Pencarian

Kontak

Aroma Balas Budi Politik Menyengat, Pemprov Sumsel Dipertanyakan Loloskan Oknum PPPK Dispora Rangkap Jabatan Komisaris PT JSC

Mohammad
Mohammad Reporter · Selasa, 03 November 2026 · 08:44:00 WIB · Editor: Tama
Aroma Balas Budi Politik Menyengat, Pemprov Sumsel Dipertanyakan Loloskan Oknum PPPK Dispora Rangkap Jabatan Komisaris PT JSC
Ilustrasi dugaan rangkap jabatan PPPK Dispora Sumsel sebagai Komisaris PT JSC yang disorot terkait dugaan balas budi politik dan gaji ganda. (foto:katonyo.com)

Katonyo.com, Palembang - Skandal dugaan rangkap jabatan yang melibatkan oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Selatan berinisial MP, yang juga menjabat sebagai Komisaris di BUMD PT Jakabaring Sport City (JSC), kini mengarah tajam pada kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.

Aktivis senior Sumatera Selatan, Panji, menilai kebijakan Pemprov Sumsel tersebut sarat akan aroma balas budi politik karena meloloskan kebijakan yang ia anggap sebagai dugaan pelanggaran aturan.

Tokoh pergerakan berlatar belakang aktivis 98 ini menilai, pembiaran posisi ganda MP bukan kelalaian biasa, melainkan diduga sengaja dipelihara sebagai bentuk pembagian "kue politik" pasca-pilkada.

"Kenapa pemerintah bisa meloloskan hal konyol seperti ini padahal jelas-jelas menabrak aturan? Kita harus buka mata, MP ini adalah mantan ketua tim sukses pemuda pada kontestasi politik lalu. Ini murni bicara tentang balas budi politik! Ada kepentingan apa pemerintah di belakang dia?" cecar Panji dengan nada tinggi saat diwawancarai, Sabtu (31/10/2026).

Menurut Panji, posisi Komisaris di BUMD strategis seperti PT JSC idealnya diisi oleh kalangan profesional yang fokus memajukan aset daerah,.

Rangkap jabatan ini dinilai sangat mencederai rasa keadilan publik dan merusak tatanan birokrasi yang bersih.

Terkait hal tersebut, Panji mengkhawatirkan adanya potensi pendapatan ganda dari keuangan negara (APBD/APBN).

"Ini bukan lagi sekadar pelanggaran administrasi, Pemprov Sumsel telah membiarkan terjadinya potensi tindak pidana korupsi. Orang ini menerima gaji dua kali dari uang rakyat, baik sebagai PPPK maupun komisaris BUMD. Kami tidak akan tinggal diam dan akan menyeret gurita balas budi politik ini ke wilayah hukum pidana," tegas Panji.

Ia pun menantang aparat penegak hukum untuk segera memeriksa slip gaji MP di kedua institusi tersebut.

Di sisi lain, MP mengeklaim bahwa posisinya yang merangkap di Dispora dan PT JSC bukanlah rahasia dan sudah mendapat restu dari atasannya di Pemprov Sumsel.

"Banyak mas, banyak. Bukan aku sendiri yang dua-dua (rangkap jabatan) kayak gitu. Masalahnya di mana? Sudah lama Pak, (atasan) sudah tahu kan," ketus MP saat dihubungi via telepon, Sabtu (31/10/2026).

Dalam konfirmasi terbaru, MP juga memberikan bantahan keras mengenai tuduhan pelanggaran prosedur.

Ia menegaskan bahwa posisinya sebagai komisaris independen dan status PPPK-nya di Dispora telah melalui rangkaian tahapan resmi dan telaah hukum yang panjang oleh instansi terkait.

"Aku ini honor yang terima diangkat jadi PPPK, Mas. Di sini kan habis masanya. Aku juga sudah ngikuti tahap administrasi, kompetensi, dan kelayakan. Itu ada prosedurnya semua mas, dan dinyatakan lulus. SK itu gak langsung terbit, tapi secara prosedur ditelaah oleh Biro Hukum, ditelaah oleh Biro Ekonomi," papar MP.

MP juga menggarisbawahi bahwa statusnya di PT JSC adalah sebagai komisaris independen yang secara aturan tidak memiliki benturan kepentingan ataupun keterikatan bisnis.

Menurutnya, hal tersebut tidak melanggar aturan ASN maupun BUMD yang berlaku.

"Perlu digarisbawahi, komisaris independen itu penting tidak memiliki hubungan bisnis dengan direksi manapun atau pemegang saham. Jadi bebas siapapun boleh independen. Orang dari luar lingkungan BUMD pun memang bisa jadi komisaris. Buka undang-undang nomor 54 nomor 94 tentang ASN. Itu rangkaiannya panjang," tambahnya.

Lebih lanjut, MP berargumen bahwa tugasnya di Dispora sama sekali tidak mengganggu pelayanan publik karena tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat luas.

Ia juga membantah adanya tuduhan double gaji yang menyalahi aturan hukum, sekaligus menyebutkan bahwa praktik serupa dialami oleh banyak orang lain di tempat yang berbeda.

"Aku di Dispora itu tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, tidak langsung dengan pelayanan masyarakat. Kalau dibilang double gaji, bukan aku dewek (sendiri) mas, banyak yang lain ke tempat-tempat yang lain," ketusnya.

Merespons pembelaan MP yang menyebut praktik bagi-bagi jabatan ini juga dinikmati oleh banyak oknum lainnya, Panji meminta Pemprov Sumsel segera melakukan pembersihan total dan menantang MP untuk tidak menjadi pengecut.

"Kalau dia billing banyak yang lain yang juga dititipkan lewat jalur balas budi politik ini, ya silakan buka semuanya ke publik! Jangan berlindung di ketiak Pemprov. Institusi pemerintah tidak boleh disandera oleh kepentingan kelompok tim sukses yang merugikan keuangan daerah," pungkas Panji.

Follow katonyo.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks