Katonyo.com, Banyuasin - Sebuah percakapan WhatsApp dalam grup kepala sekolah penerima Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyuasin beredar dan memuat instruksi pengumpulan bukti setor serta pengembalian uang yang disebut berkaitan dengan dana revitalisasi yang sebelumnya diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan.
Dalam percakapan tersebut, seorang admin grup berinisial AG menyampaikan bahwa informasi itu berasal dari “ibu kadis”. AG meminta para kepala sekolah menyiapkan bukti setor bank secara fisik serta surat pernyataan bermeterai yang kemudian dikumpulkan untuk diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin.
"Info dari ibu kadis, untuk bukti setor ke bank dana yang SDH di sita oleh pihak kepolisian. Sore ini tolong dikumpulkan ke tempat pak E," demikian isi pesan yang beredar tersebut, Kamis (24/9/2026).
AG juga menegaskan agar bukti setor yang dikumpulkan bukan berupa foto. “Bukti setor fisik ya bapak/ibu, bukan foto,” tulisnya. Dalam percakapan berikutnya, AG menyebut dokumen tersebut akan dibawa ke Dinas Pendidikan dan meminta agar seluruh dokumen sudah terkumpul paling lambat pukul 07.00 WIB.
Pesan tersebut menjadi perhatian karena bersinggungan dengan perkara OTT Ditreskrimsus Polda Sumsel pada 17 September 2026 yang berkaitan dengan dugaan pungutan atau permintaan fee dari dana Program Revitalisasi Satuan Pendidikan APBN 2026 di Banyuasin. Dalam pengungkapan perkara tersebut, polisi mengamankan sejumlah kepala sekolah, bendahara, operator, pihak penyedia serta dua PPPK Dinas Pendidikan Banyuasin. Dua PPPK tersebut kemudian ditetapkan sebagai tersangka.
Polda Sumsel sebelumnya menyebut penyidik mengamankan uang sekitar Rp30,99 juta dari dua tersangka. Selain itu, sekitar Rp71,116 juta juga ditemukan pada sejumlah kepala sekolah dan pihak terkait ketika penindakan berlangsung. Polisi menyatakan perkara tersebut masih dikembangkan, termasuk untuk menelusuri aliran uang dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Keterangan dalam chat WhatsApp tersebut kemudian diperkuat dengan beredarnya sebuah dokumen Surat Pernyataan yang ditujukan kepada penerima dana revitalisasi. Dalam surat itu, pihak yang menandatangani menyatakan akan mengembalikan uang dana bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan Jenjang SD yang disebut “diserahkan/diambil oleh Polda Sumatera Selatan yang tidak sesuai peruntukannya”.
Surat tersebut juga mencantumkan kewajiban untuk mengembalikan uang ke rekening penampungan bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan jenjang SD dalam waktu satu minggu setelah surat pernyataan ditandatangani. Dokumen itu mencantumkan tempat penandatanganan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan.
Munculnya surat tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijelaskan secara terbuka. Di antaranya, apakah uang yang dimaksud dalam surat merupakan uang yang diamankan Polda Sumsel dalam OTT, siapa yang menetapkan nominal pengembalian masing-masing kepala sekolah, serta atas dasar apa uang tersebut diarahkan kembali ke rekening penampungan program revitalisasi.
Pertanyaan lain adalah mengenai asal instruksi yang disampaikan AG dalam grup. Sebab, dalam chat tersebut AG secara eksplisit menyebut informasi tersebut berasal dari “ibu kadis”. Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi yang dapat memastikan apakah pesan tersebut merupakan instruksi langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin atau merupakan penyampaian informasi yang diteruskan oleh AG.
Posisi AG juga perlu diklarifikasi. Selain disebut sebagai admin grup, AG diketahui menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala SDN 24 Talang Kelapa. Sementara itu, informasi mengenai status AG sebagai aparatur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen kepegawaian resmi. Tidak ada dasar dari chat tersebut untuk menyimpulkan AG terlibat dalam dugaan tindak pidana yang sedang ditangani Polda Sumsel.
Dalam konteks perkara OTT tersebut, Polda Sumsel sebelumnya menyatakan dua PPPK Disdik Banyuasin diduga meminta fee sebesar 1 persen dari pagu dana revitalisasi sekolah. Polisi menyebut pungutan diduga dilakukan bertahap, yakni 0,7 persen pada tahap awal dan 0,3 persen setelah pekerjaan selesai. Penyidik juga menyebut kedua tersangka diduga menawarkan bantuan pembuatan SPJ dan pengisian aplikasi SIPLAH kepada sekolah penerima program.
Karena itu, rangkaian chat dan surat pernyataan tersebut perlu diklarifikasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin, BPMP Sumatera Selatan, serta Polda Sumsel. Khusus kepada penyidik, pertanyaan utamanya adalah apakah uang yang disebut dalam surat masih berstatus barang bukti, bagaimana mekanisme hukumnya apabila uang tersebut dikembalikan, dan apakah pengembalian ke rekening penampungan program dapat dilakukan tanpa mengganggu proses penyidikan.
Redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin, AG, BPMP Sumatera Selatan maupun Polda Sumsel terkait isi chat dan surat pernyataan tersebut.