Pencarian

Kontak

Dugaan Mark-up Cost Recovery SKK Migas, K-MAKI Minta KPK dan Kejagung Segera Usut

Audit terbaru BPK mengungkap indikasi jebolnya tata kelola hulu migas yang berpotensi menghilangkan penerimaan negara hingga puluhan triliun rupiah. Merespons temuan tersebut, K-MAKI mendesak KPK dan Kejaksaan Agung segera turun tangan mengusut dugaan skandal cost recovery di tubuh SKK Migas. Lantas, siapakah pihak-pihak yang diduga diuntungkan dari skandal raksasa ini?

Tama
Tama Redaksi · Jumat, 13 November 2026 · 12:31:00 WIB · Editor: Mohammad
Dugaan Mark-up Cost Recovery SKK Migas, K-MAKI Minta KPK dan Kejagung Segera Usut
Koordinator K-MAKI, Boni Belitong, menunjukkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait pengelolaan hulu migas. (foto:dok/k-maki)

Katonyo.com, Palembang – Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera turun tangan mengusut dugaan korupsi di lingkungan SKK Migas.

Desakan ini mencuat setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Semester I Tahun 2025 menemukan tata kelola hulu migas yang dinilai tidak efektif, termasuk adanya potensi kehilangan penerimaan negara hingga US$1,58 miliar (sekitar puluhan triliun rupiah) akibat indikasi kelebihan pembebanan cost recovery.

Koordinator K-MAKI, Boni Belitong, menilai temuan BPK tersebut bukan sekadar persoalan maladministrasi biasa.

Menurutnya, laporan itu adalah pintu masuk yang jelas bagi aparat penegak hukum (APH) untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

"Audit BPK ini membuka kotak pandora tata kelola hulu migas kita. Bayangkan, akibat lemahnya verifikasi biaya operasi dan perubahan kontrak EPCI yang melanggar ketentuan, negara berpotensi kehilangan penerimaan dari pembebanan cost recovery berlebihan sebesar US 1,58miliar, ditambah risiko inefisiensi pada 9 KKKS yang mencapai US2,99 miliar. Ini angka yang fantastis dan menyangkut hajat hidup orang banyak," tegas Boni Belitong dalam keterangan resminya, Jumat (13/11/2026).

Selain dugaan pembengkakan (mark-up) cost recovery, K-MAKI juga menyoroti indikasi pembiaran hak tagih negara oleh SKK Migas.

Berdasarkan temuan BPK, SKK Migas diduga tidak mengenakan denda keterlambatan (liquidated damages) sebesar US$421,25 ribu kepada kontraktor.

Lembaga tersebut juga disorot karena meloloskan Perubahan Lingkup Kerja (PLK) kontrak EPCI pada empat Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ditengarai menyalahi aturan.

K-MAKI menilai kelalaian dalam menagih denda serta kebiasaan menerima laporan keuangan kuartalan KKKS tanpa proses audit yang memadai berpotensi kuat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang sengaja menguntungkan pihak ketiga.

Lebih jauh, K-MAKI mengkritik tata kelola SKK Migas secara kelembagaan dan strategis.

Status lembaga yang dinilai masih berada di "ruang abu-abu" pasca-pembubaran BP Migas membuat mekanisme pertanggungjawabannya kepada Presiden tidak berjalan utuh, sehingga rawan penyalahgunaan wewenang.

Atas dasar itu, K-MAKI mendesak Pemerintah dan DPR RI segera menuntaskan Revisi UU Migas agar lembaga pengelola hulu migas memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Di sisi lain, penetapan target lifting 1 juta BOPD minyak dan 12 BSCFD gas pada 2030 tak luput dari kritik keras.

Target tersebut dinilai semu dan berpotensi menjadi pembohongan publik karena BPK mencatat perencanaannya tidak didukung data yang valid serta belum disepakati bersama KKKS.

Mengacu pada Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004, Kepala SKK Migas memiliki batas waktu 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, termasuk memulihkan dugaan kelebihan beban cost recovery dan menagih denda keterlambatan kontraktor.

K-MAKI menegaskan siap mengawal kasus ini dan membawanya ke jalur hukum jika tidak ada pemulihan nyata.

"Kami mendesak BPK RI tidak berhenti pada audit kinerja, tetapi segera meningkatkan status pemeriksaan menjadi Audit Investigatif atau Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) khususnya pada temuan kontrak EPCI dan cost recovery US$1,58 miliar tersebut. K-MAKI siap mengawal kasus ini dan melaporkannya secara resmi ke penegak hukum apabila dalam 60 hari tidak ada pemulihan kerugian negara yang nyata," pungkas Boni Belitong.

Follow katonyo.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Tama
Profil Penulis Tama

Editor: Mohammad

Lihat Profil

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks