Katonyo.com, Palembang - Skandal dugaan pengondisian penyedia barang dan jasa serta pemotongan dana proyek di lingkungan Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan resmi dilaporkan ke Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
Laporan yang dilayangkan oleh Eksponen 98 ini menyoroti dugaan praktik monopoli proyek percetakan, seperti buku kegiatan, tabloid, majalah, hingga paper bag pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025.
Berdasarkan dokumen laporan, dua pejabat kunci yang turut dilaporkan untuk dimintai klarifikasi dan pemeriksaan adalah pejabat berinisial H selaku Kepala Bagian Humas dan Protokol serta R selaku Kepala Subbagian.
Modus operandi yang diungkap dalam laporan tersebut meliputi pengarahan rekanan agar menggunakan perusahaan atau CV "titipan" tertentu, ketidaktransparanan dokumen pengadaan seperti Surat Perintah Kerja (SPK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada pelaksana lapangan, hingga penguasaan proses penagihan dan pencairan dana.
Bahkan, salah satu rekanan pelaksana mendapati bahwa keuntungan proyek dipotong secara sepihak dan ia hanya menerima pengembalian modal kerja sebesar Rp90 juta.
Atas temuan tersebut, Eksponen 98 mendesak Kejati Sumsel untuk menguji unsur pelanggaran Pasal 2, Pasal 3, hingga Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tembusan laporan ini juga telah diserahkan secara resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Sumsel, Inspektorat, BPK RI, hingga Ombudsman RI.
Ketua Eksponen 98, Panji Kresna, menyatakan bahwa praktik pengondisian penyedia dan pemotongan selisih pembayaran anggaran publik merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat.
"Kami mendesak Aspidsus Kejati Sumsel untuk segera memanggil H dan R guna mengusut tuntas aliran dana serta rantai pengondisian proyek percetakan yang merugikan rekanan di lapangan," ujar Panji.
Panji juga memastikan pihaknya siap menghadirkan saksi serta bukti tambahan demi mendukung proses penyelidikan secara menyeluruh.
"Pemeriksaan tidak boleh hanya berhenti pada level pelaksana lapangan saja, melainkan harus membongkar siapa saja aktor intelektual yang menikmati selisih aliran dana dari anggaran humas tersebut," pungkas Panji.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi Katonyo.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pejabat H dan R selaku pihak yang dilaporkan.