Katanyo.com, Palembang : Upaya memperluas akses listrik di Sumatera Selatan masih menyisakan pekerjaan. Dari 129 lokasi yang diusulkan masuk Program Listrik Perdesaan (Lisdes) 2026, sebanyak 98 lokasi telah dinyatakan siap ditindaklanjuti, sementara 31 lokasi lainnya masih membutuhkan penyelesaian sejumlah kendala.
Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jaringan, tetapi juga menyangkut kesiapan lahan, perizinan kawasan hutan hingga akses untuk mengangkut material ke lokasi.
Hal itu dibahas dalam forum sinkronisasi Program Lisdes 2026–2029 yang mempertemukan PT PLN (Persero), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah di Kantor PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB), Palembang, Rabu (16/9/2026).
Forum tersebut membahas pemutakhiran data calon lokasi, kesiapan lahan serta penyelesaian perizinan pembangunan jaringan listrik yang berada di dalam maupun melintasi kawasan hutan.
Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI, Andriah Feby Misna, mengatakan kelengkapan dan validitas data menjadi dasar penting dalam menentukan pembangunan infrastruktur kelistrikan.
“Program Listrik Perdesaan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penyediaan akses tenaga listrik secara merata, khususnya bagi masyarakat di wilayah perdesaan, terpencil, dan belum berlistrik,” ujar Andriah.
Menurutnya, kesiapan lahan dan perizinan harus dipastikan sejak awal agar tidak menjadi hambatan saat pembangunan memasuki tahap pelaksanaan.
Untuk 98 lokasi yang telah siap ditindaklanjuti, PLN merencanakan pembangunan jaringan tegangan menengah sepanjang 141,18 kilometer sirkuit (kms) dan jaringan tegangan rendah sepanjang 193,94 kms.
Selain itu, PLN menyiapkan gardu distribusi dengan total kapasitas 5.450 kVA.
Namun, pembangunan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan.
General Manager PLN UID S2JB, Diksi Erfani Umar, mengatakan beberapa lokasi memiliki kondisi yang berbeda sehingga membutuhkan penanganan khusus. Di antaranya akses jalan yang belum bisa dilalui kendaraan pengangkut material, wilayah perairan, persoalan tanam tumbuh, hingga rencana jalur jaringan yang melintasi kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
“PLN telah menyiapkan perencanaan teknis dan langkah pelaksanaannya. Namun, karakter setiap lokasi berbeda. Ada yang membutuhkan kepastian lahan, pembukaan akses mobilisasi material, penyelesaian tanam tumbuh, hingga perizinan kawasan hutan,” jelas Diksi.
Ia mengatakan pemetaan kendala diperlukan agar setiap persoalan memiliki pihak yang bertanggung jawab dan target penyelesaian yang jelas.
Untuk daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik eksisting, PLN juga menyiapkan alternatif elektrifikasi melalui pembangkit energi terbarukan.
Di Sumatera Selatan, terdapat rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 14 lokasi untuk mendukung program tersebut.
Diksi menegaskan, koordinasi lintas sektor dibutuhkan agar pembangunan listrik di wilayah yang belum terjangkau dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Ketika listrik hadir, masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pendidikan, kesehatan, informasi, kegiatan produktif, hingga peluang mengembangkan usaha,” ujarnya.
Hasil sinkronisasi selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui validasi data, pemenuhan kesiapan lahan, penyelesaian perizinan, serta pemantauan progres setiap lokasi.
Dari 98 lokasi yang siap ditindaklanjuti, penyelesaian pembangunan ditargetkan berlangsung hingga akhir 2026 dan kuartal pertama 2027.
Catatan kecil: saya sengaja tidak mengulang “31 lokasi” berkali-kali di isi. Angka 31 itu merupakan hasil pengurangan 129 usulan dengan 98 yang dinyatakan siap ditindaklanjuti, jadi lebih aman secara jurnalistik kalau ditulis sebagai “31 lokasi lainnya masih membutuhkan penyelesaian...” daripada menyebut semuanya pasti “belum berlistrik” tanpa konteks. Ini membuat judul tetap kuat, tetapi isi tetap presisi.
