K-MAKI: Audit KAP Kasus Lampu Jalan Rp3,07 Miliar Bukan Harga Mati!
Katonyo.com, Banyuasin – Koordinator Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumatera Selatan, Boni Belitong, menilai hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam perkara dugaan korupsi pemeliharaan lampu jalan Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun Anggaran 2025 masih perlu diuji dalam proses persidangan.
Menurutnya, nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp3.070.913.874 yang menjadi dasar penanganan perkara tersebut bukanlah angka yang secara otomatis mengikat majelis hakim. Pembuktian kondisi fisik pekerjaan, metodologi audit, serta keterkaitan antara perbuatan para pihak dan kerugian negara dinilai menjadi aspek penting yang harus diuraikan jaksa.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang sebelumnya menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut pada 27 Oktober 2026. Keduanya yakni IS, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta D, Direktur PT Amanda Tiga Mandiri yang bertindak sebagai penyedia jasa.
Berdasarkan keterangan penyidik, pemeriksaan lapangan yang melibatkan ahli elektrikal menemukan sejumlah pekerjaan yang diduga tidak direalisasikan. Pekerjaan tersebut meliputi pemasangan boks panel, lampu jalan menggunakan tiang, serta lampu jalan tanpa tiang.
Sementara itu, penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp3,07 miliar dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan KAP Devid Putra Arda.
Menanggapi perkembangan perkara tersebut, Boni Belitong menyampaikan sejumlah catatan terkait konstruksi pembuktian yang nantinya harus dipertanggungjawabkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Menurut Boni, persoalan utama bukan sekadar mengenai lembaga yang melakukan penghitungan kerugian negara, melainkan bagaimana hasil audit tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, metodologis, dan hukum.
K-MAKI Soroti SEMA Nomor 2 Tahun 2024
Boni mengingatkan bahwa Mahkamah Agung (MA) telah memberlakukan Rumusan Kamar Tahun 2024 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024.
Dalam rumusan tersebut, BPK memiliki kewenangan konstitusional untuk menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Namun, BPKP, Inspektorat, SKPD, maupun Akuntan Publik tersertifikasi tetap memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara.
Hasil pemeriksaan tersebut dapat dijadikan dasar dalam menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Selain itu, hakim berdasarkan fakta persidangan juga dapat menilai keberadaan dan besaran kerugian negara.
Karena itu, Boni menilai hasil audit KAP tidak tepat apabila langsung dinyatakan tidak sah hanya karena bukan diterbitkan oleh BPK atau BPKP. Kendati demikian, hasil penghitungan tersebut juga tidak serta-merta menjadi kebenaran hukum yang tidak dapat diperdebatkan.
"Yang harus diuji adalah apakah KAP yang melakukan pemeriksaan merupakan Akuntan Publik tersertifikasi, bagaimana legalitas penugasannya, bagaimana metodologi penghitungan dilakukan, serta apakah angka Rp3,07 miliar benar-benar mencerminkan kerugian keuangan negara yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Boni.
Ia menambahkan, penasihat hukum para terdakwa memiliki hak untuk menguji kompetensi auditor, dasar penghitungan, dokumen pendukung, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan yang didakwakan dengan timbulnya kerugian keuangan negara.
Pembuktian Fisik Pekerjaan Jadi Titik Krusial
K-MAKI menilai hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli elektrikal menjadi salah satu aspek penting dalam perkara dugaan korupsi pemeliharaan lampu jalan tersebut.
Apabila ditemukan pekerjaan yang telah dibayarkan menggunakan uang negara tetapi tidak direalisasikan, kondisi tersebut harus dikaitkan dengan dokumen kontrak, spesifikasi teknis, berita acara pemeriksaan pekerjaan, dokumen pembayaran, serta pihak yang bertanggung jawab atas pencairan anggaran.
Boni menegaskan, pembuktian perkara tindak pidana korupsi tidak cukup hanya dengan menunjukkan adanya ketidaksesuaian administrasi atau pekerjaan yang tidak ditemukan di lapangan.
Menurutnya, jaksa harus mampu menguraikan bagaimana penyimpangan terjadi, siapa yang bertanggung jawab, apakah terdapat perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan sesuai pasal yang didakwakan, serta bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara.
“Audit menghitung nilai kerugian, sedangkan pemeriksaan teknis membuktikan kondisi pekerjaan. Keduanya harus saling menguatkan. Jangan sampai ada angka kerugian yang besar, tetapi hubungan antara pekerjaan fiktif, pembayaran, pihak yang bertanggung jawab, dan kerugian negara tidak terurai secara terang di persidangan,” katanya.
K-MAKI juga mengingatkan bahwa hasil audit bukan merupakan putusan pengadilan. Majelis hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk hasil audit, keterangan auditor, keterangan ahli teknis, dokumen kontrak, dan bukti transaksi keuangan.
Dengan demikian, nilai kerugian negara sebesar Rp3,07 miliar tetap harus diuji berdasarkan fakta persidangan. Hakim dapat menerima hasil penghitungan tersebut, menilai kembali besaran kerugian berdasarkan bukti yang tersedia, atau menyatakan unsur kerugian keuangan negara tidak terbukti apabila pembuktian tidak memenuhi ketentuan hukum.
“Jangan menganggap angka audit sebagai harga mati. Yang menentukan adalah pembuktian yang sah, keterkaitan antaralat bukti, dan keyakinan hakim berdasarkan hukum acara pidana,” tegas Boni.
K-MAKI Minta Penyidikan Dikembangkan dan Aset Ditelusuri
Selain menyoroti aspek pembuktian, K-MAKI juga meminta Kejari Palembang mengembangkan penyidikan melalui penelusuran aset (asset tracing) dan aliran dana.
Boni menilai penanganan perkara korupsi tidak seharusnya berhenti pada penetapan tersangka dan penahanan. Penyidik perlu menelusuri kemungkinan adanya aliran uang kepada pihak lain, keuntungan yang diperoleh, serta aset yang diduga berasal dari atau berkaitan dengan tindak pidana.
K-MAKI juga meminta penyidik mengoptimalkan kewenangan penyitaan sesuai hukum acara pidana terhadap aset yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Langkah itu dinilai penting untuk mendukung penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya terkait perampasan barang dan pembayaran uang pengganti.
“Jangan sampai perkara ini hanya menghasilkan penghukuman badan, sementara pemulihan keuangan negara terabaikan. Penelusuran aset dan aliran dana harus dilakukan sejak penyidikan, tentu berdasarkan bukti dan prosedur hukum yang sah,” ujarnya.
Boni juga meminta Kejari Palembang tidak menutup kemungkinan mengembangkan penyidikan terhadap pihak lain apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan pekerjaan, maupun pencairan pembayaran.
Menurut K-MAKI, pertanggungjawaban pidana tidak seharusnya berhenti pada dua tersangka apabila hasil penyidikan menunjukkan adanya pihak lain yang turut terlibat.
Namun, ia mengingatkan bahwa pertanggungjawaban pidana KPA/PPK maupun penyedia jasa harus dibuktikan berdasarkan perbuatan, kewenangan, kesalahan, dan peran masing-masing, bukan semata-mata karena jabatan atau kedudukan dalam proyek.
"Perkara ini harus menjadi ujian serius bagi penegakan hukum. Bukan hanya membuktikan adanya pekerjaan yang diduga fiktif, tetapi juga mengungkap siapa yang mengendalikan, siapa yang memeriksa, siapa yang menyetujui pembayaran, dan siapa yang menikmati aliran uang apabila memang terbukti ada," pungkas Boni Belitong.
K-MAKI menegaskan akan terus mengawal proses hukum perkara pemeliharaan lampu jalan tersebut hingga diperoleh kepastian hukum dan pemulihan keuangan negara.
Menurut K-MAKI, transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara menjadi penting mengingat anggaran yang digunakan bersumber dari keuangan publik dan harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.