K-MAKI Desak Transparansi Distribusi Pupuk Bersubsidi di OKU Selatan
Katonyo.com, Palembang – Persoalan pupuk bersubsidi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) kembali menjadi sorotan. Kali ini, Koordinator Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI), Boni Belitong, melontarkan kritik keras terhadap tata kelola, distribusi, serta pengawasan pupuk bersubsidi yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Menurut Boni, berdasarkan penelusuran terhadap sejumlah pemberitaan media lokal sejak 2024 hingga Oktober 2026, persoalan pupuk bersubsidi di OKU Selatan bukan lagi sekadar keluhan mengenai kelangkaan atau keterlambatan distribusi. Berbagai pemberitaan telah mengangkat dugaan ketidaksesuaian data penerima, penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dugaan permintaan uang kepada pengecer, hingga dugaan manipulasi transaksi penebusan pupuk atas nama petani.
"Kalau kita menyimak pemberitaan media lokal selama ini, persoalan pupuk bersubsidi di OKU Selatan seperti tidak pernah benar-benar selesai. Mulai dari petani yang mengaku tidak mendapatkan jatah, dugaan penjualan di atas HET, keluhan pengecer terkait permintaan uang, sampai munculnya dugaan pemalsuan tanda tangan petani. Ini bukan persoalan kecil. Seluruh pihak yang memiliki kewenangan harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi," ujar Boni Belitong, Palembang, Rabu (4/11/2026).
Ia menegaskan, kritik K-MAKI bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong pemeriksaan objektif terhadap sistem pendataan, distribusi, transaksi penebusan, dan pengawasan pupuk bersubsidi yang menggunakan fasilitas subsidi negara.
PEMBERITAAN BERULANG, TETAPI APA HASIL PENGAWASANNYA?
Boni mengungkapkan, sejumlah pemberitaan media lokal memperlihatkan bahwa persoalan pupuk bersubsidi di OKU Selatan telah muncul dalam beberapa tahun terakhir.
Pada April 2024, media lokal memberitakan adanya petani yang mendatangi Kantor Dinas Pertanian OKU Selatan karena tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Dalam pemberitaan tersebut, pihak Dinas Pertanian menjelaskan adanya persoalan ketidaksinkronan data RDKK yang menyebabkan sebagian petani tidak memperoleh alokasi pupuk.
Selanjutnya, pada Maret dan Juli 2025, pemberitaan media lokal kembali menyoroti dugaan penjualan pupuk bersubsidi di luar ketentuan harga serta persoalan penyaluran kepada pihak yang dipertanyakan status penerimanya.
Bahkan, pemberitaan Koran HOS pada 20 Juli 2025 mengangkat keluhan petani mengenai dugaan penjualan pupuk urea bersubsidi mencapai Rp165.000 per sak di salah satu kios di Kecamatan Buay Sandang Aji. Dalam pemberitaan tersebut, harga pembanding yang disebutkan adalah sekitar Rp115.000 per sak berdasarkan ketentuan HET pada periode yang diberitakan.
"Artinya, persoalan ini bukan baru muncul kemarin. Pemberitaan sudah berulang kali mengangkat keluhan petani. Pertanyaannya, apakah seluruh pengaduan tersebut sudah diperiksa? Apakah ada evaluasi terhadap kios dan distributor? Apa rekomendasi pengawasannya? Dan bagaimana tindak lanjutnya?" tegas Boni.
Menurutnya, apabila persoalan yang sama terus berulang, pemerintah daerah dan pihak terkait perlu menunjukkan hasil evaluasi serta langkah konkret yang telah dilakukan.
DUGAAN PUNGLI DAN MANIPULASI TRANSAKSI HARUS DIBUKA SECARA TERANG
Sorotan berikutnya mengarah pada pemberitaan Portal Sriwijaya tanggal 5 Februari 2026 mengenai keluhan sejumlah Pengecer Pupuk Tingkat Desa (PPTS) terkait dugaan permintaan uang oleh oknum pengawas pupuk bersubsidi.
Dalam pemberitaan tersebut, sejumlah PPTS mengaku pernah dimintai uang ketika menjalankan aktivitas pengawasan atau pembinaan. Pihak yang dikonfirmasi dalam pemberitaan tersebut memberikan bantahan atas tuduhan pungutan liar.
Bagi K-MAKI, perbedaan keterangan tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan objektif. Harus diketahui apakah terdapat permintaan uang, siapa yang meminta, siapa yang menerima, apa tujuan pemberian, serta apakah terdapat dasar pembayaran yang sah.
"Jangan sampai kegiatan pengawasan atau pembinaan justru menjadi ruang munculnya pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. PT Pupuk Indonesia harus memeriksa persoalan ini secara internal. Jika memang tidak ada pungutan, buktikan melalui hasil pemeriksaan yang transparan," ujar Boni.
Persoalan semakin serius setelah Portal Sriwijaya pada 3 Oktober 2026 menerbitkan pemberitaan mengenai dugaan manipulasi data penerima pupuk, pemalsuan tanda tangan petani, dugaan permintaan imbalan, serta dugaan keterlibatan petugas lapangan PT Pupuk Indonesia berinisial S.
Dalam pemberitaan tersebut, terdapat pengakuan petani yang menyatakan belum pernah melakukan penebusan pupuk, tetapi kuotanya tercatat telah habis digunakan.
"Kalau benar ada petani yang tidak pernah menebus pupuk, tetapi dalam sistem tercatat sudah melakukan penebusan, ini harus dibongkar. Siapa yang melakukan transaksi? Siapa yang memasukkan data? Siapa yang mengesahkan bukti penebusan? Siapa yang menerima pupuknya? Dan ke mana pupuk tersebut dialihkan? Jangan sampai hak petani hanya habis dalam pencatatan administrasi," tegas Boni.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada klarifikasi lisan. Harus ada pemeriksaan terhadap dokumen penebusan, data elektronik, identitas pengguna sistem, bukti pengeluaran pupuk dari kios, serta keterangan petani yang namanya tercatat telah melakukan transaksi.
Apabila ditemukan tanda tangan yang disangkal oleh petani atau transaksi yang tidak pernah dilakukan oleh penerima sebenarnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri kemungkinan adanya pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan sistem penyaluran subsidi.
DINAS PERTANIAN DAN KP3 HARUS MEMBUKTIKAN FUNGSI PENGAWASANNYA
Boni Belitong secara khusus mempertanyakan pelaksanaan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten OKU Selatan dalam pendataan, pembinaan, koordinasi, serta pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai kewenangannya.
Menurutnya, persoalan e-RDKK harus diperiksa secara serius karena data tersebut menjadi bagian penting dalam penentuan kebutuhan dan alokasi pupuk bersubsidi bagi petani yang memenuhi persyaratan.
K-MAKI mempertanyakan bagaimana proses pengusulan dan verifikasi data petani dilakukan, apakah identitas penerima benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan, serta bagaimana mekanisme koreksi apabila ditemukan petani yang tidak pernah mengajukan atau melakukan penebusan tetapi tercatat kuotanya telah habis.
"Jangan hanya menjelaskan bahwa persoalan terjadi karena ketidaksinkronan data. Harus diperiksa siapa yang bertanggung jawab atas ketidaksesuaian tersebut, bagaimana proses verifikasinya, dan apa tindakan koreksi yang sudah dilakukan. Data penerima subsidi negara harus dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
Sorotan serupa diarahkan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten OKU Selatan.
Menurut Boni, KP3 harus mampu menunjukkan pelaksanaan fungsi koordinasi dan pengawasan sesuai tugas, kewenangan, serta keputusan pembentukannya.
K-MAKI meminta agar diperlihatkan dokumen pembentukan KP3, program kerja pengawasan, berita acara pemeriksaan, laporan pengaduan masyarakat, rekomendasi hasil pengawasan, dan bukti tindak lanjut terhadap kios maupun distributor yang dilaporkan bermasalah.
"KP3 jangan hanya menjadi nama dalam struktur organisasi. Kalau memang pengawasan berjalan, tunjukkan hasil pemeriksaannya. Kalau ada pengaduan petani dan pengecer, harus ada tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan," tegas Boni.
Ia menambahkan, apabila ditemukan pengaduan resmi yang tidak ditangani sesuai kewajiban dan kewenangan instansi, kondisi tersebut patut dievaluasi melalui mekanisme pengawasan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.
PT PUPUK INDONESIA DIMINTA BUKA HASIL PEMERIKSAAN INTERNAL
Selain pemerintah daerah dan KP3, K-MAKI meminta manajemen PT Pupuk Indonesia tidak tinggal diam terhadap berbagai dugaan penyimpangan yang muncul dalam pemberitaan.
Sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, PT Pupuk Indonesia perlu memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan, mulai dari produsen, distributor, titik serah, hingga petani penerima yang memenuhi persyaratan.
Boni meminta manajemen perusahaan melakukan evaluasi terhadap petugas lapangan, distributor, dan kios resmi yang disebut dalam pengaduan masyarakat.
Pemeriksaan tersebut harus mencakup kesesuaian alokasi, pengiriman pupuk, penerimaan di distributor, penyaluran ke kios, serta validitas transaksi penebusan oleh petani.
"PT Pupuk Indonesia harus membuka hasil evaluasi internal. Jangan hanya berhenti pada penjelasan bahwa distribusi sudah berjalan sesuai prosedur. Kalau ada pengaduan petani yang menyatakan kuotanya sudah habis ditebus padahal tidak pernah menerima pupuk, perusahaan harus mampu menjelaskan berdasarkan data transaksi dan bukti penyalurannya," ujar Boni.
Ia juga meminta agar dugaan keterlibatan petugas lapangan berinisial S sebagaimana disebut dalam pemberitaan 3 Oktober 2026 diperiksa secara objektif, termasuk kewenangan, tugas, akses sistem, serta hubungan petugas tersebut dengan distributor dan kios.
"Apabila ada petugas yang terbukti meminta imbalan, melakukan penyalahgunaan kewenangan, atau terlibat dalam manipulasi transaksi, harus diberikan tindakan tegas sesuai ketentuan perusahaan dan hukum yang berlaku. Namun, pemeriksaan harus berdasarkan bukti, bukan sekadar tuduhan," tambahnya.
K-MAKI: DUGAAN PENEBUSAN FIKTIF BUKAN SEKADAR KESALAHAN ADMINISTRASI
K-MAKI menilai dugaan penebusan fiktif dan pemalsuan tanda tangan petani merupakan persoalan yang harus mendapatkan perhatian khusus aparat penegak hukum.
Boni menjelaskan, apabila seorang petani menyatakan tidak pernah melakukan penebusan, tetapi dalam sistem tercatat kuotanya telah habis, maka harus dilakukan rekonsiliasi antara data elektronik dengan dokumen fisik dan kondisi penerimaan pupuk sebenarnya.
Pemeriksaan juga perlu mengungkap siapa yang memasukkan transaksi, siapa yang melakukan verifikasi, siapa yang menandatangani bukti penebusan, serta siapa yang memperoleh atau menguasai pupuk tersebut.
Menurutnya, apabila terbukti terdapat pemalsuan tanda tangan atau penggunaan dokumen yang tidak benar untuk mempertanggungjawabkan penyaluran pupuk bersubsidi, perbuatan tersebut dapat mengarah pada dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang berlaku sejak 2 Januari 2026.
Selain itu, apabila ditemukan rangkaian perbuatan yang melibatkan penyalahgunaan fasilitas subsidi negara untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, aparat penegak hukum perlu menguji kemungkinan penerapan ketentuan pidana lainnya, termasuk tindak pidana korupsi, apabila seluruh unsur hukumnya terpenuhi.
"Kami tidak ingin langsung menghakimi siapa pun. Tetapi jika ditemukan bukti bahwa transaksi dilakukan tanpa sepengetahuan petani, tanda tangan dipalsukan, dan pupuk dialihkan kepada pihak lain, maka persoalan ini harus ditelusuri sampai kepada pihak yang bertanggung jawab. Jangan sampai berhenti pada petugas paling bawah sementara pihak yang menikmati keuntungan tidak pernah diperiksa," tegas Boni.
HET PUPUK BERSUBSIDI HARUS DIAWASI BERDASARKAN KETENTUAN TERBARU
K-MAKI juga meminta pemerintah daerah dan PT Pupuk Indonesia memastikan pengawasan harga pupuk bersubsidi mengacu pada ketentuan HET yang berlaku.Berdasarkan kebijakan pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025, HET pupuk bersubsidi diturunkan sebesar 20 persen.
Adapun HET yang berlaku untuk sektor pertanian meliputi: Pupuk Urea: Rp1.800 per kilogram, Pupuk NPK: Rp1.840 per kilogram, Pupuk NPK untuk Kakao: Rp2.640 per kilogram, Pupuk ZA khusus tebu: Rp1.360 per kilogram, Pupuk Organik: Rp640 per kilogram.
Dengan demikian, apabila menggunakan kemasan 50 kilogram, HET pupuk Urea adalah Rp90.000 dan pupuk NPK Rp92.000, dengan tetap memperhatikan jenis pupuk, ketentuan penyaluran, serta titik serah yang ditetapkan.
Boni menegaskan bahwa alasan biaya angkut tidak boleh serta-merta dijadikan pembenaran untuk membebankan harga tambahan kepada petani tanpa dasar yang dibenarkan ketentuan.
"Kami meminta pemeriksaan terhadap bukti transaksi, harga jual aktual, jenis dan berat kemasan, serta ketentuan HET pada tanggal transaksi. Jangan sampai petani terus dibebani harga yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah," ujarnya.
K-MAKI DESAK BUPATI, INSPEKTORAT DAN APARAT PENEGAK HUKUM BERTINDAK
Sebagai tindak lanjut, K-MAKI mendorong Bupati OKU Selatan melalui Inspektorat Kabupaten melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Dinas Pertanian dan koordinasi pengawasan KP3.
K-MAKI juga mendorong pemeriksaan administratif terhadap mekanisme pendataan, verifikasi penerima, pengawasan distributor dan kios, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat.
Selain itu, K-MAKI akan mendorong pengaduan kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan apabila ditemukan indikasi maladministrasi, penyalahgunaan kewenangan, atau pengabaian kewajiban pelayanan publik.
Untuk dugaan pemalsuan dokumen, manipulasi transaksi penebusan, pungutan tanpa dasar hukum, serta kemungkinan penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi, K-MAKI mendorong aparat penegak hukum melakukan penyelidikan sesuai kewenangannya.
"Kami ingin persoalan ini dibuka secara terang. Kalau pengawasan sudah berjalan, tunjukkan dokumennya. Kalau ada pelanggaran administrasi, lakukan perbaikan dan berikan sanksi sesuai aturan. Kalau ditemukan unsur tindak pidana, jangan ragu melakukan penegakan hukum berdasarkan bukti," tegas Boni.
Ia menambahkan, pemeriksaan tidak boleh hanya menyasar kios atau petugas lapangan, tetapi harus menelusuri seluruh rantai tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing pihak.
"Kami tidak ingin petani terus menjadi korban akibat buruknya tata kelola pupuk bersubsidi. Subsidi berasal dari uang negara dan harus benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau mengambil keuntungan secara melawan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," tutup Boni Belitong.
K-MAKI menegaskan bahwa seluruh dugaan dalam pemberitaan ini harus dibuktikan melalui pemeriksaan objektif, dokumen yang sah, keterangan saksi, dan bukti elektronik. K-MAKI juga memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bupati OKU Selatan, Dinas Pertanian, KP3, PT Pupuk Indonesia, distributor, kios, serta pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Bagi K-MAKI, pupuk bersubsidi adalah fasilitas negara untuk melindungi kepentingan petani, bukan ruang bagi siapa pun untuk mengambil keuntungan dengan mengorbankan hak petani.