Kerugian Rp2,1 Miliar, K-MAKI Pertanyakan Pendalaman Penyedia Aksesori PDAM
Katonyo.com, Palembang – Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumatera Selatan mempertanyakan pendalaman penyidikan dugaan korupsi pengelolaan dana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah Banyuasin periode 2019–2024, khususnya pada klaster belanja aksesori yang mencatat dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,15 miliar.
Sorotan tersebut muncul karena hingga saat ini belum terdapat penetapan tersangka dari pihak yang berkaitan dengan transaksi belanja aksesori. Padahal, nilai dugaan kerugian pada klaster tersebut mencapai Rp2.154.611.012 berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan.
Koordinator K-MAKI Sumsel, Boni Belitong, menilai besarnya nilai dugaan kerugian tersebut perlu diikuti dengan pendalaman menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses transaksi.
"Kenapa Pidsus tidak menetapkan pihak penyedia aksesori sebagai tersangka? Ada apa? Padahal kerugian yang dimunculkan hingga miliaran rupiah," ujar Boni Belitong di Palembang, Senin (9/11/2026).
Boni mempertanyakan sejauh mana penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin menelusuri keterlibatan pihak toko yang menjadi tempat pembelian aksesori, termasuk kemungkinan adanya hubungan antara transaksi pembelian barang dan dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut.
Menurutnya, penanganan perkara korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengungkap konstruksi transaksi, aliran keuangan, dokumen pertanggungjawaban, serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang sedang disidik.
K-MAKI Sumsel juga mendorong penyidik untuk memastikan apakah seluruh pihak yang berkaitan dengan belanja aksesori telah diperiksa dan didalami sesuai dengan alat bukti yang ditemukan.
Kejaksaan: Belanja Aksesori Tidak Menggunakan Penyedia Terikat Kontrak
Menanggapi sorotan K-MAKI Sumsel, Kasi Pidsus Kejari Banyuasin, Gustian Winanda, melalui Kasi Intel Kejari Banyuasin, Cepi Indra Gunawan, menjelaskan bahwa berdasarkan fakta penyidikan saat ini, belanja aksesori PDAM Tirta Betuah tidak menggunakan penyedia yang terikat kontrak.
"Belanja aksesori tidak menggunakan penyedia. Dalam hal ini, pihak PDAM belanja aksesori secara bebas di toko mana pun, tidak terikat kontrak maupun perikatan lainnya," ujar Cepi melalui pesan WhatsApp, Senin (9/11/2026).
Terkait munculnya dugaan kerugian keuangan negara pada klaster belanja aksesori, Cepi menyatakan pihak kejaksaan belum dapat memberikan penjelasan secara terperinci kepada publik.
"Hal tersebut belum dapat kami jelaskan secara rinci ke publik karena menyangkut modus operandi yang masuk dalam materi pokok penyidikan," katanya.
Penjelasan tersebut menjadi bagian dari klarifikasi Kejari Banyuasin atas pertanyaan K-MAKI Sumsel mengenai pihak-pihak yang berkaitan dengan belanja aksesori.
Meski demikian, K-MAKI Sumsel masih mempertanyakan sejauh mana penyidik telah mengidentifikasi toko-toko tempat pembelian aksesori tersebut.
Tim katonyo.com kembali mengajukan pertanyaan kepada pihak Kejari Banyuasin mengenai jumlah toko yang telah teridentifikasi penyidik serta nama-nama toko yang diketahui berdasarkan keterangan tersangka.
Selain itu, media ini juga meminta penjelasan mengenai alasan nama-nama toko tersebut belum disampaikan kepada publik.
Namun, hingga berita ini ditulis, belum diperoleh jawaban lanjutan dari pihak Kejari Banyuasin atas pertanyaan tersebut.
Dugaan Kerugian Negara Capai Rp3,94 Miliar
Berdasarkan informasi yang disampaikan Kejari Banyuasin, dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara pengelolaan dana PDAM Tirta Betuah Banyuasin periode 2019–2024 mencapai Rp3.940.341.417.
Nilai tersebut berasal dari dua klaster kegiatan, yakni pengadaan bahan kimia dan belanja aksesori.
Hasil audit BPKP Provinsi Sumatera Selatan mencatat dugaan kerugian negara pada klaster pengadaan bahan kimia sebesar Rp1.785.730.405. Sementara, klaster belanja aksesori mencapai Rp2.154.611.012.
Besarnya dugaan kerugian pada klaster aksesori menjadi perhatian K-MAKI Sumsel, terutama terkait proses penelusuran transaksi dan pihak-pihak yang berhubungan dengan pembelian barang tersebut.
K-MAKI Sumsel berharap penyidik dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan penanganan klaster aksesori, termasuk hasil pendalaman terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan transaksi.
Empat Tersangka Telah Ditetapkan
Sebelumnya, Kejari Banyuasin telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PDAM Tirta Betuah Banyuasin periode 2019–2024.
Keempat tersangka masing-masing berinisial SH selaku Direktur, ER selaku Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan, WO selaku Kepala Bagian Teknik, serta IB yang disebut sebagai pihak penyedia bahan kimia.
Dalam penyidikan perkara tersebut, kejaksaan mengungkap adanya indikasi penggelembungan harga (mark up) serta kegiatan yang diduga fiktif. Penyidik juga menyatakan masih mendalami transaksi keuangan, dokumen pertanggungjawaban, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
K-MAKI Sumsel menilai pengungkapan perkara tersebut perlu dilakukan secara transparan agar seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat diproses sesuai ketentuan hukum.
Sorotan terhadap klaster belanja aksesori bukan merupakan kesimpulan mengenai keterlibatan pihak toko tertentu, melainkan pertanyaan mengenai sejauh mana penyidik menelusuri transaksi yang menimbulkan dugaan kerugian negara hingga miliaran rupiah.
Penetapan tersangka tetap menjadi kewenangan penyidik berdasarkan alat bukti yang sah. Sementara dugaan keterlibatan pihak-pihak lain harus dibuktikan melalui proses hukum.
K-MAKI Sumsel berharap Kejari Banyuasin dapat memberikan penjelasan lebih terbuka mengenai perkembangan penyidikan klaster aksesori, sehingga pertanyaan publik terkait besarnya dugaan kerugian negara dan pihak-pihak yang berkaitan dengan transaksi tersebut dapat terjawab.