Pencarian

Kontak

YPAN Tanggapi Polemik Bimtek Jogja, Bantah Klausul Pemaksaan dalam PKS

Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN) membantah adanya klausul pemaksaan pembayaran maupun keikutsertaan peserta dalam perjanjian kerja sama (PKS) kegiatan Professional English Training Goes to Yogyakarta yang melibatkan tenaga pendidik di Kabupaten Banyuasin. Wakil Ketua Bidang Hukum dan Kerja Sama YPAN, Adi, menegaskan pihaknya tidak berkomentar atas isu dugaan pembebanan iuran kepada guru dan menyerahkan persoalan itu kepada dinas terkait. YPAN mendukung penegakan hukum atas dugaan pelanggaran substantif asalkan didasarkan pada bukti autentik, sementara penjelasan Dinas Pendidikan Banyuasin masih dinantikan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang.

Redaksi
Redaksi Redaksi · Senin, 02 November 2026 · 05:03:45 WIB
YPAN Tanggapi Polemik Bimtek Jogja, Bantah Klausul Pemaksaan dalam PKS
Gambar Ilustrasi Ai. (Foto: dok. Katonyo.com).

Katonyo.com, Banyuasin – Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN) akhirnya memberikan tanggapan terkait polemik kegiatan Professional English Training Goes to Yogyakarta yang melibatkan tenaga pendidik di Kabupaten Banyuasin. Pihak yayasan menegaskan bahwa dalam perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak terkait tidak terdapat klausul yang mengatur pemaksaan pembayaran maupun keikutsertaan peserta sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat.

Adi, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Kerja Sama YPAN, mengatakan pihaknya tidak berkomentar lebih jauh mengenai berbagai persoalan yang belakangan disorot, terutama terkait dugaan pembebanan iuran kepada guru yang tidak mengikuti kegiatan. Menurutnya, persoalan tersebut lebih tepat dikonfirmasi kepada dinas terkait.

"Kami tidak berkomentar atas isu-isu di atas. Itu semua tertuju kepada pihak dinas terkait. Dalam PKS (perjanjian kerja sama) tidak ada klausul seperti yang diberitakan terkait pemaksaan dan kami sangat berkomitmen terhadap integritas lembaga kami," ujar Adi dalam keterangannya kepada redaksi katonyo.com melalui pesan whatsapp, Jumat (30/10/2026). 

Adi juga menyampaikan bahwa YPAN mendukung proses penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran yang bersifat substantif. Namun, ia menekankan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus didasarkan pada bukti autentik, bukan sekadar asumsi atau informasi yang belum terverifikasi.

"Kami mendukung penegakan proses hukum apabila terjadi pelanggaran yang substantif dengan mengedepankan bukti-bukti yang autentik, bukan dengan asumsi," tegasnya.

Ia menambahkan, YPAN memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui berbagai program pelatihan. Upaya tersebut, menurutnya, ditujukan untuk mendukung kemajuan dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Banyuasin dan wilayah lainnya di Indonesia.

Di sisi lain, polemik kegiatan pelatihan tersebut sebelumnya mendapat sorotan dari Koordinator K-MAKI Banyuasin, Sepriadi Pratama. Ia mempertanyakan urgensi pelaksanaan pelatihan di Yogyakarta, terutama terkait kontribusi peserta yang disebut mencapai Rp5,5 juta per orang.

Sepriadi menilai besaran biaya tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, mulai dari dasar penetapan tarif, rincian penggunaan dana, hingga manfaat konkret yang akan diperoleh peserta. Ia juga mempertanyakan alasan kegiatan tidak dilaksanakan di Banyuasin dengan mendatangkan lembaga pelatihan profesional.

Menurut Sepriadi, peningkatan kompetensi guru merupakan kebutuhan penting. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan efisiensi pembiayaan, transparansi, serta kondisi tenaga pendidik yang menjadi peserta. Ia meminta Dinas Pendidikan Banyuasin menjelaskan mekanisme pembayaran dan memastikan tidak terdapat unsur pemaksaan dalam keikutsertaan maupun pembiayaan kegiatan.

Sorotan lain muncul setelah seorang guru di Kecamatan Tanjung Lago yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku diminta membayar iuran sebesar Rp370.000 meskipun tidak mengikuti perjalanan ke Yogyakarta. Berdasarkan pengakuannya, iuran tersebut diperuntukkan bagi guru yang ditunjuk mewakili sekolah untuk mengikuti kegiatan.

Narasumber tersebut juga menyebut besaran iuran dapat berbeda bergantung pada jumlah guru di masing-masing sekolah, bahkan diduga mencapai Rp500.000 per orang. Ia mengaku keberatan dengan pembayaran tersebut, tetapi khawatir penolakan dapat berdampak terhadap urusan administrasi pekerjaannya.

Meski demikian, pengakuan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, termasuk mengenai dasar penetapan iuran, pihak yang memberikan arahan, serta mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana. Belum dapat dipastikan apakah pembebanan tersebut merupakan kebijakan resmi, kesepakatan internal sekolah, atau instruksi informal.

Dengan adanya tanggapan YPAN, penjelasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin masih diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang, terutama mengenai mekanisme keikutsertaan peserta, sumber pembiayaan, dugaan iuran bagi guru yang tidak berangkat, serta pihak yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dana.

Redaksi Katonyo.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Dinas Pendidikan Banyuasin, pihak sekolah, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini guna memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.

Follow katonyo.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks