Pencarian

Kontak

Soroti Kabar Gaji Pegawai Tertunda, Aktivis Desak Audit Arus Kas PT Petro Muba

Tama
Tama Redaksi · Rabu, 18 November 2026 · 08:00:00 WIB · Editor: Mohammad
Soroti Kabar Gaji Pegawai Tertunda, Aktivis Desak Audit Arus Kas PT Petro Muba
Aktivis Sumsel Ade Indra Chaniago mendesak audit arus kas PT Petro Muba menyusul kabar dugaan tertundanya pembayaran gaji pegawai. (foto:katonyo.com)

Katonyo.com, Muba - Aktivis Sumatera Selatan, Ade Indra Chaniago, menyoroti keras kabar yang beredar mengenai dugaan tersendatnya penyaluran minyak mentah milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Petro Muba (Perseroda) ke PT Pertamina sejak Januari 2026.

Informasi yang berkembang di tengah masyarakat tersebut diduga turut berimbas pada tertundanya pembayaran gaji para pegawai perusahaan pelat merah milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) selama berbulan-bulan.

Ade menilai, apabila kabar penundaan hak normatif pekerja tersebut benar terjadi, hal itu mencerminkan persoalan serius pada tata kelola serta manajemen arus kas PT Petro Muba. Ia mendesak Pemkab Muba selaku pemegang saham mayoritas untuk segera turun tangan mengevaluasi kinerja jajaran direksi maupun komisaris.

"Kabar mengenai gaji pegawai yang diduga tertunda berbulan-bulan akibat tersendatnya distribusi minyak ke Pertamina ini harus segera dijawab secara terbuka dan diaudit secara menyeluruh. Jangan sampai persoalan tata kelola di level manajemen justru mengorbankan hak dasar para pekerja di lapangan," ujar Ade Indra Chaniago dalam keterangannya kepada Katonyo.com, Rabu (18/11/2026).

Menurut Ade, informasi mengenai kesulitan likuiditas yang menghimpit para pegawai operasional tersebut terasa kontras jika disandingkan dengan isu dugaan kelebihan pembayaran gaji maupun fasilitas di lingkaran direksi dan komisaris yang disebut-sebut mencapai Rp889 juta.

"Publik tentu mempertanyakan rasa keadilan dan profesionalisme pengelolaan BUMD. Di satu sisi beredar sorotan dugaan kelebihan bayar fasilitas maupun penghasilan di jajaran pimpinan, sementara di sisi lain para pegawai bawahan justru dikabarkan harus menanggung beban karena hak gajinya tersendat," tegasnya.

Selain meminta klarifikasi atas kabar tersendatnya operasional dan gaji pegawai tersebut, Ade juga mengingatkan agar Pemkab Muba tidak menutup mata terhadap catatan resmi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemkab Muba Tahun Anggaran 2025 Nomor 57.B/T/LHP/DJPKN-V.PLG/PPD.01/05/2026 tertanggal 30 Mei 2026.

Merujuk dokumen resmi LHP BPK tersebut, Pemkab Muba tercatat menguasai 99,70 persen saham PT Petro Muba.

Kendati pada tahun buku 2025 perusahaan mencatatkan laba bersih unaudited sebesar Rp8,45 miliar dengan setoran dividen ke kas daerah Rp2,78 miliar, nilai penyertaan modal daerah justru mengalami penyusutan sebesar Rp204,84 juta dibanding tahun 2024.

Tak hanya itu, dalam LHP BPK Tahun 2025 juga terungkap adanya temuan pelanggaran kepatuhan berupa rangkap jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama serta Plt. Komisaris PT Petro Muba sebagai Staf Khusus Bupati Muba yang menerima honorarium APBD tanpa dasar hukum dan bukti kinerja.

"Bupati selaku kuasa pemilik modal memegang kendali penuh atas 99,70 persen saham perusahaan. Kami mendesak segera dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) serta audit investigatif independen untuk memastikan kebenaran informasi macetnya penyaluran minyak ke Pertamina sekaligus menjamin seluruh hak pegawai terpenuhi," pungkas Ade.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Katonyo.com masih berupaya mengonfirmasi jajaran direksi PT Petro Muba serta Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin guna memperoleh penjelasan resmi maupun hak jawab terkait kabar kendala penyaluran minyak serta kepastian pembayaran gaji para pegawai.

Follow katonyo.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Tama
Profil Penulis Tama

Editor: Mohammad

Lihat Profil

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks