Pencarian

Kontak
K-Maki Sumsel Teriak Minta Pertanggungjawaban!!

15,38 Juta Barel Minyak Tetap Diekspor, BPK Ungkap Ketidakpatuhan di Hulu Migas

BPK RI mengungkap ketidakpatuhan terhadap kebijakan pembatasan ekspor minyak mentah dan kondensat sepanjang 2025, dengan 15,38 juta barel senilai US$1,03 miliar tetap diekspor meski berpotensi memenuhi kebutuhan domestik. Temuan dalam IHPS I Tahun 2026 itu menyoroti pengalihan rencana ekspor yang hanya dilakukan terhadap minyak bagian negara, sementara rencana ekspor minyak bagian KKKS tidak disesuaikan. K-MAKI mendesak SKK Migas, Kementerian ESDM, dan pihak terkait menindaklanjuti rekomendasi BPK secara konkret, termasuk penelusuran tanggung jawab dan pengamanan aset BMN Hulu Migas eks terminasi.

Redaksi
Redaksi Redaksi · Kamis, 12 November 2026 · 12:41:00 WIB · Editor: Mohammad
15,38 Juta Barel Minyak Tetap Diekspor, BPK Ungkap Ketidakpatuhan di Hulu Migas
Gambar Ilustrasi Ai. (Foto: dok. Katonyo.com).

Katonyo.com, Palembang – Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjadi sorotan Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI).

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026, BPK mengungkap adanya ketidakpatuhan terhadap kebijakan pembatasan ekspor minyak mentah dan kondensat sepanjang 2025. Akibat kondisi tersebut, sebanyak 15,38 juta barel minyak mentah dan kondensat yang berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik tetap terealisasi dalam kegiatan ekspor dengan nilai mencapai US$1,03 miliar.

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan energi nasional.

BPK menjelaskan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya telah menetapkan kebijakan pengalihan rencana ekspor minyak mentah dan kondensat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui PT Kilang Pertamina Indonesia (KPI).

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, pengalihan rencana ekspor hanya dilakukan terhadap minyak bagian negara. Sementara itu, rencana ekspor minyak mentah dan kondensat bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tidak mengalami penyesuaian sebagaimana kebijakan pemerintah.

Dari 14 jenis minyak mentah dan kondensat yang disepakati untuk dibatasi ekspornya, BPK mencatat realisasi ekspor tetap berlangsung dengan volume mencapai 15,38 juta barel.

Menanggapi temuan tersebut, Koordinator K-MAKI, Boni Belitong, menilai hasil pemeriksaan BPK harus menjadi dasar evaluasi serius bagi SKK Migas, Kementerian ESDM, serta seluruh pihak yang terlibat dalam tata kelola hulu migas.

"Jangan biarkan catatan BPK berhenti menjadi dokumen," tegas Boni, di Palembang, Kamis (12/11/2026). 

Menurut K-MAKI, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan aktivitas ekspor dan perdagangan minyak, tetapi juga menyangkut efektivitas implementasi kebijakan negara dalam memenuhi kebutuhan energi domestik.

K-MAKI mempertanyakan mekanisme pengawasan yang diterapkan ketika kebijakan pemerintah mengenai prioritas pemenuhan kebutuhan minyak dalam negeri belum sepenuhnya diterapkan terhadap minyak bagian KKKS.

Selain itu, K-MAKI mendorong penjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas tidak dilakukannya revisi Rencana Kerja Ekspor (RKE), mekanisme koordinasi dengan KKKS, serta kesesuaian keputusan komersialisasi minyak dengan ketentuan dan kewajiban kontrak kerja sama.

BMN Hulu Migas Eks Terminasi Jadi Sorotan

Selain persoalan ekspor minyak mentah dan kondensat, K-MAKI juga menyoroti temuan BPK terkait pengamanan Barang Milik Negara Hulu Migas (BMN HM).

Dalam hasil pemeriksaannya, BPK mengungkap aset BMN HM eks terminasi senilai US$33,22 juta dan Rp278,29 miliar yang dinyatakan tidak ditemukan.

BPK juga mencatat terdapat aset hulu migas senilai Rp594,15 miliar pada 40 KKKS yang telah mengalami terminasi sejak 2019, tetapi belum diserahkan kepada pemerintah.

Persoalan lainnya mencakup kelemahan pengamanan aset, antara lain tanah yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Keuangan serta adanya tanah yang tumpang tindih dengan hak guna usaha (HGU) pihak lain.

Bagi K-MAKI, temuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui penelusuran menyeluruh terhadap inventarisasi aset, penguasaan fisik, proses serah terima setelah kontrak KKKS berakhir, serta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait.

K-MAKI menegaskan, aset yang dinyatakan tidak ditemukan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Namun, kondisi tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan fisik, administrasi, riwayat penguasaan, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

BPK Catat Delapan Temuan dengan 14 Permasalahan

Dalam pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan belanja operasional, aset KKKS, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada SKK Migas, BPK mengungkap delapan temuan yang memuat 14 permasalahan.

Permasalahan tersebut terdiri atas tujuh kelemahan sistem pengendalian intern, enam permasalahan ketidakpatuhan, serta satu permasalahan terkait aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas senilai Rp199,30 juta.

K-MAKI menilai seluruh catatan pemeriksaan tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius agar rekomendasi BPK tidak berhenti pada perbaikan administrasi, tetapi menghasilkan perbaikan nyata dalam tata kelola dan pengamanan kekayaan negara.

K-MAKI Desak Evaluasi dan Penelusuran Tanggung Jawab

K-MAKI mendorong agar rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara konkret dan transparan. Sejumlah langkah yang dinilai perlu dilakukan meliputi evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan pembatasan ekspor minyak mentah dan kondensat tahun 2025.

Selain itu, K-MAKI meminta penelusuran terhadap pihak yang bertanggung jawab atas tidak dilakukannya penyesuaian Rencana Kerja Ekspor terhadap 14 jenis minyak bagian KKKS.

K-MAKI juga mendorong inventarisasi dan pemeriksaan fisik BMN HM eks terminasi yang dinyatakan tidak ditemukan, serta penyelesaian kewajiban penyerahan aset senilai Rp594,15 miliar dari 40 KKKS yang telah mengalami terminasi.

Apabila dalam proses penelusuran ditemukan bukti yang memenuhi unsur hukum, K-MAKI meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan atau penguasaan aset negara secara tidak sah.

Tak kalah penting, K-MAKI mendorong penyampaian perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

Dalam kritiknya, Boni Belitong meminta SKK Migas, Kementerian ESDM, PT Pertamina, PT Kilang Pertamina Indonesia, dan KKKS terkait memberikan penjelasan sesuai kewenangan masing-masing.

"K-MAKI menegaskan bahwa pemberitaan dan sorotan terhadap hasil pemeriksaan BPK merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat dalam mengawal pengelolaan kekayaan negara," ujar Boni.

Ia menambahkan, minyak mentah, kondensat, serta aset yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan negara dan ketahanan energi nasional.

Karena itu, setiap kelemahan pengawasan, ketidakpatuhan terhadap kebijakan, maupun persoalan pengamanan aset harus ditindaklanjuti secara serius.

K-MAKI berharap pemerintah tidak hanya memberikan jawaban administratif, tetapi juga menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan seluruh persoalan yang telah dicatat BPK.

"Rekomendasi audit harus berujung pada perbaikan tata kelola, kepastian pertanggungjawaban, dan perlindungan nyata terhadap kekayaan negara," pungkas Boni Belitong.

(Redaksi Katonyo.com)

Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi hasil pemeriksaan BPK RI yang dipublikasikan dalam IHPS I Tahun 2026. Tanggapan dan klarifikasi dari SKK Migas, Kementerian ESDM, PT Pertamina, PT Kilang Pertamina Indonesia, serta KKKS terkait tetap terbuka untuk dimuat sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.

Follow katonyo.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Redaksi
Profil Penulis Redaksi

Editor: Mohammad

Lihat Profil

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks