Polemik Lahan Hindoli, PSKP Pertanyakan Legalitas PT Petro Muba

Ilustrasi polemik lahan eks-HGU PT Hindoli dan sorotan PSKP terhadap legalitas pengelolaan kawasan oleh PT Petro Muba. (foto:katonyo.com)
Penulis: Tama
Minggu, 15 November 2026 | 15:33:00 WIB

Katonyo.com, Muba - Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP), Ade Indra Chaniago, menyoroti keras langkah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Petro Muba terkait polemik dugaan penguasaan dan pengelolaan sumur minyak rakyat di kawasan eks-Hak Guna Usaha (HGU) PT Hindoli, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Ia menilai keterlibatan perusahaan daerah tersebut di lahan bermasalah memicu tanda tanya besar dari aspek legalitas maupun tata kelola pemerintahan.

Ade menegaskan, secara administratif dan hukum agraria, status kawasan Hindoli tengah dalam proses peralihan ke negara setelah adanya rekomendasi pencabutan dan proses pelepasan hak pengelolaan korporasi perkebunan tersebut.

Oleh sebab itu, klaim pengelolaan oleh PT Petro Muba dinilai tidak memiliki pijakan hukum yang kuat dan justru bertentangan dengan arah penataan agraria yang sedang berjalan.

“Kalau kita bedah secara regulasi, kesimpulan rapat Pansus Perkebunan DPRD Sumsel pada 3 Juni 2026 lalu sudah terang benderang menindaklanjuti keputusan Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN. HGU PT Hindoli dicabut dan dialihkan menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Lalu, atas dasar hukum apa PT Petro Muba mengklaim dan mengatur kawasan tersebut?” ujar Ade saat dimintai tanggapan, Minggu (15/11/2026).

Menurut Ade, ketidakjelasan alas hak tersebut kian janggal jika disandingkan dengan langkah Pemkab Muba yang baru menggelar koordinasi pelepasan sukarela HGU PT Hindoli bersama Badan Bank Tanah di Jakarta pada 30 Oktober 2026.

Dalam pembahasan itu, seluas 270 hektare lahan eks-HGU Hindoli justru disiapkan sebagai proyek percontohan penataan migas rakyat dan pemulihan lingkungan, bukan diserahkan untuk dimonopoli oleh satu entitas bisnis.

Ia mengingatkan agar aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah tidak menerapkan standar ganda dalam menyikapi persoalan di lapangan.

Ade menyoroti gelombang aksi massa pada 10 November 2026 di Polda Sumsel serta rencana aksi lanjutan para pemilik sumur di Kantor Bupati Muba pada Senin (16/11/2026) sebagai bukti nyata adanya ketimpangan rasa keadilan.  

“Jangan sampai penegakan hukum hanya tajam menyasar penambang rakyat di Hindoli, sementara kawasan lain seperti BSS dan Lanjam dibiarkan tanpa penertiban serupa. Lebih dari itu, merujuk Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, fungsi BUMD seharusnya didudukkan secara proporsional sebagai penampung hasil minyak rakyat sesuai sertifikasi kementerian, bukan bertindak seolah-olah pemilik kawasan,” tegasnya.

Selain persoalan legalitas lahan, PSKP juga mendesak Kapolda Sumsel dan Kejaksaan untuk mengusut tuntas rekam jejak tata kelola keuangan di internal PT Petro Muba.

Ade merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel periode 2020–2024 yang memberikan kesimpulan “Tidak Sesuai” terhadap pengelolaan perusahaan daerah tersebut.

Dalam dokumen audit negara itu, ditemukan sedikitnya 11 temuan dan 21 permasalahan krusial dengan nilai penyimpangan serta potensi kerugian daerah mencapai Rp24,02 miliar.

Rinciannya meliputi indikasi penggelembungan (mark-up) dan pemborosan anggaran Rp7,92 miliar, temuan dugaan kelebihan bayar gaji serta fasilitas direksi dan komisaris Rp889 juta, dugaan penggunaan kas PT Muba Link untuk kepentingan pribadi Rp271 juta, hingga kerugian pemberian fasilitas tanpa pengawasan senilai Rp1,14 miliar.

Audit BPK juga mencatat adanya tunggakan pajak sebesar Rp13,77 miliar serta piutang macet di anak usaha PT MEP yang menembus angka Rp43,31 miliar.

Di sisi lain, Pansus Perkebunan DPRD Sumsel sebelumnya turut merekomendasikan proses hukum terhadap PT Hindoli atas dugaan pembiaran aktivitas pengeboran ilegal seluas kurang lebih 300 hektare di dalam konsesinya.

“Secara akademis maupun prinsip good corporate governance, sangat berbahaya apabila sebuah BUMD yang sedang dibelit indikasi penyimpangan tata kelola puluhan miliar rupiah justru diberi ruang mengelola kawasan strategis yang status hukumnya masih status quo. Aparat penegak hukum wajib memeriksa seluruh dokumen kerja sama dan aliran manfaat ekonomi di balik pengelolaan Hindoli agar kekayaan daerah tidak bocor ke kantong segelintir pihak,” pungkas Ade.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta tanggapan resmi dari manajemen PT Petro Muba.

Upaya konfirmasi yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Presiden Direktur PT Petro Muba, Khadafi, hingga kini belum mendapatkan respons. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.

Reporter: Tama