Katonyo.com, Jakarta - Pihak Istana Kepresidenan menilai aksi penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto oleh mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal Polri lainnya sudah masuk dalam kategori perbuatan makar.
Pernyataan keras ini merespons langkah Bareskrim Polri yang resmi menetapkan tiga perwira tinggi tersebut sebagai tersangka dalam kasus peretasan komunikasi ilegal dan penghapusan data elektronik.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa spionase siber ini merupakan ancaman luar biasa yang langsung membahayakan keselamatan serta kedaulatan pimpinan tertinggi negara.
"Kami juga berpendapat, apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar," ujar Prasetyo dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Prasetyo menyayangkan pemanfaatan wewenang ilegal ini karena menyasar dokumen dan percakapan rahasia negara yang sangat sensitif.
"Kalau melakukan tindak penyadapan, penghilangan barang bukti elektronik, illegal access untuk sesuatu yang sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan kita, dan ini menyangkut Kepala Negara, menyangkut pejabat-pejabat negara, nah ini kan sesuatu, yang luar biasa gitu lho," katanya.
Istana menyatakan hingga saat ini motif utama di balik penyadapan terhadap Kepala Negara tersebut masih terus didalami secara intensif.
"Nah karena kalau sudah berbicara Kepala Negara, berbicara pimpinan negara di situ kan banyak informasi-informasi yang tentu sangat sensitif yang itu akan membahayakan, bisa jadi informasi sensitif tersebut membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara," imbuh Prasetyo.
Selain Listyo Sigit, dua jenderal lain yang berstatus tersangka adalah Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta dan Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin membeberkan bahwa sepanjang tahun 2025 hingga 2026, para pelaku memasukkan nomor ponsel target secara ilegal ke dalam Lawful Interception Management System tanpa verifikasi hukum resmi dan di luar koridor penyidikan.
Ketika aksi ini mulai tercium, para pelaku berupaya menghapus berkas digital guna menghilangkan jejak operasi rahasia mereka.
"Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2026 tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem listed tersebut," ucapnya.
Penyelidikan yang digulirkan sejak adanya laporan internal pada 30 Oktober 2026 ini berjalan cepat.
Polisi menerapkan metode scientific crime investigation, memeriksa 10 saksi dan 3 ahli, serta menyita 11 unit ponsel, 1 unit iPad, dan 4 buah flashdisk sebagai alat bukti kuat.
Saat ini, tim penyidik juga tengah memeriksa satu orang saksi berinisial SU.
"Kemudian kita telah melakukan penyitaan barang bukti yaitu berupa HP sebanyak 11 unit, 1 unit iPad, dan flashdisk 4 buah," kata Asep.
Komjen Asep Safrudin menguraikan target peretasan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga menjalar ke perangkat pejabat negara, tokoh elit politik, awak media massa, tokoh ormas, pegiat LSM, hingga para pengusaha swasta.
Aksi sepihak para perwira tinggi ini dipastikan telah melanggar Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 yang wajib menjunjung prinsip kepastian hukum, kerahasiaan, serta perlindungan hak asasi manusia demi penegakan hukum murni.
"Yang seharusnya kegiatan pemantauan dan penyadapan harusnya sesuai aturan dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010, di mana harus menjamin prinsip penyelidikan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan dengan tujuan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas perbuatan tindak pidana dan berdasarkan undang-undang," kata Asep.
Akibat tindakan fatal tersebut, para jenderal kini terancam hukuman berat lewat jeratan pasal berlapis UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yakni Pasal 258 terkait gangguan sistem rahasia (ancaman pidana 10 tahun), Pasal 332 ayat 1 dan 2 tentang akses ilegal (ancaman 6 tahun), serta Pasal 32 ayat 1 UU ITE dengan ancaman 8 tahun kurungan penjara.