Pencarian

Kontak

Kasus Suap DJKA: Anak Usaha KAI Dituntut Denda dan Uang Pengganti

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut PT KAPM, anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI), membayar denda Rp200 juta dan uang pengganti Rp2,41 miliar dalam kasus suap pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) terkait proyek perlintasan sebidang Jawa-Sumatra 2022. Korporasi dinilai terbukti menyuap pejabat DJKA sebesar Rp1,125 miliar demi memuluskan proyek senilai Rp20,7 miliar. Tuntutan dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, dan kuasa hukum PT KAPM akan mengajukan pledoi pekan depan untuk menyanggah perhitungan uang pengganti.

Mohammad
Mohammad Reporter · Selasa, 10 November 2026 · 08:27:00 WIB · Editor: Tama
Kasus Suap DJKA: Anak Usaha KAI Dituntut Denda dan Uang Pengganti
Aktivitas pelayanan penumpang di peron stasiun PT KAI tetap berjalan normal guna melayani mobilitas masyarakat, di tengah kasus hukum proyek infrastruktur yang menjerat anak usahanya, PT KAPM. (foto/dok/katonyo.com)
Katonyo.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut PT KAPM, anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI), untuk membayar denda Rp200 juta serta uang pengganti sebesar Rp2,41 miliar.
Korporasi tersebut dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menyuap sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan terkait proyek perlintasan sebidang Jawa-Sumatra tahun anggaran 2022.
Tuntutan pidana tersebut dibacakan oleh jaksa penuntut umum KPK dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Senin (09/11/2026).
Jaksa menegaskan, jika dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap denda tersebut tidak dibayar, sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha jasa konstruksi atau bahkan penutupan seluruh perusahaan selama satu tahun siap diberlakukan.
"Menjatuhkan pidana pokok terhadap Terdakwa PT KAPM berupa pidana denda sejumlah Rp 200 juta," ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan di hadapan majelis hakim.
Berdasarkan surat tuntutan, PT KAPM bersama eks direkturnya, Yoseph Ibrahim, terbukti menggelontorkan uang suap berupa commitment fee sebesar Rp1,125 miliar secara bertahap kepada Direktur Sarana dan Prasarana DJKA, Harno Trimadi, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Fadliansyah.
Suap ini diberikan demi memuluskan proyek perlintasan sebidang senilai Rp20,7 miliar, yang menghasilkan keuntungan bersih sekitar Rp2,4 miliar bagi perusahaan.
Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum PT KAPM, Robinson Paul Tarru, menyatakan akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) pada persidangan pekan depan.
Pihak kuasa hukum berencana menyanggah dasar perhitungan uang pengganti, dengan alasan nominal keuntungan Rp2,4 miliar yang diklaim jaksa belum dikurangi oleh berbagai biaya pengeluaran langsung selama masa pengerjaan proyek di lapangan.
 
 

Follow katonyo.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks