Polda Sumsel Musnahkan Narkoba Senilai Rp21,79 Miliar dari 87 Tersangka
Katonyo.com, Palembang - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) memusnahkan barang bukti narkotika senilai Rp21,79 miliar hasil pengungkapan 71 laporan polisi dengan 87 tersangka selama Oktober 2026.
Pemusnahan barang haram yang dilakukan di Palembang pada Sabtu (31/10/2026) ini diklaim berhasil menyelamatkan 370.818 jiwa generasi muda di wilayah Sumatera Selatan dari bahaya ketergantungan zat terlarang.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana menegaskan bahwa penanggulangan komoditas ilegal ini memerlukan sinergi total dari seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, ancaman narkotika sangat krusial karena dapat merusak potensi generasi produktif yang disiapkan untuk menopang visi Indonesia Emas 2045.
"Peredaran narkoba hanya bisa kita lawan kalau kita bekerja sama. Hanya bisa kita basmi kalau kita semua bergandengan tangan," katanya.
Rony menambahkan, peran aktif dari pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga media massa menjadi pilar utama dalam membentengi lingkungan dari peredaran gelap tersebut.
Adapun rincian barang bukti yang dihancurkan sejak Jumat (30/10) lalu terdiri atas 36.449,78 gram sabu, 116,033 gram Happy Five, dan 450,7 mililiter cairan Etomidate.
Selain itu, petugas juga memusnahkan 365 butir ekstasi, 21 gram ganja, serta 45,5 mililiter tembakau sintetis (sinte).
Secara akumulatif, rincian kasus disumbang oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel sebanyak 14 laporan dengan 19 tersangka, serta Polrestabes Palembang dengan 51 laporan dan 61 tersangka.
Sisa kasus lainnya diungkap oleh Polres Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak dua laporan dengan tiga tersangka, dan Polres Banyuasin dengan empat laporan serta empat tersangka.
Proses pembuangan materi terlarang ini dilaksanakan secara terbuka setelah sebagian sampel disisihkan untuk keperluan uji laboratorium forensik dan pembuktian materiil di persidangan.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya menyatakan bahwa seluruh rangkaian penegakan hukum ini berjalan sesuai dengan regulasi yang mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas publik.
Di akhir keterangannya, pihak humas turut mengimbau warga untuk memperkuat fungsi pengawasan di lingkungan masing-masing dan segera melaporkan ke pihak berwajib jika mengendus adanya indikasi transaksi narkoba di wilayah mereka.