Tiga Aduan Menumpuk, Kejari Banyuasin Didesak Usut Anggaran Internet

Kantor Kejari Banyuasin. (foto:ist)
Penulis: Mohammad
Kamis, 19 November 2026 | 12:05:00 WIB

Katonyo.com, Banyuasin – Penanganan laporan dugaan penyimpangan anggaran pengadaan layanan internet pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Banyuasin mulai menuai sorotan tajam.

Sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin dalam menindaklanjuti aduan yang terus menumpuk di meja Korps Adhyaksa tersebut.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP) Sumatera Selatan, Ade Indra Chaniago, menilai kejaksaan terkesan lamban dan belum menunjukkan progres hukum yang terukur di hadapan publik.

Padahal, sedikitnya sudah ada tiga laporan pengaduan berbeda yang masuk, mulai dari pengaduan periode 2018–2024 hingga laporan BPI KPNPA RI dan K-MAKI Sumsel terkait anggaran 2023–2026 senilai Rp14,1 miliar.

"Publik dan insan pers sekarang sedang menunggu bukti kerja nyata, bukan sekadar janji akan diproses. Sudah ada beberapa laporan yang masuk ke PTSP dengan rentang waktu anggaran yang panjang, lalu apa lagi yang ditunggu oleh Kejari Banyuasin untuk segera mengangkat perkara ini ke tahap penyelidikan terbuka," tegas Ade saat dimintai tanggapannya di Palembang, Rabu (18/11/2026).

Menurut Ade, alasan kejaksaan yang masih perlu melakukan pengecekan ulang terhadap keberadaan laporan lama tahun 2018–2024 justru mencerminkan lemahnya manajemen administrasi penanganan perkara.

Ia mengingatkan agar institusi penegak hukum tidak terkesan masuk angin atau membiarkan aduan masyarakat mengendap tanpa kepastian hukum.

Terkait klaim pihak Diskominfo-SP Banyuasin yang menyebut anggaran tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanpa temuan, Ade menegaskan bahwa hal itu tidak otomatis menggugurkan kewenangan aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi.

"Audit administratif BPK itu ruang lingkupnya terbatas pada uji petik laporan keuangan, bukan penyelidikan pro-justitia. Jika ada dugaan ketidaksesuaian spesifikasi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) di lapangan, jaksa wajib membongkarnya lewat pemeriksaan fisik dan pemanggilan pihak-pihak terkait," ujarnya.

Ade mendesak Kepala Kejari Banyuasin beserta jajaran bidang Intelijen dan Pidana Khusus untuk segera memaparkan perkembangan penanganan ketiga laporan tersebut secara transparan.

Ia mengingatkan, apabila penanganan di tingkat daerah dinilai jalan di tempat, elemen masyarakat sipil siap mengawal dan meneruskan berkas aduan ini ke tingkat yang lebih tinggi.

"Jangan sampai publik menilai penanganan kasus ini mandek di daerah. Jika tidak ada kepastian hukum dalam waktu dekat, tentu kami bersama elemen penggiat antikorupsi lainnya akan mendorong agar supervisi dan pelaporan perkara ini ditarik langsung ke Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan, maupun KPK," pungkas Ade.

Polemik ini bermula dari sejumlah laporan pengaduan masyarakat dan lembaga pengawas anggaran ke aparat penegak hukum terkait tata kelola belanja jasa internet atau bandwidth di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Inti dari laporan tersebut menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian antara realisasi penggunaan anggaran dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), termasuk dugaan penggelembungan anggaran (mark-up) serta pemanfaatan kapasitas jaringan internet pada Diskominfo-SP Banyuasin dalam rentang tahun anggaran 2018–2024 maupun proyeksi anggaran 2023–2026 dengan nilai mencapai Rp14,11 miliar.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Banyuasin, Cepi Indra Gunawan, setelah melakukan penelusuran berkas berdasarkan nomor tanda terima Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), memastikan bahwa laporan pengaduan lama terkait anggaran periode 2018–2024 tersebut telah ditemukan.

Cepi menegaskan komitmen Kejari Banyuasin untuk segera memproses seluruh aduan yang masuk sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta akan berkoordinasi dengan pihak pelapor apabila masih diperlukan kelengkapan data administrasi pendukung.

"Kami proses dan kami tindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Nanti segala apa yang kurang terkait dengan lapdu-nya, pelapornya akan kami hubungi. Pasti kami tindak lanjuti, pokoknya secepatnya kami tindak lanjuti," tegas Cepi saat dikonfirmasi redaksi melalui sambungan telepon.

Reporter: Mohammad