Diduga Langgar Aturan Gaji, Direksi PT Petro Muba Diminta Dievaluasi

Aktivis Ade Indra Chaniago desak Pemkab Muba Evaluasi direksi PT Petro Muba. (Foto:istimewa)
Penulis: Tama
Minggu, 15 November 2026 | 21:08:00 WIB

Katonyo.com, Muba - Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP), Ade Indra Chaniago, mendesak Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) selaku pemegang saham pengendali untuk segera mengevaluasi menyeluruh jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Petro Muba.

Desakan tersebut mencuat menyusul temuan dugaan kelebihan pembayaran gaji serta fasilitas pimpinan perusahaan yang melampaui ketentuan kepala daerah, di tengah memanasnya polemik pengelolaan sumur minyak rakyat di kawasan Hindoli.

Ade menilai, sorotan publik yang terus mengarah ke PT Petro Muba bukan sekadar riak persoalan lapangan di kawasan eks-Hak Guna Usaha (HGU) PT Hindoli, melainkan cerminan rapuhnya tata kelola internal perusahaan daerah tersebut.

Kondisi itu dinilai menuntut sikap tegas dari Bupati Muba menjelang rencana aksi damai para pemilik sumur rakyat di Kantor Bupati Muba pada Senin (16/11/2026).

“Bupati Muba sebagai representasi pemilik modal tidak boleh tinggal diam melihat carut-marut yang terjadi di tubuh PT Petro Muba. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Sumsel periode 2020–2024, tercatat jelas adanya indikasi kelebihan pembayaran gaji serta fasilitas direksi dan komisaris senilai Rp889 juta yang melampaui Keputusan Bupati. Ini pelanggaran tata kelola yang sangat serius terhadap aturan kepala daerah sendiri,” ujar Ade kepada wartawan, Minggu (15/11/2026).

Menurut Ade, ketidakpatuhan terhadap regulasi internal tersebut memperlihatkan lemahnya fungsi pengawasan dan prinsip akuntabilitas di tubuh BUMD.

Ia juga menyoroti kondisi kesehatan keuangan perusahaan pelat merah itu yang dibebani kewajiban pajak serta piutang bernilai puluhan miliar rupiah.

Merujuk dokumen audit BPK yang menyimpulkan tata kelola PT Petro Muba dan anak usahanya berstatus “Tidak Sesuai”, perusahaan tersebut tercatat memikul tunggakan pajak sebesar Rp13,77 miliar serta piutang macet di anak usaha PT MEP yang mencapai Rp43,31 miliar.

Selain itu, BPK menemukan dugaan penyimpangan anggaran senilai Rp24,02 miliar dari 11 temuan dan 21 permasalahan, termasuk indikasi mark-up Rp7,92 miliar, dugaan penggunaan kas PT Muba Link untuk kepentingan pribadi Rp271 juta, serta kerugian fasilitas tanpa pengawasan Rp1,14 miliar.

“Secara rasional dan manajerial, bagaimana mungkin sebuah perusahaan daerah yang masih terbebani tunggakan pajak dan piutang macet lebih dari Rp57 miliar justru memaksakan diri mengelola kawasan minyak rakyat di Hindoli? Seharusnya manajemen fokus membenahi neraca keuangan dan menyelesaikan rekomendasi audit BPK terlebih dahulu, bukan membuka ruang konflik baru di lapangan,” tegas Ade.

Ia menambahkan, gelombang protes masyarakat yang sebelumnya digelar di Mapolda Sumsel pada 10 November 2026 hingga rencana aksi di Kantor Bupati Muba merupakan sinyal kuat bahwa publik mempertanyakan legitimasi PT Petro Muba.

Apalagi, status lahan eks-HGU PT Hindoli telah direkomendasikan Pansus Perkebunan DPRD Sumsel pada 3 Juni 2026 untuk dicabut dan dialihkan menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), yang sebagian di antaranya seluas 270 hektare tengah disiapkan Pemkab Muba bersama Bank Tanah untuk penataan migas rakyat.

“Pemkab Muba perlu melakukan perombakan manajemen sekaligus audit investigatif agar BUMD kembali pada khitahnya sebagai penggerak ekonomi daerah yang sehat. Untuk persoalan di Hindoli, pemerintah daerah sebaiknya menegaskan status quo lahan hingga proses di Badan Bank Tanah tuntas, serta membatasi peran PT Petro Muba hanya sebagai penampung hasil minyak sesuai sertifikasi Kementerian ESDM sebagaimana amanat Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi jajaran direksi PT Petro Muba maupun pihak Pemkab Muba guna memperoleh klarifikasi dan hak jawab resmi terkait sorotan serta data temuan tersebut. 

Reporter: Tama