Eksponen 98 Resmi Laporkan Dugaan Rangkap Jabatan Pejabat PT JSC ke Kejati Sumsel
Katonyo.com, Palembang - Aliansi Eksponen 98 secara resmi melaporkan dugaan rangkap jabatan, maladministrasi, serta potensi konflik kepentingan yang melibatkan seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berinisial MP ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
Laporan tersebut dilayangkan karena MP diketahui aktif bekerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sekaligus menduduki posisi sebagai Komisaris Independen pada BUMD PT Jakabaring Sport City (JSC).
Ketua Eksponen 98, Panji Kresna, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap selesai hanya berbekal klaim persetujuan atasan atau telaah birokrasi internal semata.
"Persoalan ini tidak semestinya berhenti pada pernyataan bahwa pengangkatan telah memperoleh persetujuan atasan atau telah melalui telaah birokrasi, justru seluruh proses tersebut perlu dibuka dan diuji agar tidak menimbulkan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah," ujar Panji dalam keterengannya, Selasa (10/11/2026).
Panji menambahkan, pihaknya mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri indikasi penyalahgunaan wewenang serta menguji keabsahan proses seleksi hingga akuntabilitas penerimaan penghasilan dari dua jabatan tersebut.
"Kami meminta Kejaksaan Tinggi Sumsel untuk menelusuri dugaan penyalahgunaan wewenang serta menguji aliran pembayaran penghasilan ganda agar unsur transparansi dan akuntabilitas benar-benar tegak," tegas Panji.
Dalam laporan resminya, Eksponen 98 merinci sejumlah pokok permasalahan yang mendesak untuk diusut tuntas.
Kajian aliansi tersebut menyoroti dugaan ketidaksesuaian rangkap jabatan dengan ketentuan kepegawaian ASN, keabsahan dokumen seleksi, uji kelayakan, serta keputusan penempatan dari Biro Hukum dan Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Selain itu, disoroti pula dugaan konflik kepentingan terkait posisi MP di perangkat daerah bidang kepemudaan dan olahraga terhadap perusahaan pengelola kawasan olahraga.
Pihaknya juga mendesak pemeriksaan terhadap transparansi penerimaan penghasilan ganda, baik berupa gaji sebagai PPPK maupun honorarium dan fasilitas sebagai komisaris BUMD.
Tidak hanya itu, laporan tersebut turut menyinggung indikasi lemahnya pengawasan internal pejabat berwenang, potensi kerugian keuangan daerah akibat pembayaran tanpa dasar hukum, serta kemungkinan adanya latar belakang intervensi politik pascakontestasi pilkada.
Sebagai dasar hukum pengaduan, Eksponen 98 merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris BUMD, serta ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Melalui laporan ini, Eksponen 98 berharap Kejati Sumsel dapat menindaklanjuti dugaan penyimpangan tersebut secara profesional dan transparan guna menjaga integritas tata kelola pemerintahan daerah serta pencegahan korupsi.
Salinan laporan pengaduan tersebut juga ditembuskan ke sejumlah lembaga pengawas nasional dan daerah, mulai dari Ombudsman RI, KPK, BKN, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, hingga Gubernur dan DPRD Sumatera Selatan.