Katonyo.com, Palembang - Isu miring menerpa institusi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakabaring Sport City (JSC).
Seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dispora Sumsel berinisial MP diduga kuat melakukan praktik rangkap jabatan dengan menduduki posisi strategis sebagai Komisaris di PT JSC.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa status ganda ini disinyalir telah berlangsung lama.
Hal ini memicu polemik besar karena posisi sebagai pegawai pemerintah yang digaji oleh negara idealnya tidak boleh merangkap jabatan di struktur BUMD yang juga mengelola keuangan daerah.
Dugaan skandal ini memantik reaksi keras dari aktivis senior Sumatera Selatan, Panji. Pria berlatar belakang aktivis 98 ini secara tegas menyatakan bahwa tindakan MP bukan lagi sekadar pelanggaran administrasi biasa, melainkan sudah masuk ke dalam wilayah hukum pidana.
"Ini pelanggaran aturan yang sangat jelas. Kalau dia menerima gaji ganda, satu dari PPPK Dispora dan satu lagi dari BUMD PT JSC, maka ini sudah memenuhi unsur tindak pidana korupsi karena merugikan keuangan negara. Dia menerima gaji dua kali dari uang rakyat," ujar Panji saat diwawancarai, Sabtu (31/10/2026).
Panji menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap mendorong temuan ini ke aparat penegak hukum (APH).
Ia meminta pihak berwenang segera menyelisik aliran dana dan slip gaji yang diterima MP selama menjabat di dua tempat tersebut.
"Orang-orang seperti ini harus dipidana. Kami akan dorong kasus ini ke wilayah hukum agar ada efek jera. Pelaku tidak akan bisa mengelak karena bukti administrasi dan slip gajinya dari kedua institusi tersebut sangat mudah ditelusuri," tegasnya.
Lebih lanjut, Panji juga mempertanyakan fungsi pengawasan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan.
Menurutnya, mustahil jika pihak Pemprov tidak mengetahui rekam jejak rangkap jabatan ini. Panji mencium adanya aroma dugaan balas budi politik di balik pembiaran posisi MP.
"Kenapa pemerintah bersikap konyol dengan meloloskan hal ini padahal jelas melanggar? Kita tahu MP ini adalah ketua tim sukses saat pilkada lalu. Jadi ada kepentingan apa di sini? Jangan sampai BUMD dijadikan alat balas budi politik dengan menabrak aturan hukum yang berlaku," cecar Panji.
Sementara itu, terpisah, MP tidak menampik status ganda yang disematkan kepadanya.
Namun, saat dikonfirmasi, MP justru memberikan respons dengan berdalih bahwa praktik serupa juga jamak dilakukan oleh oknum lain.
"Banyak mas, banyak. Bukan aku sendiri yang dua-dua (rangkap jabatan) kayak gitu. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana?" kata MP dengan nada tinggi saat dikonfirmasi via telepon.
Ketika ditanya mengenai legalitas dan izin dari pimpinan terkait posisinya tersebut, MP mengeklaim bahwa statusnya sudah diketahui oleh atasannya sejak lama.
Merespons pembelaan MP yang menyebut banyak oknum lain yang melakukan hal serupa, Panji justru menantang balik oknum PPPK tersebut untuk membuka semua nama secara transparan ke publik.
"Kalau dia bilang banyak yang lain, ya silakan buka! Buka saja semuanya ke publik siapa-siapa orangnya, jangan hanya melempar alibi untuk menyelamatkan diri sendiri dari jerat hukum," pungkas Panji.