Katonyo.com|OPINI|Palembang, 17 November 2026
Penulis: K-MAKI SUMSEL|Boni Belitong
Praktik tata kelola sektor hulu dan hilir minyak dan gas bumi (migas) Indonesia sepanjang tahun 2025 kembali mempertontonkan ironi kebijakan yang membebani keuangan negara. Di satu sisi, PT Pertamina (Persero) harus mengeluarkan anggaran raksasa untuk mengimpor minyak mentah demi menjaga ketahanan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. Namun di sisi lain, jutaan barel minyak mentah produksi domestik justru tetap mengalir ke pasar ekspor akibat lemahnya pengendalian Rencana Kerja Ekspor (RKE) oleh SKK Migas.
Berdasarkan data perdagangan nasional dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, publik dihadapkan pada ketimpangan nyata dalam neraca energi nasional sepanjang 2025, Defisit Sektor Migas Membengkak. Sepanjang tahun 2025, total belanja impor migas Indonesia mencapai US$ 32,76 miliar (sekitar Rp550,35 triliun) dan memicu defisit neraca perdagangan sektor migas hingga US$ 19,70 miliar sementara itu Kebocoran Pasokan Domestik. Pada periode yang sama, BPK mencatat sebanyak 15,38 juta barel minyak mentah dan kondensat senilai US$ 1,03 miliar (sekitar Rp16,97 triliun) tetap diekspor ke luar negeri akibat ketidakpatuhan SKK Migas dalam menjalankan kebijakan pembatasan ekspor.
Neraca Ketimpangan Pasokan Minyak Mentah Tahun 2025, mengacu pada asumsi kurs rata-rata Kementerian Keuangan sebesar Rp16.475 per dolar AS, perbandingan antara kebutuhan kilang, realisasi produksi (lifting), serta arus ekspor-impor minyak mentah sepanjang 2025 menunjukkan struktur pemborosan devisa yang serius, yaitu
Defisit Produksi vs. Kapasitas Kilang, Untuk beroperasi pada kapasitas optimal sebesar 900.000 hingga 1.000.000 barel per hari (328,50–365,00 juta barel per tahun), kilang PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) membutuhkan bahan baku senilai Rp372,32 triliun hingga Rp413,69 triliun. Sementara itu, realisasi lifting minyak mentah nasional yang diawasi SKK Migas hanya mencapai 605.300 barel per hari (220,93 juta barel per tahun) senilai Rp243,76 triliun, sehingga terdapat defisit struktural sebesar Rp128,56 triliun hingga Rp169,93 triliun.
Kelalaian Revisi Rencana Ekspor KKKS, Di tengah defisit pasokan domestik tersebut, tercatat 23,87 juta barel (3,10 juta ton) minyak mentah Indonesia tetap diekspor dengan nilai Rp25,54 triliun (US$ 1,55 miliar). Dari volume tersebut, BPK menemukan 15,38 juta barel senilai Rp16,97 triliun (US$ 1,03 miliar) merupakan bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari 14 jenis minyak mentah dan kondensat. Ekspor ini tetap berjalan karena SKK Migas tidak merevisi Rencana Kerja Ekspor (RKE), meskipun Kementerian ESDM telah memerintahkan pengalihan pasokan ke kilang domestik.
Pembengkakan Belanja Impor Pertamina. Akibat berkurangnya pasokan domestik tersebut, Pertamina terpaksa menutup kebutuhan kilang melalui impor minyak mentah sebesar 135,33 juta barel (17,58 juta ton) dengan nilai belanja mencapai Rp153,38 triliun (US$ 9,31 miliar). Nilai belanja impor ini enam kali lipat lebih besar dari total nilai ekspor minyak mentah nasional dan sembilan kali lipat dari nilai ekspor bagian KKKS temuan BPK.
Kerugian Selisih Biaya Logistik. Minyak mentah domestik dilepas ke pasar ekspor dengan harga rata-rata US$ 66,97 per barel (Rp1,10 juta per barel), sedangkan minyak mentah impor yang didatangkan Pertamina berbiaya rata-rata US$ 68,79 per barel (Rp1,13 juta per barel) karena menanggung beban ongkos angkut kapal lintas benua (ocean freight) dan asuransi laut.
Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K MAKI) menilai fenomena ini bukan sekadar persoalan teknis spesifikasi kilang (crude assay) atau mekanisme bisnis kontraktor semata, melainkan indikasi kuat adanya kegagalan koordinasi sistemik dan maladministrasi dalam penegakan prinsip prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2021.
Ketika minyak mentah bagian KKKS dibiarkan mengalir ke luar negeri tanpa pengendalian RKE yang ketat, negara menanggung beban ganda. Selain kehilangan kedaulatan atas pasokan energi primer, negara melalui Pertamina harus menguras devisa tambahan untuk membiayai logistik impor dari Timur Tengah maupun Afrika Barat. Beban biaya inilah yang pada akhirnya menekan arus kas Pertamina dan memperbesar tagihan kompensasi serta subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Atas dasar temuan BPK RI dan analisis tata kelola tersebut, K MAKI mendesak Audit Investigatif dan Penelusuran Hukum. Aparat penegak hukum (Kejaksaan Agung dan KPK) bersama BPK perlu mendalami temuan lolosnya ekspor 15,38 juta barel minyak mentah tersebut untuk memastikan ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, maupun praktik pemburuan rente (rent-seeking) dalam persetujuan RKE maupun pengadaan impor, Evaluasi Total Jajaran SKK Migas. Pemerintah harus mengevaluasi jajaran pengambil kebijakan di SKK Migas yang lalai menjalankan mandat pembatasan ekspor Kementerian ESDM dan lemah dalam menertibkan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) hulu migas, Pengawalan Ketat Pembekuan Ekspor. Kebijakan pembekuan izin ekspor minyak mentah dan kondensat yang mulai diberlakukan pada Mei 2026 harus diawasi secara transparan tanpa celah pengecualian, sehingga seluruh produksi domestik benar-benar diprioritaskan untuk menekan beban impor dan menjaga ketahanan APBN.