Lurah Air Batu Konfirmasi Kegiatan Galian C di Wilayahnya Beroperasi Tanpa Izin Resmi

Sebuah excavator terlihat tengah melakukan pengerukan tanah. Aktivitas tersebut direkam oleh seorang warga yang menyampaikan kekhawatirannya karena proses penggalian dinilai semakin mendekati badan jalan yang menjadi akses warga. (Foto:tangkapan layar vid
Penulis: Redaksi
Kamis, 05 November 2026 | 19:26:00 WIB

Katonyo.com, Banyuasin – Teka-teki mengenai legalitas aktivitas pengerukan tanah di Kelurahan Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin akhirnya mulai terkuak.

Aktivitas pengerukan yang sebelumnya diberitakan Katonyo.com dan dipastikan masuk dalam wilayah RT 03 RW 02 ini, dikonfirmasi pihak Kelurahan Air Batu terindikasi kuat berjalan tanpa izin resmi.

Pernyataan ini sekaligus menyoroti klaim sepihak dari pengelola galian sebelumnya yang berdalih bahwa pengerukan berskala besar di atas lahan bekas terbakar itu hanyalah sebatas penataan dan perataan tanah untuk kawasan pengkaplingan.

Lurah Air Batu, Wahyuni, S.Sos., menegaskan bahwa setelah dilakukan pengecekan, aktivitas yang dikhawatirkan warga dapat mengikis pembatas jalan utama tersebut tidak terdata memiliki dokumen perizinan berusaha yang sah.

"Pada intinya, kami dari pihak kelurahan sudah menghimbau dan menyampaikan, baik ke perangkat kami maupun pemilik galian, untuk menjaga dan mengutamakan keselamatan warga. Terkait izin galian, tidak ada izin," kata Wahyuni saat dikonfirmasi, Kamis (5/11/2026).

Di balik ketegasan tersebut, terungkap fakta mengenai alasan dikeluarkannya Surat Imbauan Resmi Kelurahan bernomor 300/28/KL_AB/2026.

Pengeluaran surat edaran penertiban ini dipicu oleh adanya peristiwa berupa musibah seorang warga yang dilaporkan tenggelam di lokasi kubangan galian tanah di Kelurahan Air Batu.

Merespons kedaruratan keselamatan publik dan adanya dugaan pelanggaran lingkungan yang mengkhawatirkan, pihak kelurahan langsung mengambil langkah taktis dengan melayangkan surat edaran resmi kepada seluruh pemilik dan pengelola galian di wilayah Air Batu.

Dalam surat tersebut, Kelurahan Air Batu memuat lima instruksi utama.

Dua poin paling krusial di antaranya adalah perintah untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas galian yang dinilai membahayakan keselamatan masyarakat, serta kewajiban bagi pengusaha untuk melakukan penimbunan atau perbaikan kembali terhadap titik-titik galian yang rawan longsor maupun yang tergenang air.

Kasus yang semula mencuat dari laporan video amatir keresahan warga dan desakan keras Koalisi Kawal Lingkungan Hidup Indonesia Lestari (KAWALI) Sumatra Selatan ini kini mulai menggelinding ke ranah kebijakan daerah. 

Perkembangan terkini di lapangan menunjukkan instansi terkait mulai mengambil tindakan nyata untuk mendalami dugaan pelanggaran tersebut.

Lurah Air Batu mengonfirmasi bahwa tim teknis dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuasin telah bergerak merespons situasi ini dengan turun langsung ke lokasi galian untuk melakukan peninjauan teknis dan pengumpulan bukti di lapangan.

"Pada intinya, kami dari pihak kelurahan sudah ada surat edaran terkait galian yang membahayakan warga. Dan tadi sudah ada tim DLH yang turun ke lokasi," pungkas Wahyuni.

Pihak kelurahan juga mengingatkan kepada para pengusaha galian bahwa jika imbauan penghentian aktivitas dan pemulihan lahan rawan longsor ini diabaikan, maka dapat dilakukan tindakan hukum yang berlaku sesuai dengan regulasi Pertambangan Minerba serta regulasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagai informasi, kasus ini mencuat setelah warga RT 03 Kelurahan Air Batu mengeluhkan aktivitas pengerukan tanah berskala besar yang kian hari semakin mendekati dinding pembatas jalan utama.

Lewat rekaman video amatir, warga mengkhawatirkan ancaman kelongsoran yang parah akibat hilangnya vegetasi penahan tanah, terutama saat memasuki musim penghujan.

Keresahan warga tersebut kemudian direspons keras oleh organisasi lingkungan hidup, DPW KAWALI Sumatra Selatan.

Ketua KAWALI Sumsel, Chandra Anugrah Surya, mendesak Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk bersikap aktif melakukan monitoring lapangan sekaligus mengancam akan membawa dugaan aktivitas galian ilegal yang berpotensi merusak fasilitas publik ini ke ranah hukum pidana jika terbukti menabrak aturan perizinan lingkungan.

Reporter: Redaksi