini merupakan pengembangan dari penanganan kasus dugaan korupsi yang sebelumnya menjerat pejabat di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
“KPK kemudian membuka penyidikan baru terkait dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Sprindik (surat perintah penyidikan) terbit per Oktober 2026 ini,” jelasnya, dikutip Antara.
Jejak perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 Maret 2026, di mana lembaga antirasuah menetapkan lima orang tersangka.
Salah satu yang terjerat adalah Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, terkait dugaan suap proyek.
Penyidikan kemudian melebar secara bertahap. Pada 26 Juli 2026, penyidik menggeledah sejumlah tempat di Kota Bengkulu, mulai dari kediaman serta kantor pihak swasta di bidang alat kesehatan dan limbah, hingga rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Noprisman.
Dalam penggeledahan di rumah Noprisman, KPK menyita uang tunai senilai Rp4 miliar.
Puncaknya pada 20 Oktober 2026, KPK resmi menetapkan dua tersangka baru dari hasil pengembangan tersebut.
Keduanya adalah Direktur Utama PT Cahaya Mas Cemerlang, Eko Yusanto, serta B. Daditama yang merupakan mantan Wakil Ketua I DPD PAN Rejang Lebong sekaligus Tenaga Ahli RPJMD Rejang Lebong periode Maret-September 2025.

Reporter: Tama