Katonyo.com, Palembang – Puluhan massa akan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sumsel pada Selasa (20/10/2026) untuk menuntut pencopotan Sekretaris DPRD (Sekwan) terkait dugaan persoalan anggaran perjalanan dinas dan bimbingan teknis (Bimtek) di lingkungan sekretariat tersebut.
Aksi yang direncanakan berlangsung mulai pukul 09.30 WIB itu akan digelar oleh Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan (CACA-SUMSEL) bersama PB Front Pemuda Merah Putih (FPMP).
Berdasarkan dokumen surat pemberitahuan aksi nomor 52/CACA-PB, FPMP/X/2026 yang didapat redaksi, aliansi aktivis ini membidik pengelolaan anggaran Perjalanan Dinas (Perjadin) dan Bimtek di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 yang nilainya fantastis, mencapai Rp70 Miliar.
Bukan sekadar menyoroti besarnya anggaran, CACA-SUMSEL dan FPMP secara berani membeberkan adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) terselubung di internal sekretariat.
Mereka mengungkap informasi bahwa setiap pegawai atau pihak yang akan melakukan perjalanan dinas diwajibkan menyetor uang muka terlebih dahulu sebelum berangkat.
"Rincian uang DL (Dinas Luar) Provinsi diduga (dipotong) Rp500.000 sampai Rp750.000 per orang selama tiga hari perjalanan dinas," demikian bunyi tuntutan dalam surat pemberitahuan aksi tersebut.
Sisi kritis lain yang mencuat dalam rencana aksi ini adalah dugaan adanya kolusi dan monopoli media di lingkungan DPRD Sumsel.
Oknum pejabat, mantan pejabat, hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sekretariat tersebut ditengarai mengondisikan belasan media massa tertentu demi kepentingan kelompok.
Secara spesifik, surat pemberitahuan tersebut bahkan berani melampirkan daftar nama klaster media yang diduga dikoordinir oleh beberapa pos jabatan penting.
Di antaranya di bawah kendali Kasubbag Informasi, Dokumentasi & Perpustakaan, Kasubbag Protokol dan H.A.L, hingga Kepala Bagian Persidangan dan Legislasi yang dituding mengarahkan anggaran media ke perusahaan yang diduga atas nama anak dan suaminya.
Praktik ini dinilai para demonstran sebagai bentuk nyata penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang mencederai distribusi keuangan negara serta asas transparansi keterbukaan.
Dalam poin tuntutannya, massa mendesak Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan bertindak tegas untuk segera mencopot dan memecat Sekwan Sumsel karena dianggap gagal, tidak amanah, dan harus bertanggung jawab penuh atas kebocoran anggaran ini.
Mereka juga meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan komprehensif atas indikasi KKN tersebut demi menegakkan supremasi hukum.