Banyuasin Raih Terbaik II Penilaian Kinerja Tata Ruang Sumsel

Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian menerima penghargaan Terbaik II dalam Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2026. (Foto: Pemkab Banyuasin).
Penulis: Rosadi Mahdi
Selasa, 17 November 2026 | 22:20:00 WIB

Katonyo.com, Palembang – Pemerintah Kabupaten Banyuasin meraih penghargaan Terbaik II dalam Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, kepada Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, dalam Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Gedung Serbaguna Hotel Swarna Dwipa Palembang, Senin, 16 November 2026.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang. Capaian ini sekaligus menempatkan Banyuasin sebagai salah satu daerah yang dinilai memiliki komitmen dalam mendukung kebijakan tata ruang di Sumatera Selatan.

Rapat koordinasi yang mengusung tema Optimalisasi Peran Forum Penataan Ruang dalam Mendukung Sinkronisasi Kebijakan Tata Ruang dan Pembangunan Daerah itu diikuti perwakilan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan menyelaraskan kebijakan penataan ruang dengan arah pembangunan daerah.

Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja sama dan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang agar pembangunan Banyuasin semakin terarah dan berkelanjutan," ujar Netta.

Ia menegaskan, penataan ruang memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah kabupaten akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peruntukan ruang dan ketentuan pemanfaatan lahan.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengingatkan pemerintah kabupaten/kota agar lebih aktif menyosialisasikan kebijakan tata ruang kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan lahan akibat kurangnya informasi mengenai peruntukan kawasan.

Herman Deru juga meminta pemerintah kabupaten/kota segera menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui peraturan daerah. Selain itu, penetapan kawasan konservasi dan pengendalian alih fungsi lahan perlu menjadi perhatian dalam menjaga keseimbangan pembangunan dan kelestarian lingkungan.

"Sinkronisasi kebijakan tata ruang harus disertai sosialisasi kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat mengetahui peruntukan lahan sebelum melakukan pembangunan dan tidak dirugikan akibat ketidaktahuan terhadap aturan," tegas Herman Deru.

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuasin turut dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Pemerintah daerah diharapkan dapat mempertahankan capaian tersebut melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang demi mendukung pembangunan Banyuasin yang tertib, terarah, dan berkelanjutan.

Reporter: Rosadi Mahdi