Proyek Sungai Bendung Palembang Rp424 Miliar Diwanti-wanti DPR RI dan K-MAKI: Awas, Rakyat Sumsel Tanggung Utang Asing, Pembebasan Lahan Rawan Konflik Fiskal!
Katonyo.com, Palembang - Rencana pembangunan Sistem Pengendalian Banjir Sub-DAS Bendung Kota Palembang dengan nilai sekitar Rp424,6 miliar mendapat sorotan DPR RI dan masyarakat sipil. Selain menyangkut penanganan banjir, proyek yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri tersebut juga dinilai perlu mendapat pengawasan ketat, khususnya terkait pembebasan lahan, kesiapan pekerjaan fisik, dan penggunaan anggaran.
Sorotan itu mengemuka saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Palembang. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menyebut proyek integrasi pengendalian banjir hulu-hilir tersebut mendesak untuk dilaksanakan mengingat besarnya ancaman banjir yang dihadapi masyarakat Palembang.
Namun, persoalan pembebasan lahan menjadi salah satu catatan penting. Anggaran pekerjaan fisik yang disebut mencapai ratusan miliar rupiah belum mencakup seluruh kebutuhan pembebasan lahan, sehingga pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan lahan agar pelaksanaan proyek tidak mengalami hambatan.
Di tengah perhatian DPR RI tersebut, Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumatera Selatan meminta seluruh tahapan proyek diawasi secara ketat. Koordinator K-MAKI Sumsel, Boni Belitong, menilai aspek pengadaan lahan dan penerapan teknologi pengendalian banjir perlu menjadi titik perhatian aparat pengawasan dan penegak hukum.
"Pernyataan Komisi V DPR RI memetakan risiko nyata. Anggaran fisik dari utang luar negeri mencapai sekitar Rp385,12 miliar, ditambah supervisi sekitar Rp7,47 miliar. Sementara urusan lahan dibebankan terpisah," ujar Boni di Palembang, Senin (5/10/2026).
Menurut Boni, persoalan pembebasan lahan berpotensi memengaruhi jadwal pelaksanaan pekerjaan apabila tidak diselesaikan sejak awal. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah memastikan status dan kesiapan lahan sebelum pekerjaan konstruksi berjalan.
Boni juga meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan pengawasan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Menurut dia, pengawasan diperlukan untuk mencegah potensi penyimpangan dalam proyek yang menggunakan pembiayaan dari pinjaman luar negeri.
Deputi K-MAKI Sumsel, Feri Kurniawan, menyoroti konsekuensi apabila pelaksanaan proyek mengalami keterlambatan. Ia meminta pemerintah memastikan seluruh prasyarat proyek, termasuk kesiapan lahan dan administrasi pembiayaan, benar-benar terpenuhi sebelum pekerjaan dilaksanakan.
"Utang luar negeri pada akhirnya menjadi kewajiban negara. Karena itu, jangan sampai terjadi keterlambatan akibat persoalan lahan maupun perencanaan yang kemudian menimbulkan konsekuensi pembiayaan tambahan," kata Feri.
Target Reduksi Banjir 89,51 Persen
Proyek Sistem Pengendalian Banjir Sub-DAS Bendung dirancang melalui sejumlah intervensi, antara lain pembangunan dinding beton CCSP sepanjang sekitar 4,2 kilometer, normalisasi sungai sekitar 5,4 kilometer, serta penguatan sistem pompa pada sejumlah kolam retensi.
Sistem pengendalian juga direncanakan menggunakan teknologi Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) untuk mendukung pemantauan dan pengoperasian sistem secara terintegrasi.
Berdasarkan dokumen teknis yang menjadi dasar perencanaan, sistem tersebut ditargetkan mampu mengurangi risiko genangan hingga sekitar 89,51 persen. Target tersebut menjadi salah satu indikator penting yang nantinya dapat digunakan untuk mengukur efektivitas proyek setelah selesai.
K-MAKI meminta target tersebut tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen perencanaan. Feri mengatakan masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai indikator keberhasilan proyek serta evaluasi setelah pekerjaan selesai.
"Teknologi dan konstruksi harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Kalau target pengendalian banjir sudah ditetapkan, maka capaian tersebut harus dapat diuji secara terbuka," ujarnya.
Soroti Pekerjaan Pengendalian Banjir Sejak 2014
K-MAKI juga meminta pemerintah dan aparat pengawasan mencermati riwayat penanganan Sub-DAS Bendung yang telah dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut K-MAKI, sejumlah kolam retensi telah dibangun dalam periode sebelumnya. Kondisi tersebut dinilai perlu diaudit secara menyeluruh untuk memastikan pekerjaan lama dan pekerjaan baru tidak menimbulkan tumpang tindih anggaran maupun kegiatan.
"Kami mendukung program pengendalian banjir karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Tetapi karena nilainya besar dan menggunakan pembiayaan pinjaman luar negeri, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas," kata Boni.
Ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pekerjaan pengendalian banjir yang telah dilaksanakan sebelumnya, termasuk keterkaitannya dengan rencana proyek baru.
Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan setiap pekerjaan memiliki output yang jelas dan tidak terjadi pengulangan kegiatan pada lokasi maupun komponen pekerjaan yang sama.
K-MAKI menyatakan akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proyek dari sisi masyarakat sipil. Namun, seluruh dugaan penyimpangan, apabila ditemukan, menurut mereka harus terlebih dahulu dibuktikan melalui dokumen, pemeriksaan, dan proses hukum yang berlaku.
Sementara itu, keberhasilan proyek tersebut pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kesiapan lahan, kualitas konstruksi, efektivitas sistem pompa dan teknologi, serta kemampuan pemerintah memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan nilai proyek mencapai ratusan miliar rupiah dan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri, pengawasan sejak tahap awal menjadi penting agar program pengendalian banjir tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar memberikan perlindungan terhadap masyarakat Palembang dari ancaman banjir.