Dugaan Perjadin Fiktif & Bimtek DPRD Sumsel Dilapor ke Kejati

Ketua Eksponen 98, Panji Kresna saat menerima surat tanda terima lapdu di Kejati Sumsel, Selasa (10/11/2026). (foto:dok/katonyo.com)
Penulis: Tama
Sabtu, 14 November 2026 | 08:05:00 WIB

Katonyo.com, Palembang - Gerakan aktivis Eksponen 98 secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, pungutan liar (pungli), praktik perjalanan dinas fiktif, serta penyimpangan anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, pada Selasa (10/11/2026).

Laporan pengaduan resmi ini dilayangkan sebagai bentuk fungsi kontrol sosial guna mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan bahan awal dan investigasi tim Eksponen 98, dugaan penyimpangan ini menyangkut penggunaan anggaran publik yang melibatkan integritas aparatur pemerintahan serta berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah.  

Dalam pokok laporannya, Eksponen 98 mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti indikasi penyimpangan pada pos anggaran perjalanan dinas dan kegiatan Bimtek yang dinilai tidak sesuai dengan realisasi riil di lapangan.

Sejumlah pejabat dan pihak di lingkungan Sekretariat DPRD Sumsel yang dinilai paling bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran tersebut diminta untuk segera dipanggil dan dimintai klarifikasi secara hukum.  

Ketua Eksponen 98, Panji Kresna, menegaskan bahwa laporan ini disampaikan secara objektif berdasarkan temuan awal di lapangan demi menegakkan aturan hukum yang berlaku di lingkungan legislatif daerah.  

"Kami meminta Kejati Sumsel untuk segera memanggil pihak-pihak terkait di Sekretariat DPRD Sumsel dan memeriksa seluruh dokumen pertanggungjawaban, khususnya pada pos perjalanan dinas dan anggaran Bimtek yang diindikasikan bermasalah," ujar Panji.  

Ia juga menambahkan bahwa pengawalan ketat terhadap kasus ini akan terus dilakukan agar tidak ada celah bagi penyalahgunaan wewenang jabatan.  

"Setiap rupiah uang rakyat dalam anggaran kedewanan harus jelas peruntukannya, dan kami percaya penegak hukum akan bersikap profesional untuk membongkar tuntas indikasi kerugian negara ini tanpa pandang bulu," tegas Panji.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi Katonyo.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pejabat H dan R selaku pihak yang dilaporkan.
 

Reporter: Tama