Pencarian

Kontak

Pemprov Sumsel Absen Rekrut CPNS 2026, Fokus Evaluasi Ribuan Pegawai PPPK

Tama
Tama Redaksi · Selasa, 10 November 2026 · 11:04:00 WIB · Editor: Mohammad
Pemprov Sumsel Absen Rekrut CPNS 2026, Fokus Evaluasi Ribuan Pegawai PPPK
Ilustrasi barisan ASN berseragam KORPRI. Pemprov Sumsel memastikan tidak membuka rekrutmen CPNS 2026 dan memilih fokus pada penataan tenaga PPPK. (foto/dok/AI)

Katonyo.com, Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) memutuskan untuk tidak membuka lowongan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2026.

Kebijakan ini diambil meskipun pemerintah pusat sebelumnya sempat memberikan sinyal mengenai adanya agenda seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional pada bulan November ini.

Kepastian mengenai absennya Sumsel dalam seleksi abdi negara tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumsel, Ismail Fahmi.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya memang memilih untuk tidak mengusulkan kuota formasi baru untuk periode tahun ini ke kementerian terkait.

"Pemprov Sumsel tahun ini tidak menerima (rekrutmen CPNS 2026)," katanya saat memberikan keterangan di Palembang, Senin (9/11/2026).

Alih-alih menambah pegawai baru melalui jalur CPNS, BKD Sumsel saat ini tengah mencurahkan fokusnya pada penataan tenaga kerja yang sudah ada.

Kebijakan internal dialihkan untuk memproses transisi status kepegawaian bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari status paruh waktu (part-time) menjadi penuh waktu (full-time).

Berdasarkan basis data yang telah dirangkum oleh BKD Sumsel, tercatat ada sebanyak 5.990 orang tenaga PPPK paruh waktu yang terdata di lingkungan dinas dan instansi daerah.

Dari total jumlah tersebut, mayoritas di antaranya akan dipertahankan posisinya untuk masa tugas berikutnya.

"Untuk PPPK Paruh Waktu sebanyak 5.990 orang. Sedangkan yang diusulkan diperpanjang 5.892 orang, sedangkan yang tidak diperpanjang 98 orang," ujarnya.

Mengenai nasib puluhan pegawai yang tidak masuk dalam daftar perpanjangan kontrak kerja tersebut, Ismail menjabarkan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan evaluasi riil dari tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Alasan pencoretan murni karena faktor administratif alami dan aturan kepegawaian, bukan karena pemutusan hubungan kerja sepihak.

"Tidak diperpanjang oleh OPD dengan alasan mengundurkan diri, sudah memasuki BUP (batas usia pensiun), dan meninggal dunia," kata Ismail menambahkan.

Follow katonyo.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Tama
Profil Penulis Tama

Editor: Mohammad

Lihat Profil

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks