Asap Karhutla Kian Mencekik Memicu Luapan Emosi Netizen terhadap Gubernur Herman Deru
Katonyo.com, Palembang - Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian mencekik ruang hidup di Kota Palembang dan sekitarnya memicu ledakan kemarahan publik di jagat maya.
Di tengah kondisi fisik yang kian tersiksa akibat sesak napas dan mata perih, luapan emosi netizen Sumatera Selatan (Sumsel) kini tak terbendung lagi dengan menjadikan Gubernur Sumsel, Herman Deru (HD), sebagai bulan-bulanan kritik dan sindiran sarkastis akibat dinilai lamban bertindak.
Netizen yang frustrasi meluapkan emosi mereka lewat aksi protes digital yang dipenuhi satir pedas.
Salah satu sindiran sarkastis yang viral dan ramai dibagikan di berbagai platform berbunyi, “Yang lain blur karena asap, yang HD cuma gubernur.”
Ungkapan ketir ini menjadi simbol puncak kegeraman publik di media sosial yang merasa pemerintah daerah terkesan lamban dan tidak berdaya mengatasi bencana tahunan yang mengancam kesehatan mereka.
Masyarakat internet menggunakan frasa 'HD' sebagai satir bermakna ganda merujuk pada kualitas visual High Definition (HD) di tengah kepungan asap blur, sekaligus merujuk pada inisial nama Gubernur Sumsel, Herman Deru, yang ramai disorot netizen terkait penanganan karhutla.
"Pagi ini saja asap masih sangat tebal, jangankan di jalanan, asap sudah masuk sampai ke dalam kamar tidur. Dada sesak, mata perih. Di lini masa, semua orang curhat sekeluarga sudah sakit ISPA. Kami wajar menjerit, sementara gubernur seperti tidak berdaya," cetus salah satu warga Palembang dalam unggahan emosional yang viral.
Kemarahan massal di dunia maya ini berakar dari kondisi riil di lapangan yang kian mengkhawatirkan bagi kesehatan.
Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mencatat lonjakan mengerikan sebanyak 29.969 kasus ISPA baru hanya dalam kurun waktu tiga pekan terakhir.
Secara akumulatif, dampak racun asap ini telah membuat fasilitas kesehatan kewalahan dan memicu kepanikan warga.
Kota Palembang berada di posisi teratas dengan akumulasi 85.032 kasus ISPA, disusul oleh Muara Enim sebanyak 30.668 kasus, Musi Banyuasin 17.946 kasus, Banyuasin 14.140 kasus, dan Lahat 13.523 kasus.
Kondisi ini diperparah oleh kualitas udara yang masuk dalam kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya.
Konsentrasi partikel halus (PM2.5) di wilayah Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) telah menembus angka ekstrem 300 mikrogram per meter kubik, sedangkan Kota Palembang membayangi ketat dengan konsentrasi 284 mikrogram per meter kubik.
Asap pekat ini dipicu oleh kebakaran hutan yang tak kunjung padam.
Berdasarkan analisis citra satelit, luasan lahan yang hangus terbakar di Sumsel sepanjang tahun ini telah menembus 1.926,2 hektare, dengan kerusakan terparah berada di Ogan Komering Ulu (OKU) seluas 516 hektare dan Banyuasin 274,4 hektare.
Emosi publik kian tersulut karena kelambanan ini terjadi justru di saat daerah telah mengantongi dana siap pakai dalam jumlah jumbo.
Pemerintah pusat melalui Bantuan Presiden (Banpres) diketahui telah mengucurkan total anggaran penanganan karhutla sebesar Rp100 miIiar untuk wilayah Sumatera Selatan.
Dari total dana tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel menerima alokasi sebesar Rp30 miIiar.
Sementara itu, sisa anggaran dialokasikan secara spesifik ke beberapa kabupaten/kota yang menjadi titik rawan kebakaran lahan.
Rinciannya meliputi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) sebesar Rp20 miIiar, Pemkab Musi Banyuasin (Muba) sebesar Rp20 miIiar, Pemkab Ogan Ilir (OI) sebesar Rp15 miIiar, serta Pemkab Banyuasin sebesar Rp15 miIiar.
Namun, anggaran operasional yang sangat besar itu justru tersandera oleh urusan dokumen dan birokrasi penyerapan.
Khusus di tingkat provinsi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, Yossi Hervandi, mengonfirmasi bahwa porsi dana Rp30 miIiar milik Pemprov sebenarnya sudah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sejak 7 September 2026.
“Dana tersebut tidak bisa langsung dibelanjakan karena pemprov harus menunggu terbitnya Surat Edaran dan petunjuk teknis dari Menteri Dalam Negeri yang baru keluar pada 9 September 2026,” kata Yossi Hervandi saat dikonfirmasi belum lama ini.
Meskipun anggaran akhirnya digeser ke organisasi perangkat daerah (OPD) teknis pada 15 September 2026, armada pemadam fisik belum bisa diturunkan secara maksimal ke titik api hingga akhir September.
Prosedur pembelian armada yang harus melewati mekanisme e-katalog pabrikan dituding menjadi penyebab utama keterlambatan barang di lapangan.