Katonyo.com, Banyuasin – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuasin membenarkan adanya potensi ancaman kelongsoran akibat aktivitas pengerukan tanah di Kelurahan Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa.
Berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) di lapangan, pihak DLH mengakui kekhawatiran masyarakat selama ini dinilai beralasan lantaran aktivitas galian tersebut terindikasi terus mengikis dinding pembatas jalan utama.
Pernyataan teknis ini sekaligus merespons laporan video amatir warga setempat sebelumnya yang mengeluhkan bahwa pola pengikisan tanah di lapangan dilakukan sedikit demi sedikit hingga membuat jarak antara area galian dan dinding jalan utama semakin menyempit.
Kepala Seksi Penegakkan Hukum Lingkungan DLH Banyuasin, Norman Apriansyah P, S.Si., mengonfirmasi bahwa tim pengawas bentukan pemerintah kabupaten telah bergerak turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi yang berada di wilayah RT 03 RW 02 tersebut pada Kamis (5/11/2026) siang.
Berdasarkan hasil pengamatan visual dan dokumentasi teknis di lapangan, Norman mengungkapkan bahwa kekhawatiran warga selama ini dinilai beralasan secara kasat mata.
Pola pengerukan tanah puru atau tanah timbun di atas lahan bekas terbakar itu memang terus bergerak mengarah ke fasilitas umum dan diduga dapat memengaruhi stabilitas tanah di sekitarnya.
"Kita lihat memang proses penggalian itu masih ada dan betul, nampaknya proses itu mengarah terus menggali, mungkin secara kasat mata, ini akan sampai menjauhkan terus ke jalan (mengikis pembatas jalan). Maka tadi kita minta untuk dibuatkan semacam papan larangan, jangan lagi menggali, mengingat bahaya galian itu yang akan terjadinya longsor," ujar Norman saat dikonfirmasi usai melakukan peninjauan lapangan, Kamis (5/11/2026).
Norman menjelaskan bahwa saat tim penegak hukum lingkungan tiba di lokasi sekitar pukul 11.00 hingga 12.00 WIB, area galian tersebut didapati dalam kondisi kosong tanpa adanya aktivitas pekerja, truk angkutan material, maupun alat berat yang beroperasi di titik pengerukan utama.
Kendati demikian, jejak pengerukan fisik berskala besar yang mendekati badan jalan terlihat jelas di lapangan.
Berdasarkan data yang dihimpun tim pengawas di sekitar lokasi, lahan galian yang dikeluhkan warga tersebut diketahui berada di bawah penguasaan atau kepemilikan seorang warga berinisial I.
Penelusuran DLH mengindikasikan adanya dugaan modus komersial, di mana pemilik lahan menjual material tanah timbun tersebut secara bebas kepada pihak pengambil, sementara segala risiko teknis akibat pengerukan di lapangan diserahkan sepenuhnya kepada pihak pembeli atau pengelola di tapak galian.
Mengingat tingginya potensi risiko kelongsoran pembatas jalan akibat hilangnya vegetasi dan tanaman penahan air, DLH Banyuasin menegaskan tidak akan tinggal diam dan segera melimpahkan temuan sidak ini ke tingkat yang lebih tinggi.
Norman menyebutkan, urusan regulasi dan penindakan hukum final terkait komoditas pertambangan batuan atau Galian C merupakan wewenang penuh jajaran pemerintah provinsi, bukan tingkat kabupaten.
"Untuk Galian C ini kan terkait izin dan tindakan selanjutnya ada di ESDM dan di Provinsi. Jadi besok, insya Allah kita akan koordinasi ke pihak provinsi, baik lewat telepon atau nanti kita kirimkan berita acara resmi kepada mereka untuk bagaimana tindakan selanjutnya," pungkas Norman.