Katonyo.com, Banyuasin – Aktivitas penggerukan tanah yang masih berlangsung di Kelurahan Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, menjadi sorotan publik. Warga sekitar mengeluhkan kegiatan tersebut karena dinilai semakin mendekati badan jalan dan berpotensi memicu longsor.
Keresahan masyarakat muncul seiring semakin dalamnya penggalian di lokasi bekas lahan terbakar. Warga khawatir kondisi tanah menjadi tidak stabil, terlebih tanaman dan semak belukar yang sebelumnya membantu menahan tanah sudah tidak lagi terlihat di kawasan tersebut.
Melalui penyampaian keluhan kepada Ketua RT setempat yang didokumentasikan menggunakan vidio seluler , warga meminta agar aktivitas penggalian dihentikan secara permanen. Mereka menilai kondisi lahan saat ini berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, terutama ketika hujan turun.
"Warga resah karena dekat ke arah jalan. Takut longsor, karena sudah tidak ada lagi tanaman atau semak belukar untuk menahan air hujan. Mohon bantuannya agar dihentikan permanen, karena penggaliannya sudah terlalu dalam," ungkap warga dalam keluhannya di vidio.
Dalam dokumentasi yang disampaikan warga, terlihat aktivitas penggalian dilakukan secara bertahap pada bagian tanah yang berbatasan dengan jalan. Pengikisan tanah yang terus berlangsung disebut membuat jarak antara area galian dan badan jalan semakin menyempit.
Warga juga mempertanyakan langkah penanganan terhadap aktivitas tersebut. Ia khawatir penggalian yang dilakukan sedikit demi sedikit akan memperbesar risiko longsor, terlebih apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
"Lihat cara menggali tanahnya, sedikit demi sedikit terus dikikis. Sekarang sudah semakin dekat dengan dinding jalan. Kalau dibiarkan, lama-kelamaan bisa longsor. Apa tindakan selanjutnya?" demikian keluhan yang disampaikan dalam rekaman warga.
S Sebut Aktivitas untuk Perataan Lahan
Aktivitas pengerukan di kawasan tersebut sebelumnya diduga berkaitan dengan S, pengusaha properti yang disebut memiliki keterkaitan dengan PT Sinar Mekar Sari.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada, Selasa, 3 November 2026, Supriyanto menyatakan bahwa dirinya diminta melakukan perataan lahan untuk kepentingan pengkaplingan dan penyewaan tempat usaha pembuatan batu bata.
"Aku idak tahu yg punyo lahan minta diratakan biar bisa dikaplingkan untuk disewa kan tempat buat batu bata," ujar Supriyanto.
Dalam keterangannya, Supriyanto tidak mengungkapkan identitas pemilik lahan. Ia juga menyebut pekerjaan perataan tanah yang dilakukan telah hampir selesai.
"Aku disuruh ratoke kan sudah hampir ratoo," tambahnya.
Namun, ketika dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak yang disebut sebagai pemilik, apakah aktivitas penggalian telah memperoleh izin, serta ke mana material hasil galian didistribusikan atau apakah diperjualbelikan, Supriyanto belum memberikan penjelasan secara rinci.
Keterangan tersebut belum menjawab sejumlah pertanyaan mengenai legalitas kegiatan, pihak yang bertanggung jawab atas penggalian, maupun pemanfaatan material tanah yang diambil dari lokasi.
Legalitas dan Keselamatan Lingkungan Jadi Sorotan
Aktivitas penggalian tanah yang berpotensi masuk dalam kategori usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan wajib memenuhi ketentuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah sesuai kewenangannya.
Sementara itu, Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Dari aspek lingkungan hidup, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
Ketentuan mengenai persetujuan lingkungan dan pengelolaan dampak kegiatan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Banyuasin, instansi pertambangan, serta dinas lingkungan hidup segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Mereka meminta agar aspek keselamatan, jarak penggalian dengan badan jalan, kestabilan tanah, dan legalitas kegiatan menjadi perhatian serius.
Masyarakat juga mendesak agar aktivitas penggalian dihentikan apabila terbukti berpotensi membahayakan keselamatan warga maupun pengguna jalan.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari instansi berwenang mengenai status perizinan, hasil pengawasan, maupun langkah penanganan terhadap aktivitas penggalian di Kelurahan Air Batu.