Palembang Bukan Pusat Kahurtla? Ade Indra : Coba Ingat Lagi Janji Ratu Dewa–Prima Salam

Katonyo.com, Palembang — Janji pasangan Ratu Dewa–Prima Salam saat masa kampanye kembali menjadi sorotan publik, di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin tebal menyelimuti Kota Palembang belakangan ini.

Potongan video kampanye pasangan Ratu Dewa–Prima Salam yang secara khusus menyoroti komitmen penanganan karhutla pun kembali viral di berbagai media sosial.

Dalam janji yang disampaikan saat kampanye, Prima Salam menyampaikan, bencana asap di Kota Palembang hampir menjadi bencana tahunan. Karena itu, pihaknya akan membangun kerja sama dengan daerah tetangga untuk menanggulangi titik api dan mempercepat penanganan bencana.

"Bencana asap di Kota Palembang hampir menjadi bencana tahunan. Maka dari itu, kita akan bekerja sama bahu-membahu dengan daerah sekitar untuk menanggulangi hotspot-hotspot dan mempercepat penanggulangan bencana," ujar Prima Salam dalam video viral yang beredar. 

Ia juga menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan dijalankan pasangannya.

Prima Salam mengatakan langkah tersebut mencakup pembangunan pusat penanggulangan bencana modern, penguatan sistem peringatan dini, perluasan pelatihan mitigasi, peningkatan kapasitas tim tanggap darurat dengan peralatan dan teknologi yang lebih lengkap, serta edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran yang dapat memicu bencana asap.

“Langkah kami, kami akan membangun pusat penanggulangan bencana yang modern dan memperkuat sistem peringatan dini untuk mengantisipasi kebakaran lahan,” ujar Prima Salam.

Janji-janji tersebut kini kembali dipertanyakan. Akademisi sekaligus aktivis kebijakan publik, Ade Indra Chaniago, mengkritik pernyataan yang menyebut Kota Palembang bukan merupakan pusat karhutla, di tengah memburuknya kualitas udara yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Menurut saya, pernyataan bahwa Palembang bukan pusat Karhutla bukan jawaban atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Asap tidak mengenal batas administratif,” tegas Ade, kamis (8/10/2026). 

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP) itu mengatakan, apabila pemerintah mengetahui Palembang bukan sumber utama kebakaran melainkan wilayah terdampak, justru semestinya ini menjadi dasar untuk memperkuat langkah antisipasi dan perlindungan terhadap masyarakat.

Ia mempertanyakan sejauh mana kesiapan Pemerintah Kota Palembang menghadapi kondisi tersebut, terutama jika dikaitkan dengan janji kampanye yang kini terus diingat masyarakat.

“Sekarang masyarakat berhak menagih, kerja sama konkretnya apa, sistem peringatan dininya bekerja atau tidak, dan pusat penanggulangan bencana modern yang dijanjikan itu sudah sampai mana?” kata Ade.

Ia menilai pemerintah tidak seharusnya terus menjadikan lokasi sumber kebakaran sebagai alasan. Justru ketika sumber asap sudah diketahui berasal dari wilayah sekitar, pemerintah kota seharusnya sudah memiliki skenario antisipasi yang matang.

“Jangan setiap kali asap memburuk pemerintah hanya mengatakan Palembang bukan pusat Karhutla. Kalau sumber asap sudah diketahui berasal dari wilayah sekitar, maka seharusnya pemerintah kota justru sudah memiliki skenario antisipasi dan perlindungan warga,” ujarnya.

Ade juga menyoroti dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Anak-anak terdampak, puluhan ribu warga dilaporkan mengalami ISPA, bahkan terdapat laporan warga meninggal dunia di tengah kondisi kabut asap.

“Penyebab medis kematian tentu harus dibuktikan, tetapi kondisi ini sudah cukup menjadi alarm bahwa pemerintah tidak boleh bekerja secara reaktif,” katanya.

Selain persoalan kebijakan, Ade turut mempertanyakan kehadiran Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, dalam penanganan krisis asap yang terlihat oleh publik.

“Selama persoalan asap ini menjadi krisis yang dirasakan masyarakat, batang hidung Wakil Wali Kota tidak tampak dalam penanganan yang terlihat publik. Kalau memang ada pembagian tugas dan penanganan dilakukan di belakang layar, jelaskan kepada masyarakat apa peran dan langkah konkretnya,” ungkapnya.

“Ini bukan soal mencari panggung, tetapi soal sense of crisis dan tanggung jawab kepemimpinan,” tambahnya.

Ade mengingatkan, APBD adalah uang rakyat, sehingga rakyat berhak mendapatkan pemerintah yang hadir ketika mereka membutuhkan perlindungan.

“Berhentilah berdebat soal Palembang pusat atau bukan pusat Karhutla. Rakyat tidak peduli asap itu berasal dari wilayah mana. Mereka hanya ingin tahu, kapan asap berhenti, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang dilakukan pemerintah untuk melindungi mereka,” tegasnya.

Ade menegaskan, jika janji politik Ratu Dewa–Prima Salam adalah membangun sistem penanggulangan bencana modern, memperkuat peringatan dini, mitigasi, serta kerja sama lintas daerah, maka saat ini adalah waktu yang tepat untuk membuktikannya.

“Sekarang saatnya membuktikan janji itu bekerja, bukan sekadar menjadi materi kampanye,” pungkas Ade.