Kejari Banyuasin Pastikan Usut Aduan Dugaan Penyimpangan Anggaran Internet pada Diskominfo-SP

Gedung Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin di Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin. (foto:dok/katonyo.com)
Penulis: Mohammad
Senin, 16 November 2026 | 10:58:00 WIB

Katonyo.com, Palembang – Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin memastikan akan memproses laporan pengaduan terkait dugaan penyimpangan anggaran pengadaan layanan internet atau bandwidth pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banyuasin. Hingga saat ini, terdapat dua laporan yang diterima kejaksaan terkait persoalan tersebut.

Kepastian itu disampaikan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Banyuasin, Cepi Indra Gunawan, saat dijumpai di Palembang, Sabtu (14/11/2026).

Ia menyebutkan, kedua laporan tersebut berasal dari Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) serta K-MAKI Sumsel.

"Kita pastikan diproses. Memang ada dua laporan yang masuk, tetapi karena laporan BPI KPNPA RI lebih dahulu diterima, maka laporan tersebut yang akan kita proses terlebih dahulu," ujar Cepi.

Menurut Cepi, laporan yang lebih dahulu diterima menjadi prioritas penanganan.

Namun, ia menegaskan bahwa seluruh pengaduan yang masuk tetap menjadi perhatian pihak kejaksaan sesuai mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun tim Katonyo.com, pengaduan terkait dugaan penyimpangan anggaran pengadaan layanan internet tersebut tidak hanya disampaikan oleh BPI KPNPA RI dan K-MAKI Sumsel.

Sebelumnya, terdapat laporan pengaduan lain yang menyoroti anggaran pengadaan layanan internet periode 2018–2024 dan juga telah disampaikan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin.

Berdasarkan penelusuran redaksi, laporan tersebut telah tercatat di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Banyuasin.

Namun, pihak kejaksaan menyampaikan belum mengetahui secara detail keberadaan laporan dimaksud dan menyatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

Adapun laporan BPI KPNPA RI yang menjadi perhatian saat ini menyoroti anggaran pengadaan layanan internet tahun anggaran 2023–2026 dengan total nilai Rp14.1 Miliar.

Dalam pengaduannya, pelapor menduga terdapat ketidaksesuaian antara realisasi penggunaan anggaran dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan penelaahan serta pembuktian lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Dalam keterangannya di media online wartainsumsel.id, Sepriadi menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut.

Langkah itu dilakukan sebagai bentuk dorongan agar penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga berharap Kejari Banyuasin menangani setiap laporan secara profesional, transparan, dan objektif.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banyuasin, Ida Bahagia, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa persoalan data pengadaan tersebut sebelumnya telah ditanggapi melalui mekanisme Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Banyuasin.

?Ida menegaskan bahwa penggunaan anggaran pengadaan layanan internet di instansinya telah melalui proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dinyatakan tidak terdapat temuan.

?"Sudah kami jawab, karena pengajuan dan permintaan data informasi lewat PPID Kabupaten Banyuasin, dan telah diaudit oleh BPK tidak ada temuan," ujar Ida saat dihubungi.

Reporter: Mohammad