Pencarian

Kontak

KPK Periksa Direktur BNPB Terkait Korupsi Dana Siap Pakai

Redaksi
Redaksi Redaksi · Rabu, 28 Oktober 2026 · 14:46:00 WIB · Editor: Tama
KPK Periksa Direktur BNPB Terkait Korupsi Dana Siap Pakai
Ilustrasi - Petugas berjalan di depan tenda darurat milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kasus dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai (DSP) di lingkungan BNPB kini tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: istimewa)

katonyo.com, Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Penanganan Darurat Wilayah I Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Riyanto.

Ia dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pemanfaatan dana siap pakai (DSP) di lingkungan lembaga tersebut.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, tim penyidik memanggil Agus Riyanto selaku Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB sebagai saksi.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi kepada wartawan, Rabu (28/10/2026).

Selain itu, kata Budi, tim penyidik juga memanggil tiga orang saksi lainnya, yakni Kastelia Medina selaku ASN BNPB, Yustam Syahril selaku Analis Kebencanaan Ahli Madya/PPK DSP BNPB, dan Prastato Hendarsanto selaku Analis Kebencanaan Ahli Madya/PPK DSP BNPB.

Pengusutan perkara ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada Selasa, 13 Oktober 2026 lalu.

Dalam operasi yang berlangsung di wilayah Jakarta tersebut, petugas sempat mengamankan 15 orang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif dan gelar perkara, penyidik akhirnya menetapkan lima orang di antaranya sebagai tersangka resmi.

Daftar tersangka tersebut meliputi tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Bima Setiawan.

Kemudian tenaga ahli Kepala BNPB saat peristiwa terjadi, Richard Erlangga, serta Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB yang juga menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Gabriel Purwaka Sigit.

Sementara dua tersangka lain berasal dari sektor swasta, yakni Syifa Nrika Ghifarian dan Gery Prasetiawan.

Dalam mengurai perkara ini, KPK membaginya ke dalam dua klaster penanganan, yaitu dugaan konflik kepentingan serta dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari alokasi DSP.

Untuk klaster konflik kepentingan, penyidik menemukan indikasi bahwa beberapa perusahaan penyedia barang dan jasa yang menjalin kemitraan dengan BNPB memiliki afiliasi dengan tersangka Bima Setiawan.

Proyek-proyek tersebut dieksekusi menggunakan sistem penunjukan langsung sepanjang periode tahun 2024 hingga 2026, dengan akumulasi nilai anggaran menyentuh Rp148 miliar.

Sementara pada klaster suap, tersangka Richard Erlangga disinyalir mengondisikan paket pengadaan di BNPB tahun 2026 dengan meminta sejumlah commitment fee kepada pihak rekanan. Salah satu korporasi yang diketahui menyepakati komitmen pemberian uang tersebut adalah PT Trans Lintas Selaras.

Sepanjang bulan Januari hingga September 2026, Richard diduga telah mengantongi uang tunai melalui jalur perantara dari Direktur PT Trans Lintas Selaras, Gery Prasetiawan, dengan nominal mencapai Rp2,38 miliar.

Di samping itu, dalam rentang waktu yang sama, tersangka Gery juga disinyalir menyetorkan uang senilai Rp140 juta kepada Gabriel Purwaka Sigit.

Saat melancarkan operasi senyap pertengahan Oktober lalu, tim KPK berhasil menyita berbagai barang bukti dengan nilai total diperkirakan mencapai Rp5,47 miliar.

Barang bukti yang diamankan terdiri atas uang tunai sebesar Rp3,35 miliar, mata uang asing senilai 7.500 dolar Amerika Serikat (AS) dan 9.000 dolar Singapura.

Petugas juga menyita aset berupa 56 keping emas seberat 133 gram senilai Rp315,8 juta, tabungan emas dengan berat 192 gram senilai Rp452 juta, serta kepemilikan aset kripto yang ditaksir berharga Rp1,10 miliar.

Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, kelima tersangka saat ini menjalani masa penahanan gelombang pertama selama 20 hari ke depan.

Masa penahanan tersebut berlaku terhitung sejak 14 Oktober sampai dengan 2 November 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Follow katonyo.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Redaksi
Profil Penulis Redaksi

Editor: Tama

Lihat Profil

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks