Pencarian

Kontak

Temuan BPK Rp24 Miliar, Ade Indra Desak APH Segera Usut PT Petro Muba

Tama
Tama Redaksi · Senin, 16 November 2026 · 09:45:00 WIB · Editor: Mohammad
Temuan BPK Rp24 Miliar, Ade Indra Desak APH Segera Usut PT Petro Muba
Ade Indra Chaniago mendesak APH mengusut temuan BPK Rp24,02 miliar di PT Petro Muba. (Foto: Katonyo.com)

Katonyo.com, Muba - Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat indikasi penyimpangan dan potensi kerugian negara senilai Rp24,02 miliar pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Petro Muba memicu desakan penegakan hukum.

Aparat Penegak Hukum (APH) diminta segera mengusut tuntas catatan merah audit negara tersebut.

Desakan keras itu disampaikan Aktivis Sumatera Selatan (Sumsel) sekaligus Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP), Ade Indra Chaniago.

Ia merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Sumsel periode 2020–2024 yang memberikan kesimpulan “Tidak Sesuai” terhadap pengelolaan PT Petro Muba dan anak usahanya.

Dalam dokumen audit tersebut, tercatat sedikitnya 11 temuan dan 21 permasalahan krusial dengan nilai mencapai Rp24,02 miliar.

Ade menilai angka itu sudah melampaui batas toleransi kesalahan administratif dan menyimpang jauh dari filosofi pendirian BUMD sebagai instrumen peningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“PT Petro Muba ini dibentuk dan diberi mandat mengelola sumber daya strategis daerah untuk satu tujuan utama. Mereka ditunjuk untuk memberikan kontribusi kepada negara dan daerah, bukan justru menggerogoti keuangan negara,” tegas Ade saat dimintai tanggapan, Senin (16/11/2026).

Merujuk rincian dokumen audit BPK, terdapat sejumlah pos anggaran yang diduga kuat bermasalah.

Di antaranya indikasi penggelembungan (mark-up) dan pemborosan anggaran pengadaan barang dan jasa senilai Rp7,92 miliar.

Auditor negara juga mencatat dugaan kelebihan bayar gaji serta fasilitas direksi dan komisaris sebesar Rp889 juta yang melampaui Keputusan Bupati.

Di anak usaha PT Muba Link, ditemukan indikasi penggunaan kas perusahaan Rp271 juta untuk pinjaman pribadi, serta kerugian akibat pemberian fasilitas tanpa pengawasan senilai Rp1,14 miliar.

Selain itu, BPK mencatat beban tunggakan pajak internal perusahaan sebesar Rp13,77 miliar dan piutang macet di anak usaha PT MEP yang menembus angka Rp43,31 miliar.

Persoalan tata kelola keuangan PT Petro Muba kian disorot menyusul mencuatnya informasi mengenai dugaan tunggakan pajak jasa pengangkutan sebesar Rp40 miliar oleh mitra pihak ketiga perusahaan tersebut.

Kondisi ini diduga membuat rekomendasi tindak lanjut audit BPK serta syarat administrasi perizinan angkut terganjal hingga penyaluran minyak ke Pertamina tersendat sejak awal 2026.

“Untuk pihak ketiga pengangkutan, logika bisnisnya sederhana. Anda sudah diuntungkan lewat kontrak jasa transportasi dari pengelolaan minyak rakyat. Lalu apa yang salah, apa yang masih kurang sampai terjadi tunggakan pajak Rp40 miliar?” ujar Ade mempertanyakan.

Menurut Ade, dalam perspektif hukum tindak pidana korupsi dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), seluruh rangkaian temuan audit senilai Rp24,02 miliar ditambah dugaan tunggakan pajak mitra Rp40 miliar tersebut adalah indikasi krisis akuntabilitas yang serius.

“Kejaksaan dan Kepolisian harus segera membedah dokumen LHP BPK, memeriksa seluruh kontrak kerja sama pengangkutan, serta menelusuri aliran dananya secara objektif. Jangan sampai ada pembiaran yang merugikan keuangan negara maupun daerah,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi Direktur Utama PT Petro Muba, Khadafi, beserta jajaran manajemen guna memperoleh klarifikasi dan hak jawab resmi terkait sorotan serta data temuan tersebut.

Follow katonyo.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Tama
Profil Penulis Tama

Editor: Mohammad

Lihat Profil

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks