Di Tengah Efisiensi Anggaran, Komisi I Soroti Kegiatan BKPSDM Banyuasin di Hotel Palembang
Katonyo.com, Banyuasin - Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banyuasin di salah satu hotel berbintang di Kota Palembang menuai sorotan.
Ketua Komisi I DPRD Banyuasin, Samsul Rizal, mempertanyakan urgensi pemerintah daerah menggelar kegiatan di luar wilayah Kabupaten Banyuasin, sementara daerah memiliki sejumlah fasilitas yang dapat digunakan untuk kegiatan pemerintahan.
Menurut Samsul, kondisi keuangan daerah yang tengah menghadapi efisiensi dan penyesuaian anggaran seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi kegiatan.
"Seharusnya kegiatan diadakan di Pangkalan Balai. Ada tempat yang representatif seperti Graha Sedulang Setudung, Auditorium Pemkab, maupun Aula Mess Pemda Banyuasin," kata Samsul.
Ia menilai penggunaan fasilitas milik pemerintah daerah dapat menjadi salah satu pilihan untuk menekan komponen biaya kegiatan, terutama apabila kegiatan tersebut tidak memiliki kebutuhan khusus yang mengharuskan dilaksanakan di luar daerah.
"Apa urgensinya mengadakan kegiatan di hotel Palembang?" tegasnya.
Samsul mengatakan, persoalan tersebut bukan semata mengenai lokasi kegiatan, melainkan menyangkut sensitivitas pemerintah daerah terhadap kondisi fiskal yang sedang dihadapi.
Terlebih, dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 bersama mitra kerja Komisi I, menurut Samsul, terdapat sejumlah OPD yang mengalami penyesuaian atau pengurangan anggaran.
"Artinya sedang dalam kondisi kesulitan anggaran," ujarnya.
Ia pun mendorong agar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin lebih mengutamakan fasilitas yang tersedia di wilayah sendiri untuk kegiatan pemerintahan.
Menurutnya, apabila kegiatan memang membutuhkan tempat hotel, pemerintah daerah setidaknya dapat mempertimbangkan hotel yang berada di wilayah Kabupaten Banyuasin.
"Kalaupun tetap ingin mengadakan kegiatan di hotel, bisa memilih hotel yang berada di wilayah Banyuasin. Setidaknya aktivitas tersebut juga berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah," katanya.
Aktivis Soroti Kegiatan OPD di Hotel Palembang
Sorotan terhadap penggunaan hotel di Palembang juga disampaikan aktivis Banyuasin, Sepriadi Pratama.
Sepriadi mengatakan, persoalan penggunaan hotel untuk kegiatan pemerintah daerah menurutnya tidak hanya berkaitan dengan BKPSDM.
Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diketahuinya, terdapat sejumlah OPD lain yang juga masih melaksanakan kegiatan pemerintahan di hotel di wilayah Kota Palembang, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
"Tidak hanya BKPSDM. Ada sejumlah OPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan beberapa kegiatan pemerintah daerah yang masih menggelar kegiatan di hotel-hotel di wilayah Kota Palembang," kata Sepriadi, di Talang Kelapa, Kamis (24/9/2026).
Menurut Sepriadi, apabila kegiatan tersebut memang dapat dilaksanakan di fasilitas milik pemerintah daerah atau lokasi lain yang lebih efisien, pemerintah perlu menjelaskan pertimbangan pemilihan hotel di luar wilayah Banyuasin.
"Ini yang harus dijelaskan kepada publik. Apa pertimbangannya sehingga kegiatan pemerintahan masih banyak dilaksanakan di hotel di Palembang, sementara pemerintah daerah sedang berbicara tentang efisiensi anggaran?" ujarnya.
Ia meminta pemerintah daerah tidak hanya menjelaskan besaran anggaran yang digunakan, tetapi juga dasar pertimbangan pemilihan lokasi, termasuk apakah terdapat kebutuhan teknis tertentu yang mengharuskan kegiatan dilaksanakan di hotel.
"Kalau memang ada alasan teknis, sampaikan secara terbuka. Tetapi kalau bisa dilakukan di fasilitas pemerintah, tentu publik berhak mempertanyakan pertimbangan penggunaan tempat lain," katanya.
Sepriadi juga mendorong agar penggunaan anggaran kegiatan pemerintahan dapat dipantau secara terbuka, termasuk rincian belanja untuk tempat kegiatan, konsumsi, akomodasi maupun komponen lainnya.