Pemkot Palembang Beli Mobil Mewah Rp2,6 Miliar Pakai APBD Hanya untuk Dipinjamkan ke Instansi Vertikal

Kantor Wali Kota Palembang di jalan Merdeka No.1, 22 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil. (Foto:DOK/katonyo.com)
Penulis: Mohammad
Rabu, 04 November 2026 | 10:57:00 WIB

Katonyo.com, Palembang - Pemerintah Kota Palembang merealisasikan anggaran sebesar Rp2,65 miliar pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk membeli kendaraan dinas ditujukan bagi instansi  vertikal dengan skema pinjam pakai.

Namun, pengadaan yang dilakukan melalui Sekretariat Daerah (Setda) tersebut menjadi temuan karena salah penempatan akun belanja dan ketidaklengkapan dokumen administrasi.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Buku II atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Pemerintah Kota Palembang, proyek bertajuk Pengadaan Kendaraan Dinas Pinjam Pakai Instansi Vertikal Keperluan Bagian Umum Setda itu dicatat di bawah pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menyatakan bahwa pencatatan tersebut tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Menurut ketentuan, kendaraan yang dibeli menggunakan dana daerah namun peruntukannya langsung diserahkan kepada instansi luar seharusnya dianggarkan pada pos Belanja Hibah, bukan Belanja Modal pemerintah daerah.

"Kesalahan klasifikasi jenis belanja tersebut mengakibatkan laporan Belanja Modal-LRA menjadi lebih saji," tulis BPK dalam laporan resminya.

Akibat kesalahan klasifikasi akun belanja tersebut, laporan keuangan Pemkot Palembang pada pos Belanja Modal-LRA tercatat lebih saji (overstated) senilai Rp2.656.200.000,00 dari yang seharusnya.

Selain persoalan penempatan akun belanja, BPK menemukan bahwa hingga berakhirnya masa pemeriksaan, pengadaan kendaraan dinas pinjam pakai tersebut belum dilengkapi dengan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Ketiadaan dokumen ini membuat proses serah terima administrasi kendaraan dinas tersebut dinilai belum memenuhi prosedur hukum yang berlaku.

Saat dikonfirmasi oleh tim pemeriksa, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Palembang beserta Kepala SKPD terkait membenarkan adanya temuan tersebut.

Pihak pemerintah daerah menjelaskan kelalaian ini terjadi karena kurang cermatnya proses verifikasi usulan anggaran kegiatan pada saat penyusunan.

Selain itu, keterbatasan pemahaman teknis mengenai klasifikasi jenis belanja serta kendala pemilihan rekening di aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga menjadi penyebab terjadinya kesalahan input tersebut.

Atas temuan ini, BPK telah mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Wali Kota Palembang agar memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk meningkatkan pengendalian dan verifikasi anggaran.

BPK juga meminta Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk lebih mematuhi klasifikasi jenis belanja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan agar kesalahan serupa tidak terulang di masa mendatang.

Reporter: Mohammad