Katonyo.com, Palembang - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) langsung bergerak mengusut dugaan kebocoran distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Langkah investigasi ini dilakukan menyusul gelombang protes yang dilancarkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) BADAI Anti Korupsi Sumatera Selatan di Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Palembang, Selasa (10/11/2026).
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, menjelaskan bahwa penelusuran difokuskan pada pencocokan data registrasi kendaraan dengan catatan transaksi riil di lapangan.
Pemeriksaan tersebut merupakan respons langsung atas laporan dan aspirasi yang dibawa massa aksi terkait karut-marut penyaluran energi bersubsidi.
Dalam aksinya, LSM BADAI Anti Korupsi menyoroti sejumlah praktik lancung, di antaranya penggunaan BBM subsidi oleh kendaraan operasional perusahaan, ketidaksesuaian pemanfaatan QR Code Subsidi Tepat, serta desakan agar SPBU yang terbukti melanggar aturan segera ditindak tegas.
"Setiap informasi maupun dugaan penyimpangan yang disampaikan akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti melalui proses penelusuran serta verifikasi secara objektif berdasarkan ketentuan yang berlaku," tegas Rusminto melalui keterangan tertulis seperti dikutip Antara, Jumat (13/11/2026).
Ia memastikan, jika dari hasil verifikasi ditemukan unsur pelanggaran, Pertamina tidak akan ragu menjatuhkan sanksi administratif berat.
Hukuman tersebut mencakup pemblokiran nomor polisi kendaraan hingga penutupan akses QR Code Subsidi Tepat.
Seluruh pengawasan ini, kata Rusminto, tetap berpatokan pada regulasi pemerintah, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta aturan perubahannya mengenai kriteria konsumen pengguna dan alokasi BBM bersubsidi.
Sebagai bukti komitmen penertiban di lini hilir, Pertamina mencatat sebanyak 161 SPBU di wilayah Sumbagsel telah dijatuhi sanksi sepanjang periode Januari hingga Oktober 2026. Pengenaan sanksi dilakukan secara proporsional berdasarkan tingkat kesalahan hasil audit operasional dan pemantauan transaksi harian.
Ke depan, Pertamina terus memperkuat sinergi lintas sektor bersama pemerintah daerah, regulator, dan aparat penegak hukum guna mempersempit ruang gerak penyelewengan BBM bersubsidi. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan indikasi kecurangan di lapangan melalui layanan Pertamina Contact Center (PCC) 135 dengan menyertakan bukti pendukung berupa lokasi, waktu kejadian, nomor polisi, maupun dokumentasi visual.