Pencarian

Kontak

Korupsi Lahan Kolam Retensi Palembang, PPK Resmi Tersangka

Tama
Tama Redaksi · Sabtu, 14 November 2026 · 11:41:00 WIB · Editor: Mohammad
Korupsi Lahan Kolam Retensi Palembang, PPK Resmi Tersangka
Penampakan lokasi lahan rawa dan kolam retensi di Jalan Noerdin Panji, Simpang Bandara, Palembang. (foto:istimewa)

Katonyo.com, Palembang - Berkas penyidikan kasus dugaan rasuah penggelembungan harga (mark up) pengadaan lahan kolam retensi Simpang Bandara, Kota Palembang, resmi bergulir ke meja kejaksaan.

Penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel menetapkan seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial Eni sebagai tersangka dalam proyek bermasalah tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, Kombes Pol Ronni Bonic, membenarkan status hukum baru yang disandang sang pejabat.

Menurutnya, penanganan perkara ini telah menapaki babak baru dengan dilayangkannya berkas tahap pertama ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Untuk perkembangan penyidikan, penyidik sudah menetapkan tersangka yakni Pejabat Pembuat Komitmen atas nama saudari Eni. Berkasnya sudah tahap I, sudah kami limpahkan ke JPU," ujar Ronni saat dikonfirmasi, Sabtu (14/11/2026).

Skandal hukum ini berpusat pada proyek pembebasan lahan rawa seluas 44.000 meter persegi di Jalan Noerdin Panji, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, di bawah naungan Dinas PUPR Kota Palembang.

Dalam transaksinya, Pemkot Palembang menggelontorkan dana dengan harga pembelian Rp995.000 per meter persegi.

Kendati demikian, hasil penelusuran penyidik mendapati jurang pemisah harga yang amat mencolok. Nilai wajar lahan tersebut ditaksir tidak sampai Rp250 ribu per meter persegi, bahkan pemilik aslinya dikabarkan hanya menerima pembayaran sebesar Rp55 ribu per meter persegi.

Selisih harga inilah yang menjadi pemicu utama timbulnya indikasi kerugian negara.

Sebelum memutuskan menetapkan Eni sebagai tersangka, penyidik kepolisian telah memanggil dan memeriksa sedikitnya 34 orang saksi guna mendalami aliran serta unsur perbuatan melawan hukum dalam proyek tersebut.

Dari kalkulasi sementara, kerugian keuangan negara akibat praktik mark up ini ditaksir menyentuh angka Rp35 miliar, sembari menunggu hasil audit final instansi berwenang.

Follow katonyo.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Tama
Profil Penulis Tama

Editor: Mohammad

Lihat Profil

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks