Aktivis Banyuasin Soroti Pekerjaan Jalan di Komplek Perumahan

Gambar ilustrasi Ai. (Foto: dok. Katonyo.com).
Penulis: Rosadi Mahdi
Kamis, 05 November 2026 | 13:56:00 WIB

Katonyo.com, Banyuasin – Pekerjaan pengecoran jalan di kawasan RT 27 RW 05, Lorong Garuda, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, menjadi sorotan aktivis setempat. Pasalnya, pekerjaan jalan dengan panjang sekitar 127 meter dan lebar 3 meter tersebut diduga tidak dilengkapi papan informasi proyek di lokasi.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan terkait transparansi pelaksanaan pekerjaan, mulai dari sumber anggaran, nilai kontrak, hingga identitas pihak pelaksana.

Ketua RT 27 RW 05, Rohali, saat dikonfirmasi pada Kamis (6/11/2026), menyebut pekerjaan pengecoran jalan tersebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banyuasin.

Namun, Rohali mengaku tidak mengetahui secara pasti besaran anggaran maupun identitas pihak pemborong yang mengerjakan proyek tersebut.

"Kalau anggaran, aku dak tau berapo. Aku sempat nanyo jugo dak dikasih tau. Cuman dikasih tahu panjang jalan pekerjaan 127 meter, lebar 3 meter," ujar Rohali dalam percakapan konfirmasi melalui pesan whatsapp.

Ia juga mengaku tidak sempat mendampingi proses pengecoran karena kesibukan pekerjaan sehari-hari. Bahkan, menurutnya, hingga saat ini dirinya belum sempat bertemu dengan pihak pemborong.

Terkait pihak pemerintah yang melakukan peninjauan, Rohali menyebut seorang bernama Hendra dari Dinas PU pernah melakukan survei lokasi.

Sementara itu, keberadaan papan informasi proyek belum dapat dipastikan. Rohali mengaku tidak memiliki dokumentasi papan tersebut.

Di sisi lain, tim wartawan Katonyo.com yang sebelumnya meninjau lokasi juga mengaku belum menemukan papan informasi pekerjaan di area pengecoran jalan tersebut.

Kondisi ini mendapat perhatian aktivis Banyuasin, Sepriadi Pratama. Ia menilai ketiadaan informasi proyek di lokasi pekerjaan berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai keterbukaan penggunaan anggaran daerah.

Sepriadi menyebut pekerjaan tersebut sebagai "proyek siluman" apabila benar tidak disertai papan informasi yang memuat identitas dan rincian kegiatan.

"Kalau benar pekerjaan jalan ini tidak dilengkapi papan informasi proyek, tentu patut dipertanyakan. Masyarakat berhak mengetahui sumber anggaran, nilai pekerjaan, siapa pelaksananya, serta bagaimana pengawasannya. Jangan sampai pekerjaan yang menggunakan anggaran publik justru tidak diketahui secara jelas oleh masyarakat setempat," ujar Sepriadi.

Sepriadi juga mengingatkan agar setiap pembangunan infrastruktur di lingkungan perumahan, khususnya fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum fasos), dilakukan dengan sangat teliti. Menurutnya, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah pihak pengembang perumahan telah menyerahkan fasum fasos tersebut kepada pemerintah.

"Setiap pembangunan infrastruktur di lingkungan perumahan, terutama fasum fasos, harus dicek secara teliti status penyerahannya kepada pemerintah. Kalau belum diserahkan, hal itu bisa menimbulkan persoalan dalam pemberian bantuan pembangunan infrastruktur, seperti jalan maupun fasum fasos lainnya. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan atau masalah hukum di kemudian hari," jelas Sepriadi.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut karena berkaitan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sepriadi juga menyinggung Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Dalam Pasal 6, pengadaan barang/jasa pemerintah berlandaskan sejumlah prinsip, di antaranya transparan dan akuntabel.

"Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi perhatian dalam setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah. Kalau informasi proyek tidak tersedia di lokasi, maka hal ini perlu diklarifikasi oleh instansi yang bertanggung jawab. Kami tidak ingin langsung menyimpulkan adanya penyimpangan, tetapi keterbukaan informasi harus dijelaskan," tegas Koordinator K-Maki Sumsel untuk Banyuasin.

Hingga berita ini disusun, nilai anggaran, identitas penyedia jasa, serta mekanisme pengawasan pekerjaan pengecoran jalan tersebut belum diketahui secara pasti.

Katonyo.com akan berupaya meminta konfirmasi kepada Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin terkait sumber anggaran, nilai kontrak, identitas pelaksana, keberadaan papan informasi proyek, serta mekanisme pengawasan pekerjaan.

Reporter: Rosadi Mahdi