Dugaan Pengangkatan Jabatan Fungsional Ilegal Rugikan Prabumulih Ratusan Juta
Katonyo.com, Prabumulih - Praktik pengangkatan dan perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke dalam Jabatan Fungsional (JF) di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih diindikasikan tidak sah dan dinilai melanggar ketentuan.
Maladministrasi massal yang terjadi sepanjang tahun 2021 hingga 2023 ini memicu dugaan kerugian keuangan daerah hingga Rp228.4 juta akibat pembayaran tunjangan nonprosedural.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sejumlah ASN diduga kuat dilantik ke dalam jabatan fungsional tanpa melalui tahapan wajib, termasuk Uji Kompetensi Teknis, Manajerial, maupun Sosial Kultural.
Pelanggaran sistemik ini disebut menabrak ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023.
Rekam jejak menunjukkan para pegawai langsung mendapat undangan pelantikan sepihak dari BKPSDM atas arahan pejabat berwenang saat itu, tanpa adanya usulan formil mandiri.
"Pengangkatan pejabat fungsional dan perpindahan antar jabatan fungsional dilakukan atas arahan Kepala BKPSDM saat itu dan tidak terdapat usulan atas para pegawai untuk mengikuti uji kompetensi yang mana pejabat bersangkutan dilaporkan telah meninggal dunia pada tahun 2025," demikian bunyi dalam LHP BPK tersebut.
Kasus ini mulai mencuat setelah sejumlah ASN mengeluhkan mandeknya proses kenaikan pangkat mereka pada tahun 2025.
Berkas mereka ditolak karena tidak mampu melampirkan sertifikat Uji Kompetensi sebagai prasyarat mutlak keabsahan jabatan.
Guna meminimalisasi dampak administrasi, BKPSDM Kota Prabumulih akhirnya menerbitkan SK Nomor 800.1.3.3/6437/KPTS/BKPSDM.III/2025 pada 22 Desember 2025 untuk membatalkan status fungsional tersebut dan menurunkan para pegawai ke jabatan pelaksana.
"Para pejabat fungsional yang dilantik tidak sesuai dengan ketentuan diberhentikan dari jabatannya sebagai fungsional dan diberi jabatan baru sebagai pelaksana," tulis BPK dalam resume hasil auditnya.
Kendati demikian, Tunjangan Jabatan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setara eselon IV yang telanjur dicairkan sepanjang tahun 2025 dinyatakan sebagai kelebihan pembayaran yang wajib disetor kembali ke Kas Daerah.
"Berdasarkan proses pelantikan pegawai pada jabatan fungsional dan perpindahan antar jabatan fungsional yang tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan, seharusnya para pegawai tersebut tidak berhak menerima tunjangan jabatan dan TPP atas jabatan fungsionalnya," tegas BPK dalam laporannya.
Aliran dana nonprosedural tersebut tercatat tersebar di 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dua instansi dengan nilai temuan terbesar yang disorot adalah Sekretariat Daerah sebesar Rp67.3 juta dan Inspektorat Daerah selaku pengawas internal birokrasi sebesar Rp38.5 juta.
Atas temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan Wali Kota Prabumulih untuk menginstruksikan BKPSDM memperketat sistem verifikasi kualifikasi pegawai serta segera mengeksekusi pemulihan kelebihan pembayaran daerah secara penuh sesuai undang-undang yang berlaku.