Wisatawan Kembali Dipalak di Ampera, Akademisi Sentil Walikota Palembang

Katonyo.com, Palembang — Pengalaman buruk seorang backpacker asal Sentul, Bogor, yang mengaku dipalak saat berfoto di Jembatan Ampera sekaligus terjebak kabut asap tebal, dinilai bukan sekadar masalah pribadi.

Ade Indra Chaniago, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP), menegaskan peristiwa ini harus menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kota Palembang.

“Kasus ini bukan lagi sekadar cerita tentang pengalaman buruk seorang wisatawan, tetapi menunjukkan adanya persoalan sosial yang tidak boleh dianggap sepele,” ungkap Ade, Rabu (7/10/2026).

Ia menjelaskan bahwa praktik pemalakan, premanisme, serta rasa tidak aman di ruang publik sesungguhnya adalah gejala penyakit sosial yang tumbuh ketika kontrol sosial dan fungsi pemerintahan tidak berjalan secara optimal.

Menurut Ade, tugas wali kota jauh lebih besar daripada sekadar hadir di tengah masyarakat, melakukan pelayanan, atau melakukan aksi simbolik seperti mendorong kendaraan warga saat banjir. Hal-hal itu memang menunjukkan empati, tetapi kepemimpinan tidak boleh berhenti pada apa yang terlihat di kamera.

“Jangan sampai pemerintahan hanya sibuk mengelola citra, tetapi kurang serius membenahi sumber persoalannya,” kata Ade.

Wali kota, katanya, bukan sekadar petugas pemadam di lapangan melainkan pemegang kendali kebijakan yang tugas utamanya membangun sistem agar masalah tidak terus berulang.

Saat banjir terjadi, bukan hanya turun mendorong kendaraan, melainkan mendorong pembenahan kebijakan, drainase, tata ruang, pengawasan pembangunan, hingga sistem penanganan yang permanen.

Hal sama berlaku untuk kawasan wisata. Pemerintah tidak boleh hanya bergerak setelah kasus viral, melainkan harus memastikan sejak awal Ampera dan tempat-tempat ikonik punya sistem keamanan, pengawasan, dan penegakan hukum yang membuat siapa pun merasa aman datang.

“Ketika ada wisatawan mengaku dipalak di kawasan ikon kota seperti Ampera, jangan hanya menunggu kasus viral,” tegasnya.

Kabut asap pun, lanjut Ade, tak boleh dipandang remeh karena berdampak langsung pada citra maupun ekonomi kota.

Pelaku industri pariwisata Sumsel bahkan menyebut kunjungan wisatawan turun sekitar 20 persen akibat asap.

Ia menegaskan turun ke lapangan tetap penting, tetapi ukuran kepemimpinan bukan seberapa sering tampil di tempat kejadian, melainkan seberapa jauh persoalan fundamental kota bisa diselesaikan lewat kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.

Palembang membutuhkan pemimpin yang mampu mencegah masalah sebelum terjadi, bukan hanya hadir saat masalah sudah terjadi.

“Sebab kalau masyarakat sendiri belum sepenuhnya merasa aman dan nyaman di kotanya, sementara orang yang datang dari luar justru pulang membawa pengalaman negatif, lantas apa yang sebenarnya sedang kita bangun, kota yang benar-benar nyaman atau sekadar citra kota yang terlihat nyaman?” tanyanya.

Ade menambahkan persoalan Ini harus menjadi evaluasi serius. Tanggung jawab wali kota bukan hanya membuat pemerintah terlihat bekerja, melainkan memastikan Palembang benar-benar aman, nyaman, tertib, layak dihuni, dan layak dikunjungi.

Peristiwa ini bermula dari pengalaman seorang pemuda asal Sentul, Bogor, yang berkunjung ke Palembang belum lama ini.

Melalui unggahan media sosialnya, ia menceritakan suasana kota yang diselimuti kabut asap tebal, serta pengalaman tak menyenangkan saat berfoto di atas Jembatan Ampera, dimana ia mengaku dipaksa memberikan uang.

Pengalaman itu membuatnya menyatakan kapok dan enggan kembali ke Palembang.

Unggahannya pun langsung mendapat perhatian luas, tak sedikit warganet yang turut berbagi pengalaman serupa.