Pencarian

Kontak

Diduga Terbelit Tunggakan Pajak Mitra Rp40 Miliar, Operasional PT Petro Muba Disorot

Tama
Tama Redaksi · Rabu, 18 November 2026 · 07:00:00 WIB · Editor: Mohammad
Diduga Terbelit Tunggakan Pajak Mitra Rp40 Miliar, Operasional PT Petro Muba Disorot
Aktivis Sumsel Ade Indra Chaniago menyoroti dugaan tunggakan pajak mitra angkutan Rp40 miliar yang diduga berdampak pada terganggunya operasional dan distribusi minyak PT Petro Muba. (foto:katonyo.com)

Katonyo.com, Muba – Aktivis Sumatera Selatan (Sumsel) sekaligus Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP), Ade Indra Chaniago, melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola kemitraan pihak ketiga di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Petro Muba.

Sorotan itu mencuat menyusul informasi mengenai dugaan tunggakan pajak jasa pengangkutan sebesar Rp40 miliar oleh perusahaan mitra angkutan lama.

Kondisi tersebut diduga berimbas pada tersendatnya rantai distribusi minyak ke Pertamina sejak awal 2026.

Ade menilai, terhambatnya operasional perusahaan pelat merah milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) itu mencerminkan lemahnya manajemen risiko. Pengendalian internal direksi dalam menyeleksi vendor pengangkutan pun dipertanyakan.

Ade menyebut, akibat persoalan kepatuhan pajak mitra dan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), proses perizinan angkut PT Petro Muba diduga ikut terganjal. Penyaluran minyak ke Pertamina pun diduga mengalami hambatan serius selama berbulan-bulan.

“Manajemen PT Petro Muba wajib memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Bagaimana mungkin sebuah BUMD bisa terus menggandeng mitra pihak ketiga yang diduga memiliki beban tunggakan pajak pengangkutan hingga Rp40 miliar?” ujar Ade saat dimintai tanggapan, Senin (16/11/2026).

Menurut Ade, dampak sistemik dari persoalan ini sangat fatal. Syarat kepatuhan administrasi dan rekomendasi BPK dinilai menjadi terganjal sehingga penyaluran minyak ke Pertamina diduga tersendat sejak Januari 2026.

Ia menilai, tersumbatnya distribusi resmi ke Pertamina berdampak langsung pada kesehatan arus kas perusahaan. Kondisi ini bahkan memicu kabar tertundanya pemenuhan hak gaji pegawai sejak awal tahun.

Di sisi lain, macetnya jalur penyerapan resmi BUMD juga memperbesar risiko kebocoran produksi sumur minyak rakyat ke jaringan penyulingan ilegal (illegal refinery) di lapangan.

Ade menegaskan, persoalan kemitraan vendor pengangkutan ini semakin menambah panjang daftar catatan merah pengelolaan keuangan PT Petro Muba.

Sebelumnya, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Sumsel periode 2020–2024, tata kelola PT Petro Muba dan anak usahanya juga mendapat kesimpulan “Tidak Sesuai”.

Audit negara tersebut mencatat sedikitnya 11 temuan dan 21 permasalahan dengan nilai mencapai Rp24,02 miliar.

Rinciannya meliputi indikasi penggelembungan (mark-up) anggaran Rp7,92 miliar serta dugaan kelebihan bayar gaji dan fasilitas direksi-komisaris Rp889 juta yang melampaui Keputusan Bupati.

Selain itu, BPK menemukan indikasi penggunaan kas PT Muba Link untuk kepentingan pribadi Rp271 juta serta kerugian pemberian fasilitas tanpa pengawasan senilai Rp1,14 miliar.

Perusahaan juga tercatat memikul beban tunggakan pajak internal Rp13,77 miliar dan piutang macet di anak usaha PT MEP sebesar Rp43,31 miliar.

“Jika seluruh rangkaian fakta itu dibaca secara utuh, persoalan di PT Petro Muba sudah menyentuh krisis tata kelola yang akut. Di satu sisi dibelit temuan audit internal Rp24,02 miliar serta beban pajak dan piutang macet puluhan miliar rupiah, di sisi lain rantai distribusi minyaknya tersandera dugaan tunggakan pajak mitra angkutan Rp40 miliar,” tegas Ade.

Ia mendesak Pemkab Muba selaku pemegang saham pengendali segera turun tangan. Audit investigatif dan evaluasi menyeluruh terhadap proses penunjukan mitra pihak ketiga dinilai mutlak dilakukan.

Ade juga mengingatkan agar PT Petro Muba tidak terburu-buru memaksakan penguasaan pengelolaan sumur rakyat di kawasan eks-Hak Guna Usaha (HGU) PT Hindoli sebelum tata kelola internal dan rantai pasok pengangkutannya dibersihkan.

Apalagi, status lahan eks-HGU Hindoli tengah dalam proses peralihan ke Badan Bank Tanah sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Proses ini merupakan tindak lanjut kesimpulan rapat Pansus Perkebunan DPRD Sumsel pada 3 Juni 2026 dan koordinasi Pemkab Muba–Bank Tanah pada 30 Oktober 2026.

“Fokus utama direksi seharusnya membenahi kepatuhan pajak serta memastikan transparansi pergantian mitra angkutan agar bebas dari praktik monopoli. Fungsi BUMD juga harus didudukkan sesuai amanat Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 sebagai penampung hasil minyak rakyat yang akuntabel,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi jajaran manajemen guna memperoleh klarifikasi dan hak jawab resmi terkait sorotan tersebut.

Follow katonyo.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Tama
Profil Penulis Tama

Editor: Mohammad

Lihat Profil

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks