Katonyo.com, Palembang - Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumatera Selatan resmi melaporkan dugaan ketidaksesuaian realisasi belanja daerah senilai Rp130,5 miliar dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan Tahun Anggaran 2025 ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan.
Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas) bernomor 075/DUMAS/K-MAKI/SUMSEL/XI/2026 tersebut menyoroti perbedaan angka realisasi belanja antara dokumen LKPJ Bupati OKU Selatan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Koordinator K-MAKI Sumsel, Boni Belitong, bersama Koordinator K-MAKI OKU Selatan, Sutaryo, menyerahkan laporan tersebut ke Kejati Sumsel dengan melampirkan dokumen penyandingan anggaran. K-MAKI meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan ketidaksesuaian tersebut, termasuk memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran daerah.
Dalam keterangannya, K-MAKI menyebut hasil pencocokan dokumen LKPJ Bupati dengan LHP BPK RI menemukan selisih realisasi belanja daerah sebesar Rp130.549.639.433 atau sekitar Rp130,5 miliar.
"Angka belanja pada audit BPK RI jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dilaporkan eksekutif di dalam draf LKPJ kepada DPRD," ujar Boni Budi Yanto di Palembang, Selasa (10/11/2026).
K-MAKI merinci, ketidaksesuaian tersebut terjadi pada dua pos belanja utama. Pada belanja operasi, LHP BPK RI mencatat realisasi sebesar Rp917,8 miliar, sedangkan dalam LKPJ APBD disebut sebesar Rp791,9 miliar. Perbedaan tersebut mencapai sekitar Rp125,9 miliar.
Sementara pada belanja modal, realisasi berdasarkan audit BPK RI tercatat Rp217,8 miliar, sedangkan dalam laporan Bupati sebesar Rp213,2 miliar. Selisihnya mencapai sekitar Rp4,6 miliar.
K-MAKI juga menyoroti perbedaan pencatatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Berdasarkan dokumen yang disandingkan, saldo akhir SiLPA dalam draf LKPJ disebut mencapai Rp137,1 miliar, sedangkan hasil audit BPK RI mencatat saldo sebesar Rp39,2 miliar.
K-MAKI menilai perbedaan tersebut mengakibatkan pembengkakan angka SiLPA sekitar Rp97,8 miliar dalam dokumen pertanggungjawaban. Organisasi tersebut menduga ketidaksesuaian itu bukan sekadar persoalan administratif dan meminta aparat penegak hukum memastikan penyebab serta konsekuensi hukumnya.
Atas temuan tersebut, K-MAKI menilai terdapat indikasi dugaan penyimpangan dalam pelaporan keuangan daerah yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Mereka mengaitkan persoalan tersebut dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
K-MAKI turut meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses penganggaran dan pelaporan keuangan daerah, khususnya Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kepala BAPPERIDA, serta Kepala BPKAD OKU Selatan.
Menurut K-MAKI, ketiga pejabat tersebut perlu dimintai klarifikasi terkait perbedaan angka realisasi belanja yang ditemukan dalam dokumen penyandingan anggaran.
Melalui laporan Dumas itu, K-MAKI mendesak Kejati Sumsel melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan, serta menindaklanjuti laporan apabila ditemukan bukti awal yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.
"Kejaksaan harus melacak ke mana larinya selisih angka ratusan miliar ini. Apakah ini digunakan untuk menutupi defisit riil, atau ada aliran dana keluar secara ilegal yang sengaja disembunyikan dari pengawasan DPRD dan publik," kata Sutaryo.
Hingga berita ini disusun, dugaan ketidaksesuaian angka realisasi belanja tersebut merupakan laporan K-MAKI Sumsel.
Redaksi belum memperoleh keterangan dari Sekretaris Daerah, Kepala BAPPERIDA, maupun Kepala BPKAD OKU Selatan terkait dugaan tersebut.