K-MAKI Desak Penegakan Hukum: Temuan BPK 15,38 Juta Barel Ekspor Ilegal Jangan Berhenti Jadi Macan Kertas
Katonyo.com, Palembang - Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) bereaksi keras terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 terkait pengelolaan hulu migas.
K-MAKI mendesak agar temuan ihwal ekspor 15,38 juta barel minyak mentah dan kondensat senilai US$1,03 miliar yang tidak patuh aturan tidak sekadar berakhir sebagai macan kertas di atas dokumen birokrasi, melainkan ditindaklanjuti ke ranah penegakan hukum.
Koordinator K-MAKI, Boni Belitong, menilai ada kejanggalan kasat mata dalam implementasi kebijakan pembatasan ekspor sepanjang 2025 lalu.
Berdasarkan laporan BPK, Kementerian ESDM sejatinya telah menetapkan kebijakan pengalihan ekspor untuk memasok kebutuhan kilang domestik melalui PT Kilang Pertamina Indonesia (KPI). Namun, realisasinya dinilai tebang pilih.
"Jangan biarkan catatan BPK ini berhenti sekadar menjadi dokumen arsip atau perbaikan administrasi belaka. Ada celah regulasi yang diduga sengaja dipelihara atau kelalaian terstruktur, di mana pengalihan ekspor hanya dipaksakan pada minyak bagian negara, sementara minyak bagian KKKS dibiarkan melenggang bebas ke luar negeri," ujar Boni di Palembang, Kamis (12/11/2026).
Menurut Boni, ironis rasanya ketika negara terus berteriak soal defisit energi dan tingginya beban impor BBM, tetapi di sisi lain ada 15,38 juta barel minyak mentah dan kondensat domestik dari 14 jenis yang disepakati dibatasi, justru tetap lolos diekspor akibat Rencana Kerja Ekspor (RKE) bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tidak mengalami penyesuaian.
K-MAKI mempertanyakan komitmen SKK Migas dan Kementerian ESDM dalam mengawasi kepatuhan korporasi migas tersebut.
Tidak hanya menyoroti persoalan ekspor, K-MAKI juga membidik karut-marut pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Migas (BMN HM).
Berdasarkan temuan BPK, terdapat aset BMN HM eks terminasi senilai US$33,22 juta dan Rp278,29 miliar yang dinyatakan tidak ditemukan.
Selain itu, ada pula aset hulu migas senilai Rp594,15 miliar dari 40 KKKS yang telah mengalami terminasi sejak 2019 tetapi mangkir menyerahkannya kembali kepada negara.
Boni menegaskan, aset yang raib atau tertahan bertahun-tahun tanpa kejelasan fisik dan administrasi ini tidak boleh dianggap sepele.
Meski belum tentu serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, kondisi tersebut harus ditelusuri secara mendalam melalui pemeriksaan fisik, riwayat penguasaan, hingga proses serah terima purnakontrak.
"Kami mendesak SKK Migas, Kementerian ESDM, PT Pertamina, PT Kilang Pertamina Indonesia, serta seluruh KKKS terkait untuk tidak berlindung di balik alasan administratif. Harus ada penelusuran terbuka mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab atas tidak direvisinya RKE KKKS serta mandeknya penyerahan aset eks terminasi senilai ratusan miliar rupiah tersebut," tegas Boni.
K-MAKI memperingatkan bahwa setiap kelemahan pengawasan dan dugaan pembiaran dalam pengelolaan kekayaan hulu migas berdampak langsung pada kerugian perekonomian negara dan ketahanan energi nasional.
Apabila dalam proses inventarisasi dan penelusuran lanjutan ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai unsur pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang, aparat penegak hukum diminta tidak ragu untuk turun tangan.
Sebagai bentuk kontrol sosial, K-MAKI menuntut agar transparansi progres tindak lanjut rekomendasi BPK ini dipublikasikan secara berkala kepada masyarakat.
Publik berhak tahu sejauh mana negara berdaulat atas kekayaan alamnya sendiri, bukan justru mengalah pada kepentingan korporasi pemegang kontrak.