Internal Disorot BPK, Kapasitas PT Petro Muba Urus Lahan Hindoli Dipertanyakan

Gambar ilustrasi : Tata kelola PT Petro Muba disorot, kesiapan mengelola lahan Hindoli dipertanyakan. (foto: katonyo.com)
Penulis: Tama
Rabu, 18 November 2026 | 16:41:00 WIB

Katonyo.com, Muba - Langkah keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Petro Muba (Perseroda) dalam pengelolaan kawasan eks-Hak Guna Usaha (HGU) PT Hindoli di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menuai sorotan kritis.

Kalangan aktivis menilai Pemerintah Kabupaten Muba wajib membenahi terlebih dahulu carut-marut tata kelola internal serta catatan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tubuh PT Petro Muba sebelum membebani perusahaan daerah itu dengan pengelolaan aset berskala besar.

Aktivis Sumatera Selatan, Ade Indra Chaniago, mempertanyakan kesiapan kapasitas manajerial, kesehatan arus kas, hingga kemampuan pengamanan aset PT Petro Muba dalam mengurusi kawasan Eks-HGU PT Hindoli yang memiliki luas ratusan hektare dan kompleksitas tinggi.

"Bagaimana publik bisa yakin PT Petro Muba mampu mengelola lahan besar seperti Hindoli dengan profesional, sementara mengurusi persoalan internal dan aset yang ada sekarang saja masih menyisakan banyak catatan serius di LHP BPK," ujar Ade Indra Chaniago dalam keterangannya kepada Katonyo.com, Rabu (18/11/2026).

Menurut Ade, keraguan tersebut bukan tanpa dasar. Merujuk pada dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Pemkab Muba Tahun Anggaran 2025 Nomor 57.B/T/LHP/DJPKN-V.PLG/PPD.01/05/2026 tertanggal 30 Mei 2026, rekam jejak pengamanan aset lahan oleh PT Petro Muba justru tengah bermasalah hukum.

Dalam temuan BPK tersebut, Pemkab Muba tercatat memiliki aset tanah seluas kurang lebih 32.840 meter persegi di Kelurahan Kayuara.

Lahan yang telah diserahkan sebagai penyertaan modal (inbreng) kepada PT Petro Muba sejak 2013 itu dibiarkan tanpa sertifikat maupun patok batas.

Kelalaian pengamanan aset tersebut berujung persoalan hukum. Di atas sebagian lahan itu terbit Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama masyarakat hingga diperjualbelikan secara kavelingan, yang kini tengah dalam tahap penyidikan Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Muba.

"Mengamankan lahan inbreng seluas tiga hektare lebih di Kayuara saja bisa kecolongan hingga terbit SPH warga dan berujung penyidikan kejaksaan. Logika publik tentu bertanya, seperti apa jaminan tata kelolanya jika kelak harus mengurusi lahan perkebunan Hindoli yang jauh lebih luas dan rawan konflik," tegas Ade.

Selain persoalan aset lahan, Ade juga menyoroti fokus dan integritas pucuk pimpinan PT Petro Muba.

Dalam LHP BPK Tahun 2025, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PT Petro Muba berinisial JM dan Plt. Komisaris berinisial KA tercatat merangkap jabatan sebagai Staf Khusus Bupati Muba selama April hingga Desember 2025 tanpa dasar hukum dan tanpa bukti laporan kinerja.

Praktik tersebut dalam catatan audit BPK terindikasi melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 serta Perda Nomor 1 Tahun 2020.

Di sisi finansial, meski laporan keuangan unaudited tahun buku 2025 mencatatkan laba bersih Rp8,45 miliar dengan setoran dividen Rp2,78 miliar, nilai penyertaan modal Pemkab Muba (selaku pemegang 99,70 persen saham) justru menyusut sebesar Rp204,84 juta dibanding tahun sebelumnya.

Kondisi ini diperberat dengan beredarnya kabar dugaan tersendatnya penyaluran minyak ke PT Pertamina sejak Januari 2026 yang disebut-sebut berdampak pada tertundanya pembayaran gaji pegawai.

"Pemkab Muba sebagai pemegang saham pengendali harus realistis dan melakukan pembenahan total terlebih dahulu. Selesaikan dulu rekomendasi BPK, tuntaskan persoalan internal serta kepastian hak pegawai, baru bicara ekspansi atau pengelolaan lahan strategis seperti Hindoli agar tidak melahirkan masalah baru di kemudian hari," pungkasnya.

Sementara itu, keterlibatan PT Petro Muba di kawasan Eks-HGU PT Hindoli seluas 159 hektare di Kecamatan Keluang sebelumnya turut ditinjau langsung Bupati Muba H M Toha Tohet bersama Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rony Samtana pada Rabu (11/11/2026).

Dalam peninjauan tersebut, kawasan yang mencakup 1.414 sumur minyak masyarakat itu diproyeksikan menjadi proyek percontohan (pilot project) penataan sumur rakyat sesuai Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 dengan rencana pembangunan fasilitas penyimpanan (storage), pos pantau, serta prioritas penyerapan tenaga kerja lokal.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi Katonyo.com telah mencoba menghubungi jajaran direksi PT Petro Muba melalui pesan singkat guna meminta konfirmasi dan hak jawab, namun belum direspons.

Redaksi juga masih berupaya mengonfirmasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk memperoleh penjelasan resmi terkait kesiapan tata kelola perusahaan daerah tersebut maupun tindak lanjut atas temuan LHP BPK.

Reporter: Tama